PENGHASILAN ORANG PRIBADI BUKAN OBJEK PAJAK

Penghasilan yang bukan objek pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Jadi pada saat menerima penghasilan yang bukan obiek PPh, penerima penghasilan tersebut tidak dipotong PPh, sebaliknya si pemberi penghasilan tidak boleh memotong PPh dan pada akhir tahun penghasilan tersebut tidak dihitung ulang PPh-nya dalam SPT Tahunan penerima penghasilan

Karakteristik penghasilan yang bukan objek PPh di atas mengandung konsekuensi yang hampir sama dengan penghasilan yang dikenakan PPh final. WP yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak harus memisahkan pencatatannya dengan penghasilan-penghasilan lain yang dikenakan PPh umum (non final). Demikian juga halnya dengan- biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek PPh tersebut, tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, khususnya yang berkaitan dengan penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut :

a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak:

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Warisan;

c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

e.bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG DIKENAKAN PPH FINAL

PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau .dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan kembali sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak). Karena PPh yang dipotong tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak) maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh final juga tidak lagi dihitung ulang PPh-nya (tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan, walaupun harus tetap dilaporkan.)

Contoh:

Tn Amir memiliki sebuah gedung dan menyewakan ruangan-ruangannya untuk perkantoran. PT Untung Terus menyewa salah satu ruangan di gedung tersebut. Karena penghasilan sewa ruangan ditetapkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar 10%, maka pada saat membayar uang sewa, PT Untung Terus tidak membayarkan 100% uang sewa tetapi memotong PPh final sebesar 10%. Oleh Tn Amir, penghasilan sewa ruangan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan. Selain itu, potongan pajak final atas sewa ruangan juga tidak lagi diperhitungkan sebagai uang muka pembayaran pajak.

Dengan karakteristik pengenaan PPh final seperti di atas, maka WP yang memiliki penghasilan final harus memisahkan pencatatan penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final dari penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh umum (non final).

Konsekuensi lain dari pengenaan PPh final atas suatu penghasilan adalah harus dipisahkan juga biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh final. Biaya-biaya tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Contoh:

Untuk membuat kontrak sewa ruangan sebagaimana contoh di atas, Tn Aritir membayar, biaya notaris sebesar Rp 5.000.000,00. Karena biaya notaris tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang dipotong PPh final maka biaya notaris tersebut tidak boleh diperhitungkan lagi dalam PPh akhir tahun dalam SPT Tahunan.

Dengan prinsip tidak adanya penghitungan ulang PPh atas penghasilan yang dikenakan

PPh final, pada akhir tahun cukup menuliskan kata “NIHIL” pada kolom-kolom STP Tahunan. Formulir SPT yang perlu diisi hanya formulir data-data PPh final (Form 1770-III SPT Tahunan WP Orang Pribadi).

Di bawah ini adalah daftar penghasilan orang pribadi yang dikenakan PPh final.

jasa_konsultan_pajak_mitra_konsultindo konsultan_pajak_mitra_konsultindo