NORMA PENGHITUNGAN

Pada prinsipnya setiap WP diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, namun disadari bahwa tidak semua WP (terutama WP orang Pribadi) mampu menyelenggarakan pembukuan. oleh karena itu, untuk memudahkan penghitungan penghasilan neto, WP tertentu (khusus untuk pribadi) diperkenankan menggunakan Norma penghitungan Penghasilan Neto (Pasal 14 UU PPh).

 

Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya di perbolehkan bagi WP Orang Pribadi Yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dengan syarat:

 

1) Jumlah peredaran/omzet setahun (termasuk yang berasal dari suami-istri dan anak-anak yang belum dewasa) kurang dari Rp 1.800.000.000,-;

2) Melaporkan ke KPP dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak, tidak melaporkan dianggap menyelenggarakan pembukuan;

3) Wajib membuat pencatatan tentang peredaran bruto/omzetnya.

 

Ketentuan dan daftar yang mengatur penggunaan serta perhitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini diatur lebih lanjut dalam KEP-536/PJ./2000. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Norma tersebut diberlakukan secara regional dan terdapat lampiran tersendiri yang membagi tiap jenis usaha ke dalam kelompok norma tertentu.

Dalam hal WP menggunakan norma penghitungan penghasilan neto terdapat beberapa ketentuan, yaitu :

a. Jika WP memilih menggunakan norma penghitungan maka tidak ada rugi;

b. Norma Penghitungan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

c. Penghasilan Neto = …% X Peredaran Usaha;

d. Pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan objek PPh Pasal 21 bagi karyawan yang menerima;

e. Dalam norma perhitungan sudah termasuk penyusutan fiskal;

f. Jika ada pengalihan harta yang digunakan untuk usaha, harus dihitung keuntungannya (kerugiannya) pengalihan harta yaitu harga pasar wajar (harga jual) dikurangi nilai buku fiskal;

g. Dari norma perhitungan boleh pindah ke pembukuan walaupun omzetnya masih

dibawah Rp 1.800.000.000,-, atau jika omzetnya telah sama atau melebihi Rp 1.800.000.000,- wajib menyelenggarakan pembukuan, masing-masing harta yang digunakan untuk usaha dihitung nilai buku fiskalnya pada awal tahun yang bersangkutan sebagai dasar pembukuan.

Penggunaan norma pada dasarnya memiliki keuntungan dalam hal kesederhanaan perhitungan dan pengadministrasian catatan, sehingga bagi WP dapat dengan mudah melakukan pencaiatan tanpa harus menguasai pembukuan atau akuntasi. Namun dalam beberapa hal penggunaan norma ini justru merugikan WP sendiri karena pajak yang harus dibayar kadang-kadang menjadi lebih besar dibanding jika dihitung dengan menggunakan pembukuan yang benar. Disamping itu walaupun dalam keadaan rugi WP akan tetap dikenakan pajak berdasarkan peredaran usaha yang ada.

Apabila WP Orang Pribadi selain memiliki usaha juga memiliki penghasilan lain yang tidak final (misalnya gaji, penerimaan sewa dan lain-lain) maka seluruh penghasilannya tersebut harus digabung. Apabila istrinya memiliki usaha maka laba usaha istrinya pun ikut digabung.

Contoh penggunaan Norma Penghitungan :

WP A kawin dan mempunyai 3 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal dan membuka praktik di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.

– Peredaran usaha dari industri rotan setahun ……Rp 105.280.000

– Penerimaan bruto sebagai dokter setahun ……………..72.000.000

 

 

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :

– Dari indutri rotan 12,5%  x Rp.105.280.000 ……… Rp 13.160.000

– Sebagai dokter 45%        x Rp. 72.000.000………………..32.400.000

Jumlah penghasilan neto …. Rp 45.560.000

Penghasilan kena pajak = penghasilan neto- PTKP

Rp. 45.560.000 – 18.000.000 = Rp. 27.560.000,-

 

PPh terutang :

– 5o% x Rp. 25.000.000 ……………Rp. 1.250.000

– 10% x Rp, 2.560.000…………              256.000

Jumlah…………  RP. 1.506.000

Catatan:

a. Angka 12,5% adalah Norma Penghitungan untuk industri rotan, kode 33100;

b. Angka 45% adalah Norma Penghitungan sebagai dokter, kode 93213;

c. Asumsi : istri tidak punya penghasilan.

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan norma memiliki keuntungan berupa kesederhanaan dalam penghitungan serta pengadministrasian catatan. Wajib Pajak tidak perlu menguasai akuntansi. Tetapi kerugiannya juga ada, yaitu relatif tingginya pajak yang harus dibayar karena tingginya tarif norma. Selain itu Wajib Pajak yang menggunakan norma akan dianggap selalu untung sehingga tidak pernah mencatat kerugian dari usaha/pekerjaan bebasnya secara fiskal.

WP OP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Dalam menghitung PPh terutang, orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan tetap mendasarkan Diri laporan keuangan yang dibuatnya secara komersial. Dari laporan tersebut selanjutnva dilakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang dilakukan oleh WP Badan. Secara qaris besar rekonsiliasi dilakukan terhadap pos pendapatan dan pos pengeluaran, yaitu :

WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh flnal. WP harus melakukan rekonsiliasi terhadap pos ini karena atas penghasilan tersebut. sudah dikenakan PPh final, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya telah selesai.
WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.Hal ini harus direkonsiliasi karena WP tidak perlu membayar pajak atas penghasilan tersebut.
WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan.(non deductible expenses).Biaya-biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun.
WP mengeluarkan biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuannya diatur lain oleh ketentuan pajak. WP harus menyesuaikannya dengan ketentuan fiskal yang ada.
WP mengeluarkan biaya untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Biaya ini harus direkonsiliasi karena biaya tersebut terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak. Namun jika biaya tersebut digunakan untuk semua jenis penghasilan (join cost) maka biaya tersebut harus dihitung secara proporsional untuk mendapatkan biaya yang dapat dikurangkan.
Secara umum mengenai rincian biaya-biaya yang disebut di atas perlakuannya Sama dengan WP Badan. Apabila selain.dari usaha, WP Orang Pribadi juga memperoleh penghasilan lain yang tidak final, maka penghasilan .tersebut digabung dengan penghasilan dari usaha. Apabila istrinya juga memiliki usaha, maka laba usaha istrinya juga digabung (kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan di antara suami istri yang bersangkutan).

PENGHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI

Penghitungan PPh terutang untuk WP OP, dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan Kena Pajak sendiri diperoleh dari hasil pengurangan. Penghasilan Neto dengan Penghasilan Tdak kena Pajak (PTKP).

Formula umum penghitungan PPh terutang WP OP adalah sebagai berikut :

PPh Terutang = (Penghasilan Neto – PTKP) x Tarif

Tarif yang digunakan adalah tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu:

Lapisan Penqhasilan Kena Paiak Tarif
Sampai denqan Rp 25.000.000 5%
Di atas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%
Di atas Ro 50.000.000.- s.d. Ro 100.000.000,- 15%
Di atas Rp 100.000.000,- s,d. Rp 200.000.000,- 25%
Di atas Rp 200.000.000,- 35%

 

Catatan : Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah sampai ribuan penuh.

Penghitungan PPh yang harus dibayar pada akhir tahun (PPh Pasal 29), dilakukan dengan cara mengurangkan PPh terutang dengan kredit pajak yang telah dibayar WP dalam tahun berjalan, baik melalui pembayaran sendiri maupun melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain.

Kredit pajak bagi WP OP terdiri dari :

  1. PPh yang dibayar sendiri

–       Angsuran PPh Pasal 25

–      STP (pokoknya saja)

–      Fiskal Luar Negeri

  1. Pemotonganlpemungutan pihak lain

–      PPh Pasal 21, dengan bukti potong atau Form 1721-A1/A2

–      PPh Pasal 22, dengan bukti potong PPh 22 atau dokumen lainnya;

–      PPh Pasal 23/26, dengan bukti potong PPh 23/26;

–      PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri), bagi WPDN.