ANGSURAN PPH PASAL 25

Dalam menentukan besarnya PPh pasal 25 setiap bulan, ketentuan pajak mengasumsikan kondisi usaha WP di tahun depan minimal sama dengan kondisi usaha tahun sekarang. Dengan asumsi tersebut pajak menganggap besarnya PPh yang harus,dibayar sendiri tahun depan besarnya juga sama dengan jumlah PPh yang dibayar sendiri di tahun sekarang. Untuk memudahkan pemahaman, kita gunakan contoh kasus berikut ini.

Perhitungan PPh Tn Yudi tahun 2006 sebagai berikut :

PPh terutang tahun 2006

PPh yang dipotong/dipungut pihak lain

PPh yang harus dibayar sendiri dalam tahun 2006

Dengan dasar asumsi bahwa PPh yang harus dibayar sendiri di tahun depan harus sama

dengan PPh yang dibayar sendiri tahun sekarang, maka besarnya PPh pasal 25 tahun WP 2007 setiap bulan sebesar :

Perlakuan angsuran PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi pada dasarnya tidak berbeda

dengan WP Badan. Perbedaannya adalah WP OP memperhitungkan PTKP sebagai dasar

perhitungan pajak terutang. Dalam KEP-537/PJ./2000 diatur beberapa variasi

perhitungan PPh Pasal 25 dalam keadaaan tertentu sebagai berikut:

WP berhak atas kompensasi kerugian
Besarnya PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan neto menurut SPT Tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan sisa rugi yang belum dikompensasi. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak, penghasilan neto tersebut dikurangi dengan PTKP, kemudian dihitung PPh terutang. Dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 diperoleh dengan cara mengurangkan PPh yang dipotong/dipungut dan PPh yang dipotong/terutang di luar negeri (PPh Pasal 24) dari PPh terutang tadi, untuk kemudian dibagi dengan 12 bulan.

Yang perlu diketahui berkaitan dengan sisa rugi yang belum dikompensasi ini adalah, jika tahun pajak yang menjadi dasar penghitungan angsuran pph pasal 25 merupakan tahun terakhir untuk kompensasi, maka sisa rugi tersebut tidak boleh diperhitungkan. Tetapi jika bukan merupakan tahun terakhir untuk kompensasi, maka penghasilan. netonya dikurangi dulu dengan sisa rugi yang masih dapat dikompensasi ke tahun berikutnya.

WP memperoleh penghasilan tidak teratur
Berdasarkan asumsi kondisi usaha WP di tahun depan sama dengan kondisi usaha tahun sekarang, maka dalam menghitung PPh Pasal 25 tahun berikutnya, jika WP menerima penghasilan yang tidak teratur dalam tahun sekarang, penghasilan yang tidak teratur tersebut tidak ikut diperhitungkan dalam menghitung PPh pasal 25 tahun berikutnya. Alasannya adalah bahwa penghasilan tidak teratur tersebut tidak akan terjadi lagi di tahun mendatang

Yang termasuk penghasilan tidak teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing (pokok utang piutangnya saja dan digabung antara keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs) serta keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Untuk menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 terlebih dulu harus dipisahkan antara penghasilan teratur dengan penghasilan yang tidak teratur seperti keuntungan selisih kurs dan keuntungan pengalihan harta. Kemudian baru dihitung penghasilan Kena Pajaknya dengan cara mengurangi penghasilan teratur neto dengan ptkp.

SPT Tahunan PPh disampaikan lewat batas waktu
Apabila SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu disampaikan WP setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

Setelah SPT Tahunan disampaikan, angsuran dihitung kembali berdasarkan SPT itu dan diberlakukan surut sejak bulan batas waktu penyampaian SPT berakhir. Apabila terjadi kekurangan setor, maka kekurangan tersebut akan ditagih dengan STP berikut sanksi bunga 2% perbulan dari masing-masing tanggal jatuh tempo setoran. Sedangkan bila terjadi kelebihan setoran dapat dipindahbukukan di bulan-bulan berikutnya.

WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
Dalam hal WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT sementara.

Setelah SPT Tahunan yang lengkap disampaikan, angsuran dihitung kembali berdasarkan SPT itu dan diberlakukan surut sejak bulan batas waktu penyampaian SPT berakhir. Apabila terjadi kekurangan setor, maka kekurangan tersebut akan ditagih dengan STP berikut sanksi bunga 2% perbulan dari masing-masing tanggal jatuh tempo setoran. Sedangkan bila terjadi kelebihan setoran dapat dipindahbukukan di bulan-bulan berikutnya.

WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang lalu datam tahun berjalan
Apabila WP membetulkan sendiri SPT Tahunannya yang mengakibatkan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan berubah, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan itu dan berlaku surut sejak bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Apabila terjadi kekurangan setor, maka kekurangan tersebut akan ditagih dengan STP berikut sanksi bunga 2% perbulan dari masing-masing tanggal jatuh tempo setoran. Sedangkan bila terjadi kelebihan setoran dapat dipindahbukukan di bulan-bulan berikutnya.

Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP
Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya tahun pajak WP dapat menunjukkan bahwa PPh tahun pajak tersebut kurang dari 5% dari PPh tahun berjalan, WP dapat mengajukan permohonan tertulis ke KPP. WP harus menyertakan perhitungan PPh berdasarkan perkiraan penghasilan tahun berikutnya dan besar angsuran masanya. Batas waktu KPP memberikan persetujuan adalah 1 bulan sejak permohonan WP diterima.

Apabila dalam tahun pajak berjalan WP mengalami peningkatan usaha yang diperkirakan PPh terutangnya akan menjadi lebih dari 150% untuk tahun pajak berjalan tersebut, maka angsuran masa berikutnya dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan tersebut, baik dilakukan oleh WP sendiri ataupun oleh KPP.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP yang termasuk WP orang pribadi Pengusaha Tertentu
Untuk Wajib Pajak Pengusaha tertentu, yakni orang pribadi yang mempunyai toko/gerai/outlet yang menjual barang konsumsi secara grosir atau eceran selain kendaraan bermotor dan restoran yang tersebar di beberapa lokasi (tidak dalam satu wilayah kerja KPP). Besamya angsuran diatur dengan ketentuan khusus. WP tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap toko di setiap KPP yang wilayah kerjanya meliputi toko-toko tersebut. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan KMK No 84/KMK.03/2002 jo. KEP-171/PJ./2002 adalah sebesar 2 % dari jumlah peredaran atau omzet per bulan dari masing-masing toko. Angsuran ini bersifat final sepanjang WP tidak mempunyai penghasilan lain yang merupakan obyek PPh umum (tidak final).

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PPH YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

Dimungkinkan bahwa Warga Negara Indonesia mempunyai usaha dan penghasilan dari luar negeri (misalnya: hasil

investasi, bunga, istri bekerja di luar negeri, dan sebagainya). Penghasilan dari luar negeri tersebut dilaporkan

dengan cara :

  1. Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan penghitungan kredit pajakluar negeri dari WP sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan,

    kecuali penghasilan:

    1. Istri yang telah hidup berpisah;
    2. Istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

2. Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri.

Permohonan kredit pajak luar negeri harus dilampiri dengan :

  1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil usaha di luar negeri,
  2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri,
  3. Fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

(Pasal 24 UU PPh jo KMK Nomor O4O|KMK.04/1994)

Ketentuan tersebut di-update dengan KMK Nomor 164/KMK.03/2002 yang menegaskan bahwa Penghasilan Kena Pajak

yang menjadi dasar perhitungan maksimal kredit PPh Pasal 24 tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final serta

penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 8 (1) dan (4) UU PPh.

Penghasilan yang telah dipotong pajak di luar negeri tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan dari PPh terutang)

melalui mekanisme pengkreditan PPh pasal 24, yaitu dengan membandingkan terlebih dulu pajak yang telah dipotong di

luar negeri dengan batasan maksimum kredit pajak yang diperbolehkan atas pajak tersebut. Yang boleh dikreditkan

adalah mana yang lebih kecil antara pajak yang telah dipotong diluar negeri dengan batasan maksimum tersebut. Formula

PPh Pasal 24 maksimum yang boleh dikreditkan adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Luar Negeri X PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak

 

Jika ada kompensasi kerugian yang masih dapat dikurangkan, maka Penghasilan Kena Pajak harus dihitung setelah

kompensasi kerugian tersebut. Dalam hal pengahsilan dalam negeri lebih kecil dari penghasilan luar negeri, maka

maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar PPh Terutang atas Renghasilan Kena Pajak.

Apabila WP memperoleh penghasilan luar negeri dari beberapa negara yang berbeda, maka PPh Pasal 24 maksimum yang

boleh dikreditkan harus dihitung untuk masing-masing negara.Mekanisme pengkreditan pajak yang

dibayar/dipotong/terutang di luar negeri (PPh Pasal 24) ini lazim disebut “ordinary credit per country basis”.

Contoh :

WP A adalah seorang pengusaha, pada tahun 2006 usahanya memperoleh penghasilan Kena Pajak Rp 800 juta. Dari jumlah

tersebut, Rp 100 juta merupakan dividen dari Singapura yang dipotong pajak di sana Rp 25 juta, dan sebesar Rp 150

juta adalah laba dari cabang usahanya di Malaysia yang dipotong pajak Rp 50 juta. Maka besarnya PPh Pasal 24 yang

boleh dikreditkan dihitung sebagai berikut:

Pertama-tama kita tentukan dulu jumlah PPh terutang atas seluruh penghasilan kena pajaknya, yaitu:

 

Rp 25.000.000,- x 5% = Rp 1.250.000,-

Rp 25.000.000,- x 10%= Rp 2.500.000,-

!n 50.000.000,- x 15%= Rp 7.500.000,-

lp 100.000.000,- x 25%= Rp 25.000.000,-

Rp 600.000.000,- x 35% = Rp 210.000.000,-

PPh terutang = Rp 246.250.000  ,-

–       Pajak yang telah dipotong/dibayar di singapura Rp 25.000.000,-

–       PPh Pasal 24 maksimum yang boleh dikreditkan dari pajak tersebut

Rp 100.000.000,- x Rp 246.250.000,- = Rp 30.781.250,-

Rp 800.000.000,-

–       Pajak yang telah dipotong/dibayar di Malaysia Rp 50.000.000,-

–       PPh Pasal 24 maksimum yang boleh dikreditkan dari pajak tersebut,

Rp 150.000.000.- x Rp 246.250.000,- = Rp 46.171.875,-

Rp 800.000.000,-

 

Jadi PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan atas penghasilan yang berasal dari Singapura adalah sebesar Rp 25.000.000,-,

sedangkan untuk penghasilan yang berasal dari Malaysia sebesar Rp 46.171.875,-.

PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian PPh Umum mengenai sistem pemungutan pajak, maka menjadi tampak jelas bahwa
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain, sepanjang tidak bersifat final, merupakan bagian dari mekanisme pengenaan PPh
Orang Pribadi atau Badan. Ini berarti, PPh yang dipotong/dipungut tersebut berfungsi sebagai cicilan pajak atau pajak
yang dibayar dimuka (disebut kredit pajak).

Dalam sub bahasan ini kita tidak akan membahas masalah pengenaan pajak dan tarif PPh pemotongan/pemungutan, karena
materi ini telah dibahas secara lebih mendalam pada modul tersendiri. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa
penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh-nya tersebut, harus dipastikan sudah digunggungkan (digabungkan atau
dihitung kembali) ke dalam SPT Tahunannya. Jadi objek pajak PPh Pasal 21, 22, dan atau 23/26 yang pajaknya akan
dikreditkan, harus benar-benar sudah diperhitungkan ke dalam Penghasilan Kena Pajaknya. Dan yang juga tak kalah
penting adalah, melampirkan semua bukti potong/pungut atas PPh yang dikreditkannya itu sesuai lampiran yang
disyaratkan dalam SPT Tahunan.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Khusus WP Orang Pribadi, untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena pajak penghasilan netonya terlebih dulu harus
dikurangi dengan PTKP yang besarnya ditentukan Menteri Keuangan dan besarnya dapat berubah dengan mempertimbangkan
perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok tiap tahunnya. Penghitungan besarnya PTKP
untuk WP Orang pribadi dalam negeri ketentuannya sebagai berikut:

1. Ditentukan oleh status WP OP pada awal tahun,yaitu 1 januari pada tahun yang bersangkutan, misalnya seorang anak
yang lahir 2 Januari 2006 baru boleh menjadi tanggungan WP untuk tahun pajak 2007;

2. Besarnya PTKP dihitung setahun. Melalui Peraturan Menkeu Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak, mulai tahun pajak 2006 besarnya PTKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) uu
adalah sebesar:

– Rp 13.200.000,-untuk diri Wajib Pajak, kode statusnya “TK/Tjumlah tanggungan;

– Rp 1.200.000,-tambahan untuk Wajib Pajak yang telah kawin, kode statusnya “K/jumlah tanggungan””.

– Rp 13.200.000,-:tambahan untuk seorang istri yang (hanya seorang istri) apabila ada.penghasilan yang digabung
dengan penghasilan suami, dalam hal istri:

– bukan karyawati, mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan
usaha/pekerjaan bebas suami:

– karyawati, tetapi pemberi kerja bukan pemotong pajak;

– karyawati,pada lebih dari satu pemberi kerja.

– karyawati,juga memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.

Kode status jika penghasilan istri digabung menjadi “K/1/Jumlah tanggungan”.

– Rp1.200.000,-tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

3. Yang boleh menjadi tanggungan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat,selengkapnya;

– Anak kandung;

– Orang tua(ayah dan ibu)

– Mertua:

– Anak angkat:

– Anak tiri.

4. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak
memmpunyai pehghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib pajak.

5. Yang tidak boleh menjadi tanggungan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus kesamping,
adik kandung, ipar, keponakan, paman, dan sebagainya,

6. Warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP.

7. Kerugian wanita yang kawin pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak yang belum habis dikompensasi,
dikompensasi dengan penghasilan suami dan untuk menghitung PTKP ada tambahan Rp 13,200.000,.

8. untuk. suami-istri yang telah hidup berpisah, penghasilannya tidak digabung dan penghitungan PPh-nya dikenakan
secara terpisah.

9. Bagi suami-istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, penghitungan PPh-nya sebagai berikut:

– Penghasilan neto suami-istri digabung;;

– Ada tambahan PTKP sebesar Rp 13.200.000,-;

– Dihitung PPh-nya secara gabungan;

– Beban PPh masing-masing suami dan istri dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto. (Lihat contoh
perhitungannya di sub pokok bahasan di atas).

PENGGABUNGAN PENGHASILAN

Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dapat dilakukan secara terpisah, misalnya suami dan istri hidup berpisah atau karena istri semata-mata memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.

Seringkali WP Orang Pribadi memiliki berbagai jenis sumber penghasilan yang berbeda baik yang diperoleh sendiri maupun didapat oleh istrinya atau anggota keluarga lainnya. Beberapa sumber penghasilan yang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri tersebut harus digabungkan menjadi satu dalam SPT Tahunan.

Berdasarkan prinsip satu kesatuan ekonomis tersebut, maka seluruh penghasilan atau kerugian dari wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak serta kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.

Demikian halnya dengan penghasilan anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin) digabung dengan penghasilan orang tuanya, apabila penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan yang ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. Yang dimaksurd dengan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat adalah:

–       Hubungan keluarga sedarah;

Ayah, ibu, dan anak (garis keturunan lurus satu derajat),

Saudara kandung atau saudara tiri (garis keturunan ke samping).

–       Hubungan keluarga semenda;

Mertua dan anak tiri (garis keturunan lurus satu derajat),

Kakak ipar atau adik ipar (garis keturunan ke samping).

Prinsip satu kesatuan ekonomis sangat berpengaruh dalam penentuan besarnya PTKP. Apabila penghasilan anggota keluarga digabung maka PTKP suami sebagai WP akan ber:tambah sebesar Rp 13.200.000,00 dan statusnya berubah menjadi K/I/iumlah tanggungan.

Pengabungan penghasilan tidak berlaku dalam hal:

  1. Penghasilan istri semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja.

Dengan catatan telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh dan pemberi kerja tersebut merupakan wajib pajak serta pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Jadi untuk penghitungan pajaknya status wanita yang bekerja adalah TK/O meski dia telah kawin dan mempunyai anak, hal ini karena PTKP untuk status kawin dan jumlah tanggungan telah diperhitungkan dalam PTKP suami;

  1. Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah.

Ada dua hal yang bisa menjadi penyebabnya yaitu :

  1. suami istri hidup bersama tetapi mengadakan perjanjia pisah  dan harta penghasilan.

Jika suami-istri mengadakan pisah harta dan penghasilan, maka besarnya pajak yang dikenakan pada masing-masing suami-istri sebesar perbandingan penghasilan neto mereka.

Contoh:

Tn Tedy mengadakan perjanjian pemisahan harsta dan penghasilan dengan istrinya Ny Dahlia. Penghasilan neto keduanya jika digabung besarnya adalah Rp60.000.000,-,yang terdiri dari penghasilan neto Tn Tedy Rp 40.000.000,- dan penghasilan neto Ny Dahlia Rp 20.000.000,-. Misalkan pajak yang harus ditanggung bersama adalah Rp 3.000.000,- maka penghitungan pajaknya untuk masing-masing adalah. sebagai berikut :

PPh Tn Tedy : (40.000.000/60.000;000)xRp 3.000.000 = Rp 2.000.000

PPh Ny Dahlia :'(30.000.000/60.000.000)xRp  3.000.000 = Rp1.000.000

Keduanya wajib menyampaikan SPT Tahunan sendiri-sendiri.

  1. suami-istri telah hidup berpisah

Dalam hal suami-istri yang telah hidup berpisah (dibuktikan dengan surat keterangan dari Hakim) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Contoh:

Dalam contoh diatas antara Tn Rafli dan Ny Tamara hidup berpisah dengan tanggungan 2 orang anak (ikut bapaknya). Maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut:

PKP  Rafli, (K/2)(HB/2) : 40.000.000 – 15.600.000 = 24.400.000

PKP Ny Tamara(K/0)(TK) : 20.000.000 – 13.200.000 = 6.800.000

Perbedaan antara kedua keadaan di atas adalah perbedaan dalam penghitungan penghasilan Kena Pajaknya, dimana dengan Perjanjian Pemisahan Harta status PTKP digabung antara suami dan istri (satu macam PTKP saja). Sedangkan bila hidup berpisah penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya dilakukan sendiri-sendiri, begitu juga dengan PTKP yang diperbolehkan.