BENTUK DAN ISI SPT TAHUNAN PPh WP OP

No. Kode Formulir Nama Formulir Keterangan
1 1770 SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Induk SPT
2 1770-IHalaman 1 Penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan.

 

Perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan peghasilan neto, memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dan memperoleh penghasilan neto dalam negeri lainnya.

Lampiran I
3 1770-II Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang di tanggung Pemerintah, penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Lampiran II
4 1770-III Penghasilan lain yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu, serta penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak. Lampiran III
5 1770-IV Daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun. Lampiran IV

 

SPT 1770 S

No. Kode Formulir Nama Formulir Keterangan
1 1770 S SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Induk SPT
2 Lampiran 1770 S Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final; Penghasilan Yang Dikenakan PPh Tersendiri; Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek PPh; Daftar Harta; Daftar Kewajiban Lampiran SPT

 

LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh OP YANG DISYARATKAN

Sedangkan Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan KEP-214/PJ./2001 jo.KEP-49/PJ./2003 adalah sebagai berikut :

1. Neraca dan Laporan Laba-rugi (jika menggunakan pembukuan);

2. Daftar perhitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal;

3. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan;

4. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto (jika menggunakan norma penghitungan penghasilan neto);

5. SPP PPh Pasal 29 atas kekurangan pembayaran pajak, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda;

6. Surat Kuasa Khusus apabila SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Kematian dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris;

7. Fotokopi Formulir 1721-A1 dari pemberi kerja (jika karyawan swasta termasuk BUMN dan BUMD);

8; Fotokopi Formulir 1721-A2 dari pemberi kerja (jika PNS, TNI, Polri, atau Pejabat Negara)

9. Perhitungan PPh oleh masing-masing pihak bagi wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta;

10. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak;

11. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak kepada badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat yang disahkan Pemerintah.

12. Lembar “Data Identitas Wajib Pajak”.

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH BAGI ORANG PRIBADI

WP Orang Pribadi setiap tahun harus melaporkan penghasilannya yang diperoleh selama satu tahun tersebut. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis WP yang berupa uang dan berupa barang (sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh). Seandainya ada penghasilan neto yang belum dilaporkan dalam tahun sebelumnya maka dapat dilaporkan dengan mengadakan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan.

Yang wajib menyampaikan SPT Tahunan adalah :

a. WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;

b . WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain;

c. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan lebih dari satu pemberi kerja ;

d. Kuasa warisan yang belum terbagi;

e. Pejabat negara, PNS, anggota ABRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden No.33 tahun 1996;

f. Warga Negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional;

g. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

h. Masing-masing suami-istri yang dikenakan PPh secara terpisah dalam hal :

– Suami-istri telah hidup berpisah;

– Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (dalam hal ini suami dan istri wajib memiliki NPWP).

Sesuai dengan KEP-338/PJ./2001 tentang Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP orang Pribadi yang Berstatus Karyawan, maka karyawan tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP. Sebagai konsekuensinya, mereka harus melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan PPh Orang pribadi.

Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan SPT Tahunan Menurut KMK No. 535/KMK.04/2000, orang pribadi yang tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh OP adalah mereka yang memperoleh penghasilan neto yang tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

 

Sedangkan untuk mereka yang memperoleh penghasilan semata-mata bukan dari usaha/pekerjaan bebas tidak diwajibkan menyampaikan spt Masa saja, namun tetap diwajibkan menyampaikan SPT Tahunannya.

Jenis SPT PPh Orang pribadi

Sesuai dengan KEP-394/PJ./2000 tentang sPT Tahunan pph.wajib pajak Badan, orang Pribadi dan pasal 21, spt tahunan pph op. dibagi menjadi dua jenis (berlaku sejak Tahun Pajak 2002 dan tahun-tahun berikutnya) yaitu :

SPT 1770 : SPT ini diperuntukkan bagi WP orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
SPT 1770 S : SPT ini diperuntukkan bagi WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Catatan :

Mulai tahun pajak 2006 Formulir SPT 1770 s diperuntukkan bagi wp op yang menerima atau memperoleh dan/atau dikenakan pph tersendiri dan/atauyang tidak termasuk objek pph. Untuk wp op lainnya,harus menggunakan formulir 1770.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

FISKAL LUAR NEGERI

WP Orang Pribadi selain membayar cicilan PPh terutang melalui pembayaran angsuran PPh Pasal 25, juga dengan pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN). pembayaran FLN ini dilakukan langsung di bandara atau pelabuhan pada waktu orang pribadi berangkat ke luar negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 ditentukan besarnya FLN yang harus dibayar orang pribadi sebagai berikut:

(1) Dalam hal menggunakan pesawat udara, besarnya FLN Rp. 1.000.000,00

(2) Dalam hal menggunakan kapal laut besarnya FLN Rp, 500.000,00

Setelah membayar FLN di loket-loket pembayaran Bank Penerima FLN atau Unit Pelaksana FLN di pelabuhan/bandara, orang pribadi yang membayar FLN akan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN). TBPFLN ini merupakan bukti kredit pajak,

Pembayaran FLN dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dibayar sendiri oleh WP OP yang bersangkutan atau dibayarkan oleh perusahaan.

a. FLN Dibayar sendiri oleh WP OP yang bersangkutan

Dalam hal FLN dibayar sendiri, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan NPWP-nya. Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada SPT Tahunan. Selain FLN yang dibayar sendiri, FLN yang dibayar oleh anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, juga termasuk pembayaran FLN yang dapat dikreditkan. Apabila Orang Pribadi tersebut tidak mencantumkan NPWP-nya maka pembayaran FLN tersebut tidak dapat dijadikan bukti pembayaran kredit pajak tahun berjalan.

b. FLN dibayar perusahaan

Dalam hal FLN dibayar dengan uang perusahaan, Orang Pribadi yang bersangkutan sebaiknya mencantumkan identitas pribadinya serta identitas dan NPWP perusahaannya. Dengan demikian FLN tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang perusahaan pada SPT Tahunan. Kepergian ke luar negeri tersebut harus dalam rangka dinas perusahaan dan hanya untuk diri karyawan (tidak termasuk istri/keluarga).

Terdapat pengaturan khusus atas FLN yang dibayarkan oleh pegawai perusahaan-perusahaan yang dikenakan Pajak Perseroan tahun 1925 dan Pajak Bunga deposito dan Royalti tahun 1970. Contohnya adalah perusahaan Kontraktor Production Sharing (KpS) Pertamina yang kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1983 dan dalam kontrak dinyatakan tunduk pada UU PPh yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Bagi perusahaan KPS tersebut, FLN yang telah dibayarkan kepada pegawai merupakan penghasilan sekaligus kredit PPh Pasal 2L bagi karyawan. Sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya,

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

STP PPH PASAL 25

Sering orang salah persepsi dalam memahami STP PPh Pasal 25 sebagai kredit pajak. Kesalahan tersebut terutama anggapan bahwa apabila STP-nya belum dibayar maka pajaknya tidak boleh dikreditkan. Padahal, STP PPh Pasal 25 ini posnya tercantum dengan jelas di formulir SPT Tahunan sebagai kredit pajak dan di situ tidak ada keterangan “yang sudah dibayar”. Keterangan yang dicantumkan adalah “hanya pokok pajak”. Artinya, yang boleh dikreditkan dari STP PPh Pasal 25 hanya pokok pajak terutang yang ditagih saja, tidak termasuk sanksinya. Dengan demikian, pengkreditan STP PPh Pasal 25 tidak terkait dengan status pembayarannya.

Kedudukan STP PPh Pasal 25 ini bahkan menggantikan kedudukan angsuran PPh Pasal 25 sebagai kredit pajak di SPT Tahunan, dalam hal sebelum pembayaran angsuran ternyata didahului dengan penerbitan STP. Secara kronologis penerbitan STP selalu mendahului suatu angsuran masa PPh Pasal 25 yang ditagihnya (kecuali terjadi kekeliruan dalam penerbitan STP). Jadi meskipun STP ini sudah dibayar, tetap harus dicantumkan sebagai kredit pajak STP PPh Pasal 25. Sebab secara administratif, pelunasan STP ini merupakan pelunasan tunggakan pajak, bukan pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®