OBJEK PAJAK PASAL 16 C

Berdasarkan Pasal 16C UU PPN, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam pasal ini disebutkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya

Contoh:

  1. Arman, seorang Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, membangun sebuah villa di Puncak seluas 200 m2 dan bersifat permanen. Kegiatan pembangunan villa ini tidak diserahkan kepada perusahaan kontraktor, tetapi dilakukan sediri dengan cara membeli material, membayar buruh dan diawasi sendiri.

Dalam hal ini berarti Arman melakukan kegiatan membangun sendiri tidak dalam pekerjaannya.

  1. PT BAGAS adalah sebuah perusahaan industri alat peraga pendidikan anak di Tangerang membangun sebuah gudang seluas 200 m2 permanen. Kegiatan pembangunan gudang ini tidak diserahkan kepada perusahaan kontraktor, tetapi dilakukan sendiri dengan cara membeli material, membayar buruh dan diawasi sendiri oleh PT BAGAS.

Dalam hal ini berarti PT BAGAS melakukan kegiatan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usahanya.

Jadi dalam hal ini yang menjadi Objek PPN adalah proses pembangunannya. Maka PPNnya akan dikenakan selama kegiatan pembangunan dimulai sampai dengan bangunan selesai.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan PPN dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN atau kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Untuk mengkonsumsi bangunan, orang pribadi atau badan dapat membeli bangunan dari Perusahaan Real Estate atau Industrial Estate bahkan dapat meminta kontraktor untuk membangunkan bangunannya.

Sedangkan bila orang pribadi/badan melakukan pembangunan sendiri tidak ada pihak yang dapat memungut PPN. Maka orang pribadi atau badan itu sendiri yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Suatu kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN bila memenuhi syarat:

  1. Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
  2. Yang dibangun adalah tempat tinggal atau tempat usaha;
  3. Luas bangunan 200m2 atau lebih;
  4. Bangunan bersifat permanen.

 

Catatan:

Syarat di atas berlaku setelah 1 Juli 2002. Adapun sebelum 1 Juli 2002 syarat luas bangunan yang berlaku adalah 400m2 atau lebih.

Pajak Masukan atas perolehan BKP yang digunakan untuk membangun tidak dapat dikreditkan.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam SE-01/PJ.32/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang PPn Atas Kegiatan Membangun Sendiri dalam kawasan Real Estate, dijelaskan mengenai:

  1. Kegiatan membangun sendiri oleh pemilik kavling Real Esatate dianggap dibangun oleh PKP Real Estate.
  2. DPP adalah sebesar nilai bangunan (tidak termasuk harga tanah) yang dihitung oleh PKP Real Estate seandainya rumah tersebut dibangun  PKP Real Estate.
  3. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kavling sehubungan dengan pembangunan rumah tersebut dilaporkan kepada PKP Real-Estate setiap bulan,dan dianggap sebagai pembayaran termin. selanjutnya PKP Real Estate yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

 

Saat Dan Tempat pajak Terutang

Berdasarkan KMK No. 554/KMK.04/2000 jo. KMK No. 320/KMK.03/2002 Jo. KEP-387/PJ/2002 ditetapkan bahwa atas kegiatan membangun sendiri:

  1. Saat terutangnya pajak adalah saat mulai dilakanakannya pembangunan;
  2. Tempat terutangnya pajak adalah tempat bangunan didirikan

 

PPN Terutang

Dasar Pengenaan Pajak atas Kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari seluruh pengeluaran (termasuk PPN) pada bulan yang bersangkutan. Sehingga ppN terutang adalah 4% dari seluruh pengeluaran (termasuk PPN) pada bulan yang bersangkutan.

 

Mekanisme Penyetoran Dan Pelaporan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Mekanisme Penyetoran :

  1. Wajib disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
  2. Penyetoran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  3. setoran dilakuakn menmggunakan surat setoran pajak (ssp);
  4. Kolom identitas diisi dengan identitas pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri;
  5. Dalam hal pihak yang membangun sendiri tidak memiliki NPWP, kolom NPWP dalam SSP diisi dengan angka 0 pada delapan digit pertama dan dengan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan;
  6. Pada kolom tanda tangan Wajib Pajak/Penyetor diisi oleh pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Mekanisme Pelaporan :

a)     Bagi PKP, PPN yang disetor di atas dilaporkan di SPT Masa ppN Formulir 1195 Kode I.1 dengan melampirkan SSp lembar ke-3.

b)    Bagi non PKP, laporan dilakukan dengan cara mengirimkan lembar ke-3 SSp kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak di tempat bangunan terletak.

 

 

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

OBJEK PAJAK PASAL 4

Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU 8/1983 yang telah diubah terakhir dengan UU 18/2000 adalah sebagai berikut:

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
  2. Impor Barang Kena Pajak.
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
  4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean Yang Dilakukan oleh Pengusaha

Barang adalah barang benrvujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas.

Barang Tidak Dikenakan Pajak

Pasal 4A UU No. 18/2000 dan pp No. 144/2000 :

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah (crude oil),gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, biJih emas.

  1. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang berjodium maupun yang tidak beryodium.

  1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;

Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

  1. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

  1. Penyerahan hak atas Barang Kena pajak karena suatu perjanjian;
  2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
  3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena pajak;
  5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
  6. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena pajak antar Cabang;
  7. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena pajak adalah:

  1. penyerahan  Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  2. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
  3. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.

Penyerahan JKP Di Dalam Daerah pabean yang Ditakukan oleh pengusaha

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak. tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan PPN, kecuali yang ditentukan lain oleh UU.

Pasal 4 A ayat (3) jo. Peraturan pemerintah No. 144 Tahun 2000 membatasi kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN dalam 12 kelompok jasa sebagai berikut:

a)     Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

b)    Jasa di bidang pelayanan sosial;

c)     Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

d)    Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

e)     Jasa di bidang keagamaan;

f)     lasa di bidang pendidikan;

g)    Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan, termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma;

h)     Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, adalaah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial;

i)      Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

j)      Jasa di bidang tenaga kerja;

k)     Jasa di bidang perhotelan;

l)      Jasa yang disediakan oieh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, seperti pemberian IMB, Izin Usaha Perdagangan, NPWP, dan KTP.

 

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Contoh: PT Toyota Astra Motor menerima jasa technical assistance dari Toyota Corporation Jepang.

 

Impor

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Contoh: PT Toyota Astra Motor mengimpor kendaraan dari Toyota, Corp. Jepang.

 

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

Contoh: Pemanfaatan merek dagang permen ‘FOX’S” oleh PT Nestle Confectionary Indonesia dari Societe des Produits Nestle SA, Swiss.

Ekspor

Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah pabean ke luar Daerah Pabean.

Contoh: PT Rodeo Knitting&Garments melakukan ekspor produk tekstil ke Thailand.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  1. Mekanisme Umum

–       setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dari pembeli BKP/penerima JKP ini disebut Pajak Keluaran.

–       Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang, yang disebut Pajak Masukan.

–       Pada akhir Masa Pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan terhadap pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka kekurangannya dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro dengan sarana Surat Setoran Pajak.

–       sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar da:’ipada pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi)

–       untuk setiap Masa Pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak di mana dia terdaftar selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak.

  1. Mekanisme Khusus (Penyerahan kepada Pemungut PPN)

–       Instansi Pemerintah dan Badan-badan tertentu ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

–       Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN pada saat melakukan penagihan membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

–       Pemungut “memungut” pajak yang terurtang pada saat me[akukan pembayaran sebesar Harga Jual atau Penggantian kepada PKP Rekanannya,kemudian menyetorkannya ke Kas Negara dengan surat setoran Pajak (ssp) atas nama PKP Rekanannya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

–        Pemungut kemudian menyerahkan SSP tersebut kepada PKP yang bersangkutan.

–       Pelaporan atas penyerahan kepada Pemungut tersebut di SPT Masa PPN pada masa pembayaran bukan saat penagihan atau penyerahan.

 

KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

–       Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak

–       Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran paJak ke kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak

2. PPN merupakan pajak Objektif

Yang dimakud.sebagai pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya hutang Pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak, yang disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan. Hal ini menimbulkan PPN bersifat regresif.

3. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, impor barang dikenakan PPN. Demikian pula dengan pemanfaatan jasa dan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dilakukan di dalam negeri akan dikenakan PPN. Prosentase pengenaan PPN antara produk dari luar daerah pabean dengan produk domestik adalaah sama. Dengan demikian, PPN bersifat netral terhadap keduanya.

4. Multi Stage Tax

Pajak Pertambahan Nilai dipungut di setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek pajak mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer) sampai ke tingkat pengecer (retailer). Konsumen merupakanr sasaran akhir Pajak Pertambahan Nilai.

Meskipun PPN mempunyai karakteristik Multi Stage Levy namun tidak menimbulkan efek pajak berganda karena PPN menganut sistem pengkreditan.

5. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur pajak

Sebagai konsekuensi penggunaan metode pengkreditan (credit method) untuk menghitung PPN yang terutang, maka untuk setiap penyerahan Barang Kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan diwajibkan membuat Faktur Pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa, ataupun importir, Faktur Pajak tersebut merupakan bukti pembayaran pajak.

Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah PPN terutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor ke kas Negara.

6. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal

Dengan tariff tunggal 10% yang dianut PPN ini,mengakibatkan dampak regresif semakin tajam. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak regresif ini ,terhadap konsumen yang berpenghasilan tinggi yang suatu ketika mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah,dibebani pajak tambahan yaitu PPnBM.