PENGERTIAN DAN JENIS DPP

Dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak :

PPN terutang = Tarif X DPP

Jenis-jenis DPP dapat dibedakan menjadi:

–       Harga Jual untuk penyerahan BKP,

–       Penggantian untuk penyerahan JKP,

–       Nilai untuk Impor BKP,

–       Nilai Ekspor untuk Ekspor BKP,

–       Nilai Lain ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

 

Harga Jual

Pengertian harga jual diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU PPN, yaitu sebagai berikut:

 

Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang kena Pajak, tidak termausk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain: pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

 

Contoh:

Harga Jual Rp. 100 juta
Biaya Instalasi Rp.     5 juta
Diskon 10% Rp.   10 juta                   
DPP Rp.   95 juta

 

 

Penggantian

Pengertian penggantian diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU PPN, yaitu:

Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi

jasa, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak.

Berdasarkan pengertian harga jual dan penggantian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual/ penggantian neto (setelah dikurangi diskon yang diberikan), dengan syarat diskon tersebut dicantumkan dalam faktur pajak.

 

Nilai Impor

Pengertian Nilai Impor diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU PPN, yaitu:

Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan yang dikenakan sesuai UU Pabean tidak termasuk PPN/PPnBM.

 

Dalam hal ini, formula dari Nilai Impor adalah sebagai berikut:

Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk + Bea masuk Tambahan

PPN=10% X Nilai Impor

Contoh:

Harga CIF USD 20.000,00 – Kurs KMK USD 1,- = Rp.8000,00
Bea masuk

30%

Nilai CIF dalam Rp Rp.160.000.000,00
Bea Masuk Rp.  48.000.000,00
Nilai Impor Rp.208.000.000,00
PPN Rp.  20.800.000,00

 

Nilai Ekspor

Pengertian Nilai Ekspor dimuat dalam Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU PPN, yaitu:

Nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jendral Bea Cukai.

Oleh karena tarif PPN atas ekspor adalah 0%, maka:

PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

 

DPP Nilai Lain

Dasar pengenaaan Pajak Nilai Lain diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 jo. KMK No. 251/KMK.03/2002, yaitu dapat dirinci sebagai berikut:

–       Pemakaian Sendiri:

DPP = Harga Pokok (Harga Jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)

PPN =10% x Harga Pokok Penjualan

–       Penyerahan Rekaman Suara/Gambar:

DPP = Perkiraan harga jual rata-rata

PPN = 10% x Perkiraan harga jual rata-rata

–       Penyerahan Film Cerita:

DPP = Perkiraan hasil rata-rata perjudul film

PPN = 10% x perkiraan hasil rata-rata perjudul film

–       Persediaan BKP yang Tersisa Saat Pembubaran Perusahaan:

DPP = Harga Pasar Wajar

PPN = 10% x Harga Pasar Wajar

–       Aktiva yang Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan yang Tersisa saat pembubaran

DPP = Harga Pasar Wajar

PPN = 10% Harga Pasar Wajar

–       Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang:

DPP = Harga Pokok (Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor)

PPN = 10% Harga Pokok Penjualan

–       Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melaluijuru lelang:

DPP = Harga Lelang

PPN = 10% Harga Lelang

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan DPP Nilai Lain tersebut di atas tetap dapat dikreditkan, sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan Faktur Pajaknya Standar.

–       Penyerahan jasa Biro Perjalanan/Wisata :

DPP = 10% x Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

PPN = 1% x Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

–       Penyerahan Jasa Pengiriman Paket:

DPP = 10% jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

PPN = 1% x Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

–       Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas:

DPP = 10% jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

PPN = 1% x Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

–       Penyerahan Jasa Anjak Piutang

DPP = 5% x Jumlah seluruh imbalan

PPN = 0,5%xJumlah seluruh imbalan

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menghasilkan penyerahan kendaraan bermotor bekas, jasa biro perjalanan/wisata, pengiriman paket, dan jasa anjak piutang tidak dapat dikreditkan, karena sudah diperhitungkan dalam nilai lain.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984.

Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai PKP /memilih untuk dikukuhkan, wajib:

–       Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP;

–       Memungut PPN dan PPnBM yang terutang;

–       Menyetorkan PPN dan PPnBM yang terutang;

–       Melaporkan PPn dan PPnBM yamg terutang;

–       Jika tidak melaksanakan kewajiban melapor tepat pada waktunya:

Denda administrasi 2% dari DPP (Pasal 14 UU KUP).

 

HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam Pasal 2A UU 8/1983 yang telah diubah terakhir dengan UU 18/2000 diatur tentang pemberian wewenang kepada pemeriksa pajak untuk melakukan koreksi atas harga transaksi penyerahan BKP/JKP yang dipengaruhi hubungan istimewa:

Bentuk hubungan istimewa :

–       Hubungan Istimewa karena penyertaan

  1. Pengusaha yang mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain.
  2. Hubungan antar pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.
  3. Hubungan antara pengusaha atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dipegang oleh satu pengusaha.

–       Hubungan Istimewa karena penguasaan manajemen atau teknologi

Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

–       Hubungan Istimewa karena hubungan kekeluargaan

Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajad dan/atau ke samping satu derajat dengan penjelasan sebagai berikut :

–       Sedarah lurus satu derajat: ayah, ibu, anak.

–       Sedarah kesamping satu derajat: kakak dan adik.

–       Semenda lurus satu derajad: meftua dan anak tiri.

–       Semenda kesamping satu derajat: ipar.

–       Jika antara suami istri ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, hubungan keduanya merupakan hubungan istimewa.

 

 

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

BATASAN PENGUSAHA KECIL

(KMK Nomor 552/KMK.0412000jo. KMK No. 571iKMK.04/2003 )

Pengusaha Kecil sebelum 1 Januari 2OO4    

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan:

–       BKP tidak lebih dari 360 juta

–       JKP tidak lebih dari 180 juta.

Dalam hal penyerahan meliputi BKP dan JKP:

–       TIdak lebih dari 360 juta jika peredaran BKP > 50o/o dari seluruh peredaran bruto.

–       Tidak lebih dari 180 juta jika peredaran JKP > 50o/o dari seluruh penyerahan.

–       Tdak lebih dari 180 juta jika peredaran BKPIKP = 500/o dari seluruh penyerahan.

–       Atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh pengusaha kecil tidak dikenakan PPN kecuali apabila pengusaha kecil tersebut memilih dikukuhkan sebagai PKP.

–       Apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku peredaran brutonya melewati batas tersebut pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP, paling lambat akhir bulan berikutnya.

–       Pengusaha kecil dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP jika peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batasan di atas.

Proses pencabutan PKP tersebut adalah sebagai berikut:

–       Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan terlerbih dahulu.

–       Keputusan diberikan dalam jangka waktu 2 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

–       Jika Dirjen Pajak tidak memberi keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan.

–       Keputusan pencabutan diberikan selambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut di atas.

 

Perubahan Batasaan Pengusaha Kecil Sejak 1 Januari 2OO4.

Kriteria Pengusaha Kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000  tanggal 22 Desember 2000 tersebut dialas mulai 1 Januari 2004 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang secara garis besar berisi sebagai berikut:

  1. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tjdak lebihdari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  2. Apabila sampai dengan suatu masa pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,00, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)  sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

 

 

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Pengusaha Kena Pajak

PENGUSAHA

Mengacu Pasal 1 angka 14 UU PPN 1984, pengertian Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjannya:

  1. Menghasilkan barang;
  2. Mengimpor barang;
  3. Mengekspor barang;
  4. Melakukan usaha pedagangan;
  5. Memanfaatkan barang tidak benruujud dari luar daerah pabean;
  6. Melakukan kegiatan jasa;
  7. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengertian badan usaha dalam bentuk apapun di atas dapat berbentuk perusahaan perseroan, firma, CV, Koperasi, yayasan dan sebagainya.

 

Pengusaha Kena Pajak

Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 :

  1. Pengusaha (tidak termasuk pengusaha kecil).
  2. Pengusaha kecil yang memilih menjadi PKP dan melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

Termasuk dalam pengertian PKP menurut pasal 2 pp 143/2000 adalah:

  1. Pengusaha yang baru berniat akan melakukan penyerahan BKP/JKP
  2. Bentuk kerjasama operasi (joint operation/joint venture)) yang melakukan penyerahaan BKP/JKP atas nama JO.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

OBJEK PAJAK PASAL 16 D

Bedasarkan Pasal 16D UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperiualbelikan (aktiva bekas atau bukan barang dagangan)dengan syarat PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan.

Kedua syarat di atas bersifat kumulatif. Sehingga bila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka atas penyerahan aktiVa tersebut tidak terutang PPN.

Contoh:

  1. PT GUNUNGPATI adalah perusahaan jasa kontraktor bangunan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada bulan Januari 2001 PT GUNUNGPATI menjuabuldozer bekas yang dimilikinya seharga Rp 30 Juta.

Atas penjualan buldozer ini terutang PPN, karena kedua syarat di atas terpenuhi, yaitu yang menyerahkan adalah PKP dan aktiva yang diserahkan pada saat perolehan PPN-nya dapat dikreditkan.

  1. PT GUNUNGPATI adalah perusahaan jasa kontraktor bangunan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada bulan Januari 2001 PT GUNUNGPATI menjual sedan bekas yang dimilikinya seharga Rp 40 juta.

Atas penjualan sedan ini tidak terutang PPN, karena kedua syarat di atas tidak semuanya terpenuhi, yaitu yang menyerahkan adalah PKP tetapi aktiva yang diserahkan pada saat perolehannya ppN-nya tidak dapat dikreditkan.

  1. PT GEMAS adalah sebuah perusahaan pertambangan bijih emas yang bukan PKP. Pada bulan Januari 2001 PT GEMAS menjual traktor bekas yang dimilikinya seharga Rp 30 juta. Atas penjualan traktor ini tidak terutang PPN, karena kedua syarat di atas tidak terpenuhi, yaitu yang menyerahkan adalah bukan PKP dan aktiva yang diserahkan pada saat perolehan PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

 

PPN Terutang

PPN yang terutang adalah Tarif x Dasar Pengenaaan Pajak. Tarif PPN atas Penyerahan aktiva eks pasal 16D PPN adalah 10%, Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Aktiva eks Pasal 16D ini adalah Harga Jual.

Mekanisme Penyetoran Dan Pelaporan PPN Atas Penyerahan Aktiva Eks pasal 16D UU PPPN 1984

Berkaitan dengan masalah penyerahan aktiva eks Pasal 16D UU PPN 1984 ini telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal No. SE-18/PJ.52/1996 (SERI ppN 33-95), yang menegaskan bahwa:

  1. PPN yang terutang atas pengalihan aktiva eks Pasal 16D UU PPN harus disetor seluruhnya atau sebesar Pajak Keluaran, dengan menggunakan SSP tersendiri, jadi berbeda dengan cara mempertanggungjawabkan pajak Keluaran lainnya.
  2. Penyetoran tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengalihan.
  3. Atas pengalihan tersebut dapat dibuatkan Faktur Pajak Standar, namun tidak perlu dilaporkan pada Formulir 1195 A1 (Daftar Pajak Keluaran) SPT Masa PPN 1195.
  4. Pelaporan pada SPT Masa PPN dilakukan pada bulan terjadinya pengalihan aktiva dimaksud. sedangkan SSP-nya harus dilampirkan padaSPT Masa PPN yang bersangkutan dan mengisi Kode J angka 8 (kode I.2).
  5. Apabila aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya UU PPN 1984 ( sebelum 1 April 1985), maka atas pengalihan akktiva tersebut tidak terutang PPN.
  6. Apabila pada saat perolehan aktiva tersebut memperoleh fasilitas Penangguhan Pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN berdasarkan Pasal 16D. Karena Penangguhan pembayaran PPN diartikan sama dengan pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®