SAAT PAJAK TERUTANG

Saat terutangnya PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU PPN Jo. PP Nomor 143 Tahun 2000 adalah pada saat:

–       Penyerahan BKP/PKP;

–       Impor BKP;

–       Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;

–       Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

–       Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;

–       Pada saat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Saat pajak terutang seperti tersebut di atas diartikan sebagai saat mulai timbulnya utang pajak sehingga bukan batas akhir pembayaran pajak ke kas negara.

 

Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Bergerak

Saat  terutangnya PPN atas penyerahan barang bergerak adalah:

–       Saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli, atau

–       Saat barang secara langsung diserahkan kepada juru kirim atau Pengusaha Jasa  Angkutan.

Undang-Undang PPN menganut prinsip bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebul dikeluarkan dari penguasaan PKP Penjual dengan maksud langsung atau tidak langsung diserahkan ke pihak lain.

 

Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Tidak Bergerak

Yaitu mana yang lebih dulu terjadi di antara:

–       Saat penyerahan hak untuk menguasai atau mengggunakan secara yuridis, yaitu saat penyerahan hak sebagaimana yang tercantum dalam akta jual beli.

–       Saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara nyata, yaitu saat barang tidak bergerak diserahkan penguasaannya secara nyata kepada pembeli, meskipun secara yuridis barang tersebut masih pada penjual.

 

Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Tidak Berwujud

Yaitu saat mana yang lebih dulu terjadi di antara:

  1. Saat harga penyerahannya diakui sebagai piutang oleh PKP yang bersangkutan;
  2. Saat harga penyerahannya ditagih oleh PKP yang bersangkutan;
  3. Saat harga penyerahannya dibayar baik sebagian maupun keseluruhan;
  4. Saat ditandatangainya kontrak atau perjanjian oleh PKP yang bersangkutan (dalam hal kondisi pada huruf a,b, atau c tidak diketahui).

 

Terutangnya Pajak atas Penyerahan JKP

Yaitu saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau keseluruhan.

 

Terutangnya Pajak atas Impor BKP

Yaitu saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

 

Terutangnya Pajak atas Ekspor BKP

Yaitu saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peratura n peru nda n g-undangan pabean.

 

Terutangnya Pajak atas persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang tersisa pada saat pembukuan perusahaan

Yaitu mana yang lebih dahulu terjadi di antara:

–       Saat ditandatanginya Akta Pembubaran;

–       Saat diketahui telah bubar secara nyata;

–       Saat diketahui telah bubar berdasarkan dokumen atau data.

 

Terutangnya Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean

Ketentuan tentang pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000. Adapun saat terutangnya PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah sebagai berikut:

Saat mana yang lebih dahulu terjadi di antara:

  1. Saat secara nyata digunakan;
  2. Saat harga perolehannya dicatat sebagai utang (dicatat sebagai biaya/acrual basis);
  3. Saat penagihan;
  4. Saat pembayaran;
  5. Saat ditandatanganinya surat perjanjian (dalam hal kondisi pada huruf a, b,c, atau d tidak dapat diketahui).

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

DPP ATAS PKP REAL ESTATE DAN INDUSTRIAL ESTATE

Sebelum 1 Juni 2OO2

Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan oleh PKP real estate atau industrial estate juga terdapat ketentuan khusus dalam pengenaan PPN-nya, yaitu diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-1367/PJ.3/1986. Secara ringkas ketentuan PPN atau real estate dan industrial estate tersebut adalah sebagai berikut:

–       DPP atas Penyerahan Tanah Matang (Kavling) = 80% x Harga Jual Tanah Matang

PPN yang terutang = 10% x 80% x Harga Jual Tanah Matang

–       DPP atas Penyerahan bangunan beserta tanahnya = (80% x Harga Jual Tanah) + Harga Jual Bangunan

PPN yang Terutang = (10% x 80% x Harga jual tanah) + (10% x Harga Jual Bangunan).

Contoh:

Harga jual sebuah rumah di kawasan Bintaro Jaya adalah sebagai berikut:

Harga jual tanah Rp 150.000.000,-
Harga jual bangunan Rp 200.000.000,-                                                                            
Jumlah Rp 350.000.000,-
PPN = (10%x 80% x 150 juta) + (10% x 200 juta)        Rp 32.000.000,-

 

Sejak 1 Juni 2002

Surat Edaran dan surat Direktur Jenderal Pajak tersebut telah dicabut dengan surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.51/2002 tanggal 21 Mei 2002, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002. Atas penyerahan rumah dan atau kavling siap bangun yang dilakukan oleh perusahaan real estate pada dan sesudah tanggal 1 Juni 2002 Dasar Pengenaan Pajaknya adalah harga jual tanpa dikurangi 20% dari harga jual tanah setelah dimatangkan. Dengan demikian maka PPN yang terutang atas penyerahan rumah dengan harga jual Rp 300.000.000,00 yang dilakukan tanggal 1 juni 2002 dan sesudahnya adalah :

10 % x Rp. 300.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

DPP ATAS JASA PERSEWAAN RUANGAN

Sebelum 1 Juni 2003

Dalam transaksi sewa ruangan terdapat ketentuan khusus atas PPN-nya yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989. Hal ini karena dalam transaksi persewaan ruangan baik untuk perkantoran maupun untuk pusat perbelanjaan, biasanya terdapat dua jenis tagihan yang dilakukan oleh pihak pengelola gedung, yaitu:

–       sewa; adalah balas jasa atas sewa ruangan dalam keadaan kosong , yang dapat ditagih didepan atau di belakang sesuai perjanjian.

–       service charge; adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa (terdiri antara lain; biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi).

Adapun ketentuan pengenaan PPN atas harga sewa dan service charge tersebut adalah sebagai berikut:

–       DPP = Seluruh Harga Sewa + (40% x Service Charge)

–       PPN = 10%x DPP

Contoh:

PT PP mengirimkan tagihan atas sewa ruangan kantor kepada PT RIZKULA AKBAR untuk bulan Januari 2001 sebagai berikut:

Harga Sewa 1 bulan Rp  80.000.000,-
Service Charge Rp  20.000.000,-
Rp 100.000.000,-
PPN Rp    8.800.000,-

 

Apabila atas biaya listrik, air, dan telepon menggunakan alat pengukur tersendiri, penggantiannya tidak dikenakan PPN, sepanjang pengusaha yang menyewakan ruangan tersebut tidak mengenakan mark up atau biaya administrasi. Sebaliknya, bila pengelola gedung mengenakan mark up atau biaya administrasi, mark up atau biaya administrasi tersebut harus dikenakan PPN.

Sejak 1 Juni 2003

Berdasarkan SE-14/PJ.53 /2003 mulai 3 Juni 2003 DPP penyerahan jasa persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

NILAI LAIN PEDAGANG ECERAN

Sebelum 1 Juni 2OO2

Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000, diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran diberikan pilihan (alternatif) dalam menghitung dan memperhitungkan PPN-nya yaitu sebagai berikut:

–       Menggunakan mekanisme pengkreditan yang berlaku umum seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya, yaitu Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Pengeluaran yang Dipungutnya.

–       Menggunakan DPP Nilai Lain Pedagang Eceran, yaitu:

  • PPN yang wajib dikenakan kepada pembelinya =10%  x Harga Jual atas BKP/Penggantian atas JKP.
  • PPN yang harus disetor ke kas negara = 20% x Jumlah seluruh penyerahan barang dagangan.
  • Jumlah seluruh penyerahan barang dagangan tersebut meliputi = BKP + Non BKP + JKP + Non JKP

Pajak Masukan yang dibayar oleh PT OBRAL atas perolehan BKP atau JKP tidak dikreditkan secara langsung dalam penghitungan PPN, melainkan akan dibebankan sebagai biaya.

Pedagang Eceran yang dalam satu tahun buku tidak memilih menggunakan DPP Nilai Lain, wajib memberitahukan kepada Kepala KPP tempat PKP tersebut dikukuhkan.

Dalam hal Pedagang Eceran di samping menyerahkan Barang Kena pajak juga menyerahkan Jasa Kena Pajak, apabila jumlah penyerahan JKP-nya dalam satu tahun buku melebihi 50% dari seluruh penyerahannya, Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak boleh menggunakan DPP Nilai Lain Pedagang Eceran. Dengan kata lain,PKP tersebut harus menggunakan mekanisme pengkreditan yang berlaku umum.

Sejak 1 Juni 2002 ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®