TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK STANDAR

1)    Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan.

2)    Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.

3)    PKP Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.

4)    Faktur Pajak Standar yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh PKP Penjual yang menerbitkan Faktur pajak Standar tersebut.

5)    PKP Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy.dari Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pemberi dikukuhkan. )

6)    Dalam hal PKP Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN, maka PKP Penjualharus tetap melaporkan Faktur Pajak. Tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

7)    Dalam hal PKP Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka PKP Penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

8)    Dalam hal PKP Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, maka PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK STANDAR YANG HILANG

1)     PKP pembeli BKP/penerima JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur pajak standar yang hilang kepada PKP penjual BKP/pemberi JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP pembeli BKP/penerima JKP dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP penjual BKP/pemberi JKP dikukuhkan.

2)     Berdasarkan permohonan dari PKP pembeli BKP/penerima JKP, PKP penjual BKP/pemberi JKP.membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang disimpannya, untuk dilegalisir oleh KPP tempat PKP penjual BKP/pemberi JKP dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

–       Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP pembeli BKP/penerima JKP melalui PKP penjual BKP/pemberi JKP.

–       Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan

3)     Legalisir diberikan oleh KPP tempat PKP penjual BKP/pemberi JKP dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak Standar dan SPT Masa PPN dari PKP penjual BKP/pemberi JKP tersebut.

4)     KPP tempat PKP pembeli BKP/penerima JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas SPT Masa PPN dari PKP pembeli BKP/penerima JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak Standar yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK STANDAR YANG CACAT, RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN

1)    Atas permintaan PKP pembeli BKP/penerima JKP atau atas kemauan sendiri, PKP penjual atau pemberi JKP membuat Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.

2)    Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti.

3)    Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan.

4)    Faktur Pajak Standar Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.

5)    Pada Faktur Pajak Standar Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut. PKP dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti dapat diisi dengan cara manual.

 

Faktur Pajak Standar yang diganti:

Kode dan Nomor Seri:………………………………..

Tanggal                      :………………………..

 

6)    Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.

7)    Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada :

  1. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti,  dengan mencantumkan nilai setelah penggantian;dan
  2. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur pajak Standar yang diterbitkan oleh PKP.

8)    Pelaporan Faktur Pajak Standar Pengganti pada SPT Masa PPN Masa pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7) huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

SANKSI BAGI PKP BERKENAAN DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR

PKP dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP dalam hal :

1)     PKP menerbitkan Faktur Pajak Cacat yaitu FaKtur Pajak Standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, termasuk di dalamnya adalah Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh PKP. Faktur Pajak Cacat juga meliputi :

  1. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PKP yang mengisi Kode Cabang yang dipusatkan secara jabatan di KPP modern yang PKP-nya tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang, termasuk apabila ada penambahan atau penghentian penggunaan Kode Cabang sampai dengan diterimanya pemberitahuan. Untuk pertamakali sejak berlakunya PER-159/PJ./2006, PKP yang tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar sampai dengan tanggal 20 Januari 2007, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Cacat.
  2. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PKP yang menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yang telah ditetapkan.
  3. Faktur Pajak Standar yang pada awal tahun takwim bulan Januari atau pada Masa Pajak saat Pengusaha Kena Pajak pertama kali dikukuhkan tidak diterbitkan mulai dari Nomor Urut 1 (satu), termasuk Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang dari PKP yang mengisi Kode Cabang yang dipusatkan secara jabatan di KPP modern.
  4. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan mulai dari Nomor Urut 1 (satu) sebelum Masa Pajak Januari tahun takwim berikutnya yang PKP-nya tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember atau sampai dengan diterimanya pemberitahuan, termasuk Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang dari PKP yang mengisi Kode Cabang yang dipusatkan secara jabatan di KPP modern.
  5. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PKP yang tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan mengenai pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar sampai dengan diterimanya pemberitahuan, termasuk apabila terdapat perubahan pejabat atau kuasa. Untuk pertamakali sejak berlakunya PER-159/PJ./2006, PKP yang tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan mengenai pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar sampai dengan tanggal 20 Januari 2007, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Cacat.

2)     PKP menerbitkan Faktur Pajak Standar setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat sesuai dengan ketentuan dan PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar.

3)     PPN yang tercantum pada Faktur Pajak Cacat dan/atau Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PKP sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) di atas, tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli BKP/Penerima JKP.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PETUNJUK PENGGUNAAN KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR

Penjelasan Tentang Penggunaan Format Kode Faktur Pajak Standar

 

Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 6 (enam) digit, dengan rincian sebagai berikut :

1)     2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Transaksi Digunakan untuk
01

02

03

04

05

06

07

 

08

 

09

Penyerahan kepada selain pemungut PPN

Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah

Penyerahan kepada pemungut PPN lainnya(selain Bendaharawan Pemerintah)

Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemunggut PPN;

Penyerahan yang pajak masuknya dideemed kepada selain Pemunggut PPN

Penyerahan lainnya kepada selain pemunggut PPN

Penyerahan yang PPN atau PPN dan ppn BM-nya Tidak dipunggut kepada selain Pemunggut PPN;

Digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan ppn BM kepada selain pemungut PPN;

Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN

2)     1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Status Digunakan untuk
0 Normal
1 Penggantian

3)     3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang.

Kode Cabang, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

Bagi PKP yang dipusatkan secara jabatan pada KPP yang menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAM), namun:

  1. sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau
  2. Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;

maka :

–       Kode Cabang ditentukan sendiri secara berurutan, diisi dengan kode ‘000’ untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode ‘001’ untuk Kantor Cabang, serta PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat pemusatan pajak terutang dilakukan paling lambat sebelum Faktur Pajak Standar diterbitkan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.

–       Untuk pertama kali, PKP dapat mengurutkan Kode Cabang menurut cara yang dianggap paling mudah, namun untuk penambahan Kode Cabang baru setelah berlakunya PER-159/PJ.120A6, disarankan kepada PKP untuk mengurutkan Kode Cabang berdasarkan tanggal pengukuhan masing-masing Kantor Cabang.

–       Apabila sebelum bulan Januari tahun takwim berikutnya, Nomor Urut telah habis digunakan oleh PKP (termasuk Nomor Urut di Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang bagi PKP yang dipusatkan secara jabatan di KPP modern), rnaka PKP harus menerbitkan dengan Nomor Urut dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) dan PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat pada saat Faktur Pajak Standar dengan Nomor Urut 1 (satu) tersebut diterbitkan, dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.

–       PKP pada setiap awal tahun takwim berikutnya harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan Nomor Urut dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) kembali.

Apabila sebelum bulan Januari awal tahun takwim berikutnya, Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar yang digunakan oleh PKP telah mencapai Nomor Urut 99999999, maka PKP harus menerbitkan Faktur Pajak Standar yang Nomor Urutnya dimulai lagi dari Nomor Urut 1 (satu). Ketentuan ini berlaku pula untuk Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar di Kantor Pusat atau di Kantor-Kantor Cabangnya bagi PKP yang mengisi Kode Cabang yang dipusatkan secara jabatan di KPP modern.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®