PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam:

  1. Pasal 1 angka 24;pasal 9;pasal 16B UU PPN
  2. PASAL 12 PP Nomor 143 Tahun 2000
  3. Keputusan Menteri Keuangan No.553/KMK.04/2000 Jo.KMK No.252/KMK.03/2002
  4. Keputusan Menteri Keuangan No.575/KMK.04/2000

 

PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

–          Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama(Pajak Masukan bulan Januari 2002 dikreditkan dengan Pajak keluaran Januari 2002 pada SPT masa PPN Januari 2002;

–          Namun demikian,apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan (misalnya karena Faktur Pajakdi terima terlambat dari pemasok),Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, sampai selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang:

a)       Belum dibebankan sebagai biaya;

b)       Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, kecuali dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perolehan BKP/JKP yang bersangkutan telah dibukukan.

–          Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi);

–          Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, pemasaran) dari BKP/JKP yang diserahkan/dijual.

–          Pajak Masukan yang dapat dikreditkan diatur dalam pasar 9 ayat (8) dan pasal 168 ayat (3) UU PPN:

  1. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak;
  2. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  1. Pajak masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan,jeep,station wagon,van dan kombi,kecuali merupakan barang dagangan atau untuk disewakan;
  2. Pajak dimasukkan yang tercantum dalam Faktur pajak sederhana;
  3. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang tercantumdalam Faktur Pajak Standar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan PPN/cacat;
  4. Pajak Masukan atas perolehan BKPTKP yang dibayar setelah ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  5. Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali dalam pemeriksaan tersebut dapat dibuktikan bahwa perolehan BKP/JKP yang bersangkutan telah dibukukan;
  6. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

 

PENGHAPUSAN PIUTANG DAN FORCE MAJEUR

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 ditetapkan bahwa penghapusan piutang oleh PKP Penjual tidak mengakibatkan koreksi atas:

  1. Pajak Keluaran yang telah dilaporkan oleh PKP penjual;
  2. Pajak Masukan yang telah dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli atau PKP penerima jasa.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 143/2000 menetapkan bahwa atas BKP yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun karena sebab lain di luar kekuasaan PKP, tidak mengakibatkan penyesuaian atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya atas perolehan BKP yang musnah atau rusak tersebut.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

NOTA RETUR

Berdasarkan Pasal 5A UU PPN jo. KMK No. 596/KMK.04/1994 diatur tentang tata cara pengurangan PPN dan PPnBM untuk BKP yang dikembalikan (diretur), sebagai berikut :

1)     Dalam hal terjadi pengembalian BKP, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada PKP Penjual.

2)     PPN atas penyerahan BKP yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

  1. Pajak Keluaran bagi PKP Penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
  2. Pajak Masukan bagi PKP Pembeli, sepanjang Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
  3. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya;
  4. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan PKP.

3)     PPnBM atas penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah (BKP YTM) yang dikembalikan pembeli mengurangi :

  1. PPnBM yang terutang oleh BKP yang menghasilkan dan menyerahkan BKP YTM, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKP YTM tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
  2. Harta atau biaya bagi PKP Pembeli;
  3. Harta atarr biaya bagi pembeliyang bukan PKP.

4)     Pengurangan PPN/PPnBM tidak dilakukan, apabila BKP/BKP YTM yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh PKP Penjual BKP/PKP yang menghasilkan dan menyerahkan BKP YTM. Dalam hal yang demikian tidak perlu dibuatkan Nota Retur.

 

5)     Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :

  1. Nomor urut;
  2. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
  3. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
  4. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
  5. Macam, jenis, kuantum dan harga jual BKP yang dikembalikan;
  6. PPN atas BKP yang dikembalikan;
  7. PPNBM atas BKP YTM yang dikembalikan;
  8. Tanggal pembuatan Nota retur;
  9. Tanda tangan pembeli.

6)     Apabila Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan tersebut maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.

7)     Nota Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

–       Lembar ke-1 : untuk PKP Penjual;

–       Lembar ke-2 : untuk arsip pembeli.

8)     Nota Retur harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP.

9)     Bentuk dan ukuran Nota Retur dapat disuaikan dengan kebutuhan administrasi pernbeliatau dapat dibuat seperti conbh di KMK No. 596/KMK.O4/1994.

10)   Bagi PKP Penjual, pengurangan PPN atau PPnBM dilakukan dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur. Jika belum dapat diperhitungkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur, maka Nota Retur dapat diperhitunglon dalam Masa pajak diterimanya Nota Retur tersebut.

11)  Bagi PKP Pembeli, Pengurangan Pajak Masukan, atau pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) UU PPN, PKP dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

 

Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 s.t.d.t.d. PER-97/PJ./2005, sebagai berikut :

a)     Faktur Pajak Sederhana dapat dibuat dalam hal :

–       Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir; atau

–       Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak diketahui.

b)    Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP atau pada saat pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP.

c)     Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:

–       Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP;

–       Jenis dan kuantum BKP dan/atau JKP yang diserahkan;

–       Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;

–       Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

d)    Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuci dalam butir c) di atas merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap.

e)     Tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP berikut ini sepanjang memenuhi persyaratan diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

f)     Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

–       Lembar ke-1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP

–       Lembar ke-2 : untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Sederhana.

g)    Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih dalam hal Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

h)     Faktur Pajak Sederhana lembar kedua sebagaimana dimaksud butir f) dapat berupa rekaman Faktur Pajak Sederhana dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain : diskette, Digital Data Storage (DDE) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).”

i)      Membuat Faktur Pajak Sederhana tidak memerlukan ijin siapapun.

j)      Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

k)     Faktur Pajak Standar yang cacat tidak sama dengan Faktur Pajak Sederhana, melainkan tetap dianggap sebagai Faktur Pajak Standar yang cacat;

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

DOKUMEN – DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK

Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) UU PPN, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 jo. KEP-312/PJ./2001 dokumen-dokumen berikut diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar:

a)     Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk impor BKP;

b)    Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

c)     Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

d)    Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;

e)     Tanda pembayaran atau kuitansi jasa telekomunikasi;

f)     Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

g)    SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;

h)     Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk jasa kepelabuhan;

i)      Kuitansi listrik dari PLN.

Dokumen-dokumen tersebut diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sepanjang memenuhi persyaratan paling sedikit harus memuat:

a)     Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;

b)    Nama dan alamat penerima dokumen;

c)     NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri;

d)    Jumlah satuan barang apabila ada;

e)     Dasar Pengenaan Pajak;

f)     Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekpor.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®