Pemungut Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Migas

Setiap pembayaran dari Kontraktor kepada Rekanan wajib dipungut PPN dan PPnBMnya,

kecuali dalam hal :

  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan penrbayaran yang terpecah-pecah;
  2. Pembayaran atas penyerahan BKPpKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
  3. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oteh PT PERTAMINA (Persero);
  4. Pernbayaran atas rekening telepon;
  5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
  6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

 

Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud di atas termasuk jumlah PPN dan PPnBM yang terutang. PPN dan PPnBM yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), dipungut dan disetor sendiri oleh rekanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara umum.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

OBJEK PEMUNGUTAN OLEH PEMUNGUT PPN

Pemungut Bendaharawan Pemerintah dan KPKN

  1. Pajak Pertambahan Nilai

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN, kecuali:

  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
  3. Pembayaran untuk penyerahan BKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan;
  4. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina;
  5. Pembayaran atas rekening telePon;
  6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
  7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.
  1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Setiap pembayaran kepada PKP Rekanan selaku Pabrikan BKP yang tergolong mewah (berlaku pula ketentuan terhadap PPN sebagaimana di atas). Dalam hal Pemungut PPN melakukan pembayaran kepada rekanan non-pabrikan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, maka tidak perlu memungut PPn BM karena atas penyerahan ini hanya terutang PPN saja, tidak terutang PPn BM.

PPN dan PPnBM yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dipungut dan disetor sendiri oleh PKP Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

 

PEMUNGUT PPN

Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang dituniuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut , menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah, badan,atau instansi pemerintah tersebut.

(Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984)

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang mengatur tentang Pemungut PPN adalah:

  1. KMK No. 563/KMK.03/2OO3 tanggal 24 Desember 2003.
  2. PMK No. 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 547/KMK.04/2000 Pemungut PPN sejak Januari 2001 s.d 31 Desember 2003 terdiri dari :

  1. Instansi Pemerintah:
  2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
  3. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
    1. Badan-badan tertentu:
    2. BUMN/BUMD
    3. Bank Milik Negara
    4. Bank Milik Daerah dan BI
    5. Pertamina
    6. Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontraktor Kontrak Karya di bidang pertambangan

Mulai 1 Januari 2004, badan-badan tertentu tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003. Dengan demikian, Pemungut PPN mulai 1 Januari 2004 hanya terdiri dari Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang sekarang namanya menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, pada tanggal 31 Januari 2005 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya. PMK ini mulai berlaku efektif seiak 1 Pebruari 2005.

Inti pengaturan dalam PMK No. 11/PMK.03/2005 ini adalah agar para Kontraktor Migas baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai PKP memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP/JKP oleh Rekanan kepada Kontraktor. Apabila terjadi penyerahan BKP/JKP antar Kontraktor, maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN/PPnBM adalah Kontraktor yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

PEDOMAN PENGKREDITAN PM BAGI PKP YANG DIKENAKAN PPH DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Menurut KMK No. 553/KMK,04/2000 jo. KMK No. 252/KMK.03/2002 diatur bahwa Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

  1. Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;
  2. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
  3. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersrebut langsung membawa BKP yang dibelinya.

Apabila telah dikukuhkan sebagai PKP, Pengusaha di atas dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

PKP tersebut wajib memberitahukan kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada SPT Masa PPN yang bersangkutan tentang penggunaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Pedoman Penghitungan Pengkeditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

  1. pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan tarif PPN.
  2. Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak termasuk PPN.
  3. Besamya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan sebagai berikut:

1)    Untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan penghasilan Neto, sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

2)    Untuk penyerahan BKP yang dilakukan PKP selain Pedagang Eceran, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

3)    Untuk penyerahan JKP, sebesar 4O% (empat puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Untuk keperluan pelaksanaan ketentuan di atas, PKP dimaksud wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal PKP tersebut di samping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga-melakukan penyerahan yang tidak ierutang pajak, catatan tersebut wajib dipisah antara penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP di atas tidak lagi memenuhi syarat untuk dikenakan pph dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka mulai permulaan tahun buku berikutnya tidak lagi diperkenankan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA

Mengenai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP/JKP diatur dalam KEP-87/ PJ./ 2002 jo. SE-04/PJ .51/ I 2002.

 

Pemakaian Sendiri            

Pemakaian sendiri BKP didefinisikan sebagai pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian BKP untuk tujuan produktif. Sedangkan pemakaian sendiri JKP adalah pemanfaatan JKP untuk kepentingan Pengusaha sendiri, pengurus, anggota keluarganya atau karyawannya, selain pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif.

Pemakaian sendiri BKP dan/atau pemanfaatan JKP untuk tujuan produktif adalah pemakaian BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan.

Pemakaian sendiri BKP dan/atau pemanfaatan JKP untuk tujuan pruduktif belum merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP sehingga tidak terutang PPN dan PPnBM.

Sementara atas pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP bukan untuk tujuan produktif terutang PPN dan harus diterbitkan Faktur Pajak. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Keluaran dan sekaligus merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. PPN yang terutang harus dibayar sendiri oleh PKP yang bersangkutan. Dalam Faktur Pajak identitas PKP dan Pembeli BKP/Penerima JKP adalah sama yaitu PKP yang bersangkutan.

Adapun Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN yang terutang atas pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP bukan untuk tujuan produktif adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Disamping dikenakan PPN, atas pemakaian sendiri BKP produksi sendiri yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. PPnBM yang terutang harus disetor oleh PKP dan dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diterbitkan. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPnBM yang terutang adalah Harga jual setelah dikurangi laba kotor.

Contoh pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP :

1)     Pemakaian sendiri BKP bukan untuk tujuan produktif.

–          Pabrikan minimum ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu.

–          Dalam rangka promosi produk sepatu yang baru, pabrikan sepatu membeli topi dalam jumlah yang besar. Sebagian dari topi tersebut diberikan untuk konsumsi karyawannya.

–          Perusahaan telekomunikasi selular memberikan fasilitas bebas biaya telepon selular kepada para direksinya.

2)     Pemakaian BKP untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan.

–          Pabrikan mobil/truck mempergunakan sendiri truck yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut bahan baku spare parts/barang dagangan dari suatu tempat ke pabriknya atau ke tempat pembeli.

–          Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa cangkang/kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di lingkungan pabrik.

–          Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya.

3)     Pemakaian BKP untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya.

–          Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa cangkang/kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi.

–          Pabrikan kayu lapis/plywood menggunakan hasil produksinya berupa kayu lapis/plywood untuk membungkus kayu lapis/plywood yang akan dipasarkan agar tidak rusak.

–          Perusahaan telekomunikasi melalui sambungan saluran teleponnya selain menyediakan jasa komunikasi melalui telepon juga menyediakan jasa provider  internet bagi konsumennya.

 

Pemberian Cuma-Cuma

Pemberian cuma-cuma BKP adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Sedangkan pemberian cuma-cuma JKP adalah pemberian JKP yang dilakukan kepada pihak lain tanpa imbalan pembayaran.

Atas pemberian cuma-cuma BKP baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang PPN dan harus diterbitkan Faktur Pajak. Demikian pula dalam hal pemberian cuma-cuma JKP juga terutang PPN dan harus diterbitkan Faktur Pajak, PPN yang terutang harus dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan.

Dalam pemberian cuma-cuma, PPN yang dibayar merupakan Pajak Keluaran. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Sebagaimana halnya pemakaian sendiri, disamping dikenakan PPN, pemberian Cuma cuma BKP produksi sendiri yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. PPnBM yang terutang harus disetor oleh PKP dan dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diterbitkan. Dasar pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPnBM yang terutang adalah Harga Jual setelah dikurangi laba kotor.

Contoh pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP:

–          Pabrikan mie instan memberikan contoh produknya kepada para relasi.

–          Pabrikan mie instan memberikan bantuan berupa mie instan hasil produksinya kepada korban bencana alam.

–          Pabrikan shampo memberikan 1 sabun mandi untuk setiap penjualan 1 botol produk shamponya.

–          Perusahaan jasa persewaan traktor memberikan bantuan penggunaan traktor kepada pemerintah untuk mengatasi tanah longsor.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®