Pendataan SISMIOP

Pendataan objek dan subjek pajak dilaksanakan oleh KP PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak, dan selalu diikuti

kegiatan penilaian. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah

administrasi desa/kelurahan dengan menggunakan salah satu alternatif sebagai berikut :

  1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

Kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada daerah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau

potensi PBB-nya relatif kecil. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerja sama dengan aparat Pemda dan atau instansi

lainnya dengan cara menyampaikan SPOP kepada para WP, serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani

oleh para WP untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

  1. Identifikasi objek pajak

Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerja sama dengan aparat Pemda dan atau instansi lainnya atau dilaksanakan oteh pihak

ketiga (disubkontrakkan) dengan cara mencocokkan informasi grafis yang ada pada Peta Kerja dengan keadaan objek PBB di lapangan.

  1. Verifikasi data objek pajak

Kegiatan ini dilaksanakan oteh petugas PBB bekerja sama dengan aparat Pemda dan atau instansi lainnya dengan cara mencocokkan data

objek dan subjek pajak yang sudah terdaftar pada administrasi PBB dengan keadaan objek dan subjek pajak yang sebenarnya di

lapangan, untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terutang.

  1. Pengukuran bidang objek Pajak

Alternatif ini dapat dilaksanakan pada wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Badan Pusat Statistik

atau instansi lain) dan atau Peta Garis/Peta Foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

PENDAFTARAN SISMIOP

Pendaftaran dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut :

  1. Orang atau badan yang merupakan subjek pajak harus mendaftarkan diri untuk menjadi WP PBB di KP PBB yang wilayah

    kerjanya meliputi letak objek pajak dimaksud;

  2. WP mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disediakan secara cumacuma di KP PBB atau di tempat-tempat lain

    yang ditunjuk. SPOP adalah sarana atau alat yang dipakai untuk mendaftarkan subjek atau objek pajak;

  3. Sebelum disampaikan SPOP dilampiri dengan bukti-bukti pendukung berupa :

–          sket/denah objek pajak;

–          fotokopi KTP;

–          fotokopi sertifikat tanah;

–          fotokopi aKa jual-beli;

–          atau bukti pendukung lainnya.

  1. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dandisampaikan ke KP PBB yang wilayah kerjanya

    meliputi letak objek pajak, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau

    kuasanya. Penyampaian dapat dilakukan secara langsung ke KP PBB atau melalui pos tercatat;

  2. Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan hukum, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus/direksi. Dalam

    hal SPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek

pajak PBB dengan bantuan komputer. Kegiatan dalam SISMIOP meliputi:

  1. Pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian);
  2. Pemberian identitas objek pajak yang disebut Nomor Objek pajak;
  3. Perekaman data;
  4. Pencetakan hasil keluaran (SppT, SKp, STp, STTS, dan sebagainya);
  5. Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak;
  6. Pelayanan kepada Wp melalui pelayanan satu atap (PST).

 

 

UNSUR-UNSUR POKOK SISMIOP

 

Nomor Objek Pajak (NOP)

NOP adalah nomor identitas objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu

wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional. NOP terdiri dari 18 digit yang masing-masing

merupakan kode wilayah tertentu, nomor urut dan kode khusus.

 

Tujuan NOP adalah untuk menciptakan identitas yang standar bagi semua objek PBB secara naslonal, menertibkan administrasi dan

menyederhanakan administrasi pembukuan, dan untuk membentuk masterfile PBB yang saling berkaitan dengan kunci dasar NOP

(primary key).

 

Blok

Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan atau buatan manusia yang

bersifat permanen, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB dalam satu wilayah administrasi

pemerintahan desa/kelurahan.

Penentuan batas blok tidak terikat RT/RW, tetapi tidak diperkenankan melampaui batas desa/kelurahan. Blok ditetapkan menjadi suatu

areal pengelompokan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan permanen.

Di dalam satu blok dirancang untuk dapat menampung kurang lebih 200 objek pajak atau luas sekitar 15 hektar. Kecuali dalam hal yang

luar biasa, seperti perubahan wilayah administrasi, blok tidak boleh diubah karena berkaitan dengan semua informasi yang ada dalam

basis data.

 

Zona Nilai Tanah (ZNT)

ZNT adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang mempunyai nilai Indikasi Rata-rata (NIR) sama dan dibatasi

oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.

NIR adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

Penentuan suatu ZNT didasarkan pada tersedianya data pendukung (data pasar) yang dianggap layak dapat mewakili nilai tanah atas

objek pajak yang ada pada ZNT yang bersangkutan. Karena pada umumnya batas ZNT bersifat imajiner, maka penentuan batas ZNT mengacu

kepada batas penguasaan/pemilikan atas bidang objek pajak. Penentuan batas ZNT tidak terkait pada batas blok dan batas wilayah

administrasi pemerintahan dalam satu desa/kelurahan.

 

 

Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya

komponen utama dan atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

NJOP bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan.

 

Program Komputer

Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan

dalam format digital. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja dan untuk mencapai

kemajuan yang lebih baik dalam mengolah basis data, maka aplikasi SISMIOP sejak tahun 1997 telah dimulai program pengembangan

aplikasi SISMIOP dalam perangkat lunak basis data Oracle.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

Sebagaimana halnya dengan PBB, dalam BPHTB dikenal adanya batasan nilai perolehan yang tidak dikenakan pajak. Nilai ini disebut dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional dengan ketentuan sebagai berikut :

–          Paling banyak Rp 60.000.0000,00 (enam puluh juta);

–          Dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Kakanwil Ditjen Pajak setempat untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan usulan dari Pemda yang bersangkutan kepada Kakanwil Ditjen Pajak setempat paling lambat satu bulan sebelum tahun pajak dimulai, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional.

CARA PENGHITUNGAN BPHTB

Besarnya BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar penghitungan pajak. Yang mgffii dasar penghitungan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). NPOPKP diperoleh dari NPOP dikurangi dengan NPOTKP.

Rumus penghitungan BPHTB terutang adalah sebagai berikut :

BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)

Atau

Penghitungan BPHTB Untuk Kasus Tertentu:

BPHTB = 5% x (NJOP PBB – NPOPTKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 111 tahun 2000 diatur ketentuan khusus tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.

 

PENGENAAN BPHTB KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT

Perolehan hak karena waris dan hibah wasiat merupakan objek pajak. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Saat pewaris meninggal dunia, pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan hak karena waris menjadi objek pajak. Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabita perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.

Sedangkan perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Disamping orang pribadi, penerima hibah wasiat juga dapat berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, ydog semata-mata tidak mencari keuntungan.

Oleh karena ahli waris dan penerima hibah wasiat memperoleh hak secara cuma-cuma, maka untuk lebih memberikan rasa keadilan, besarnya pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena waris dan hibah wasiat perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam ketentuan khusus tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat ditetapkan bahwa BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

 

PENGENAAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

Pemberian Hak Pengelolaan merupakan objek pajak. Dikenakannya Hak pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya. Namun, mengingat pada umumnya Hak Pengelolaan diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (perum perumnas) tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, sehingga pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Besarnya BPHTB karena pemberian Hak pengelolaan diatur sebagai berikut :

–          0% dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan umum pembangunan perumahan Nasional (Perum Perumnas);

–          50% dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak pengelolaan adalah pihak selain yang dimaksud di atas.

Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NPOP dalam hal pemberian Hak Pengelolaan adalah nilai pasar pada saat diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan. Dalam hal nilai pasar tersebut lebih rendah dari pada NJOP PBB, maka NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalqh NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Pengelolaan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran BPHTB atau Surat Keterangan Bebas BPHTB. Dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (perum perumnas), maka sebagai pengganti Surat Setoran BPHTB adalah Surat Keterangan Bebas BPHTB dari Kantor Pelayanan PBB yang wilayahnya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang diberikan Hak Pengelolaan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®