TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR/RESTITUSI PBB

Mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB memang tidak diatur di dalam UU PBB. Namun, ketentuan

yang mengatur masalah tersebut terdapat dalam PMK No. 29IPMK.0312005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali

Kelebihan Pembayaran PBB.

Menurut PMK di atas, kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila :
a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
b. Dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, WP mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia yang jelas kepada Dirjen Pajak u.p. Kepala KP PBB/Kepala KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi

letak tanah dan atau bangunan. Untuk kepentingan WP, yang menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonannya

itu adalah tanda terima oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman melalui pos tercatat.

Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan WP di atas, dalam jangka waktu paling

lama 12 bulan sejak diterima surat permohonan WP, Kepala KP PBB/Kepala KPP Pratama atas nama Dirjen Pajak

menerbitkan :
a. Surat Kgputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKKP PBB), apabila jumlah PBB yang dibayar

ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
b. Surat Pemberitahuan (SPb), apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
c. Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang

seharusnya. terutang.

Apabila setelah jangka waktu 12 bulan sejak diterima surat permohonan WP secara lengkap Kepala KP PBB/Kepala

KPP Pratama tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 bulan kemudian, Kepala KP PBB/Kepala KPP Pratama

atas nama Dirjen Pajak menerbitkan SKKP PBB.

Sebagaimana ketentuan mengenai restitusi pajak yang diatur dalam UU KUP, kelebihan pembayaran PBB juga akan

diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya, baik di pusat maupun cabang-cabangnya. Adapun yang

dimaksud dengan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,

denda atau kenaikan yang tercantum dalam ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Atas dasar persetujuan WP yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan

dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama WP lain. Perhitungin kelebihan pembayaran PBB

dengan utang pajak lainnya maupun dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama WP lain

dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Selanjutnya, apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, Kepala KP PBB/KPP Pratama harus

mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP PBB). SPMKP PBB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan

terhitung sejak diterbitkannya SKKP PBB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala KP PBB/KPP Pratama atas nama

Dirjen Pajak.

SPMKP PBB dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan sebagai berikut :
–           Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerja KP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMKP PBB;
–          Lembar ke-3 untuk WP yang bersangkutan; dan
–          Lembar ke-4 untuk KP PBB/KPP Pratama yang merlerbitkan SPMKP PBB.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada WP, SPMKP PBB beserta SKKP PBB harus disampaikan secara langsung

oleh petugas yang ditunjuk oleh KP PBB/KPP Pratama atau melalui pos tercatat ke KPPN paling lambat 2 hari keria

sebelum jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya SKKP PBB terlampaui. Setelah menerima SPMKP PBB, Kepala KPPN

wajib menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPMKP PBB tersebut diterima. Untuk keperluan

administrasi, kemudian KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor

penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada KP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMKP PBB.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENGURANGAN PBB

Tentang pemberian pengurangan PBB dan tata caranya, diatur dalam KMK No, 362/KMK.04/1999 jo. KEP-1o/PJ.61t999. Isi dari ketentuan

tersebut adalah sebagai berikut.

YANG DAPAT MEMPEROLEH PENGURANGAN PBB

Pengurangan PBB terutang dapat diberikan kepada :

1      WP OP atau Badan karena kondisi tertentu dari objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-

sebab tertentu lainnya. Pengurangan ini dapat diberikan setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan

berdasarkan pertimbangan kondisi serta penghasilan WP.

2      WP OP dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya,

serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman. Besarnya pengurangan

sebagaimana di atas dapat diberikan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang.

3      WP anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya. Pengurangan untuk WP veteran

ditetapkan sebesar 75% atau setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang.

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN

1)      Permohonan pengurahgan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada KP PBB yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan

mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.

2)      Dalam hal permohonan pengurangan diajukan terhadap SKP, maka pemberian pengurangan PBB hanya dapat diberikan atas pokok

ketetapan pajak terutang.

3)      Permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung :

  1. Sejak tanggal diterima SPPT/SKP.
  2. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

4)      Permohonan pengurangan PBB dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

Dalam hal permohonan pengurangan PBB WP OP harus dilampiri dengan :

a. fotokopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan
b. fotokopiSTTS tahun pajak terakhir; dan
c. foto kopi KTP.

Permohonan pengurangan PBB untuk anggota Veteran RI termasuk janda atau dudanya harus dilampiri dengan :

a. foto kopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
b. foto kopi STTS tahun pajak terakhir;
c. foto kopi KTP dan atau Kartu Keluarga; dan
d. foto kopi tanda anggota veteran yang berupa : Kartu Tanda Anggota Veteran (KTA) Veteran/SK Pengakuan, Pengesahan dan

Penganugerahan Gelar Kehormatan dari Departemen Perlahanan dan Keamanan.

Permohonan pengurangan PBB untuk WP Badan harus dilampiri :

a. fotokopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
b. fotokopi STTS tahun pajak terakhir;
c. fotokopi SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir; dan
d. Laporan Keuangan Perusahaan

Permohonan pengurangan PBB secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari

untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui:

a. Pemerintah Daerah setempat (Kepala Desa/Luarah dan diketahui camat), atau
b. Organisasi Legiun Veteran RI, untuk anggota veteran.

Dalam hal permohonan pengurangan PBB yang diajukan WP telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut tidak

diproses dan Kepala KP PBB memberitahukan kepada WP/Pemda setempat (Kepala Desa/Lurah)/Legiun Veteran RI dengan diberikan

penjelasan seperlunya.

Namun, khusus untuk permohonan pengurangan PBB secara kolektif yang tidak diproses karena telah melewati batas waktu tanggal 10

Januari, WP masih dapat mengajukan permohonan pengurangan sepanjang tidak melebihi batas waktu 3 bulan sejak SPPT atau SKP diterima

oleh WP.

Kepala KP PBB harus memberikan keputusan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan dari WP. Keputusan

tersebut dgpat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan WP. Apabila dalam jangka waktu tersebut keputusan

belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan pemberian pengurangan yang besarnya sesuai dengan

permohonan WP.

Adapun jangka waktu pemberian keputusan tersebut dihitung sejak :

  1. Tanggal tanda terima Surat Permohonan Pengurangan dari WP, dalam hal surat disampaikan secara langsung;
  2. Tanggal stempel pos, dalam hal Surat Permohonan Pengurangan dikirim melalui pos atau srana pengiriman lainnya.

Keputusan pemberian pengurangan berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan dan WP dapat mengajukan permohonan pengurangan tersebut

apabila telah melunasi PBB untuk tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang sama.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

BAGI HASIL PENERIMAAN PBB

Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar hukum pembagian

penerimaan hasil PBB diatur dengan PP Nomor 16 tahun 2000 dan petunjuk pelaksanaannya berupa Peraturan Menkeu Nomor 34/PMK.03/2005

dengan imbangan pembagian sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat sebesar 10% dari penerimaan PBB.
b. Pemerintah Daerah sebesar 90% dari penerimaan PBB, dengan ketentuan, sebagai berikut :

-Biaya pemungutan PBB  : 9% diperoleh dari 10% x bagian pemda 90%
-Daerah Provinsi : 16,2% diperoleh dari 20% x 81%
-Daerah kabupaten/kota : 64,8% diperoleh dari 80% x 81%

Bagian Pemerintah Pusat sebesar tOo/o akan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi

penerimaan PBB tahun berjalan dengan imbangan sebagai berikut :

a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
b. 35o/o dibagikan secara insentif kepacia daerah kabupaten dan kota yang realisasi

tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

DASAR PENAGIHAN PBB

Dasar penagihan PBB adalah :

– Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT)
– Surat Ketetapan Pajak (SKP)
– Surat Tagihan Pajak (STP)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang

terutang kepada WP.

Dasar penerbitan SPPT adalah :

. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
. Data objek pajak yang telah ada pada KP PBB, untuk objek pajak yang  sebelumnya telah dikenakan IPEDA.

Waktu pelunasan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib

pajak. Jadi apabila WP menerima SPPT pada tanggal 1 Maret 2003, maka selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2003 ia sudah harus

melunasi PBB-nya. Tanggal 31 Agustus 2003 ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPI.

Sanksi Admirristrasi

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi yang dihitung

dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

SURAT KETETAPAN PA]AK

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat yang diterbitkan Ditjen Pajak kepada WP sebagai suatu penetapan pajak secara jabatan

sehubungan dengan adanya hal-hal tertentu.

SKP diterbitkan dalam hal :

–       SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterima WP dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak

dikembalikan oleh WP sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran.

–       Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan

SPOP yang disampaikan oleh WP.

Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tangganl di terimanya Surat Ketetapan

Pajak oleh Wajib Pajak. Atau dengan kata lain, masa jatuh tempo SKP adalah satu bulan sejak di terima oleh WP.

Sanksi Administrasi

–       Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP yang penerbitannya karena SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah

diterima WP dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh WP sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran,

adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

–       Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP yang penerbitannya berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ada selisih pajak

yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat

Pemberitahuan Objek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak STP merupakan untuk melakukan tagihan PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat saat jatuh tempo

pembayaran dan denda administrasinya.

Dasar Penerbitan STP adalah :

–       WP terlambat membayar utang pajaknya sebagaimana tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT oleh WP.

–       WP terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum cialam SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 bulan sejak tanggal

diterima SKP oleh WP.

–       WP melunasi pajak yang terutang setelah lewat jatuh.tempo, tetapi tidak meiunasi sanksi administrasinya.

Saat jatuh tempo STP adalah 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP.

 Sanksi Administrasi dalam STP

Besarnya sanksi administrasi karena WP terlambat membayar pajaknya melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT atau SKP adalah sebesar

2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Tempat Pembayaran PBB

Pajak yang terhutang dibayar di Kantor Penerima Pembayaran yang dapat berupa Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tata Cara Pembayaran PBB

SPPI SKP, dan STP adalah sarana yang digunakan WP untuk melakukan pembayaran PBB. Setelah membayar PBB, WP akan menerima tanda

bukti pembayaran dari Kantor Penerima Pembayaran yang disebut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Penilaian SISMIOP

penilaian adalah kegiatan Ditjen Pajak untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan

pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendekatan.

 

Jenis-Jenis Objek Pajak

Objek PBB dapat dikelompokkan sebagai berikut :

  1. Objek Pajak Umum

Objek pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Objek

pajak umum terdiri atas :

–          Objek Pajak Standar

Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria berikut :

Tanah                     : luas sampai dengan 10.000 m2

Bangunan              : sampai dengan empat lantai

Luas bangunan     : sampai dengan 1.000 m2

–          Objek Pajak Non Standar

Objek pajak Non Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria berikut :

Tanah                     : luas di atas 10.000 m2

Bangunan              : lebih dari empat lantai

Luas bangunan     : di atas 1.000 m2

  1. Objek Pajak Khusus

Objek pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk

maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti: lapangan golf, pelabuhan laut/udara, jalan tol, pompa bensin, dan lain-

lain.

 

Pendekatan Penilaian

  1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)

Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis

yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus

dipenuhi dalam penerapan pendekatan ini adalah tersedianya data jual-beli atau harga sewa yang wajar.

Pendekatan data pasar terutama diterapkan untuk penentuan NJOP bumi, dan untuk objek tertentu dapat dipergunakan

untuk penentuan NJOP bangunan.

  1. Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Pendekatan biaya digunakan untuk penilaian bangunan yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat

bangunan baru objek yang dinilai, dikurangi penyusutan. Perkiraan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen

utama bangunan, material, dan fasilitasnya.

  1. Pendekatan Kapitalisasi pendapatan (Income Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek

paiak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan atau hak pengusaha. Selanjutnya di kapitalisasikan dengan suatu

tingkat kapitalisasi tertentu.

Pendekatan kapitalisasi pada umumnya diterapkan untuk objek-objek komersial yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan seperti

hotel, apartemen, gedung, perkantoran yang disewakan, pelabuhan laut/udara, dan tempat rekreasi. Dalam penentuan NJOP, penilaian

berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan

lain.

 

Cara Penilaian

Mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan

waktu yang tersedia sangat terbatas, maka pelaksanaan penilaian dilakukan dengan dua cara berikut :

  1. Penilaian Massal

Dalam cara ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB.

Perhitungan masal dilakukan terhadap objek pajak konstruksi umum dengan menggunakan program computer (Computer Assisted

Valuation/CAV).

  1. Penilaian Individu

Penilaian individu diterapkan untuk objek pajak yang bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus ataupun umum yang telah

dinilai dengari CAV, namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses

penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak®