WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN BPHTB

Berdasarkan KMK No. 561/KMK.03/2004 jo. PMK No.104/PMK.01/2005 sebagaimana ditindaklanjuti dengan peraturan

Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2005 jo. PER-158/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan BPHTB, atas

permohonan WP dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

a. Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan obyek pajak yaitu:

1) WP OP yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan

secara ekonomis;

2) WP Badan yang memperoreh hak baru selain Hak pengelolaan :

(i) Telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun dihitung sejak badan usaha

tersebut menguasai tanah dan atau bangunan.

(ii) Apabila badan tersebut telah mengalami perubahan bentuk badan hukum, termasuk kelanjutan badan usaha hasil

penggabungan atau peleburan usaha yang 100% sahamnya, baik sebelum maupun sesudah penggabungan atau peleburan

usaha, dimiliki oleh Negara, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, penguasaan fisiknya dihitung sejak badan

usaha sebelum perubahan atau sebelum penggabungan atau peleburan usaha, menguasai tanah dan atau bangunan.

Penguasaan tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun, harus dibuktikan dengan surat pernyataan

WP dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

3) WP OP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah sederhana dan Rumah susun sederhana, serta

Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari Pengembang dan dibayar secara angsuran;

4) WP OP yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

b. Kondisi wP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :

1) WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi Pemerintah yang nilai ganti

ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

2) WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk

kepentingan umum;

3) WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian

nasional sehingga WP harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan

Pemerintah;

4) WP Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank

Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger);

5) WP Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) terlebih

dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka

penggabungan atau peleburan usaha dari Dirjen Pajak;

6) WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan

bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan

huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak penandatanganan akta;

7) WP OP Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia

(POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah

dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah.

8) WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam

rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS,

9) WP Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau

bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari

pelaksanaan Keputusan Menkeu tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

c, Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk

mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan

mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

 

BESARNYA PENGURANGAN

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

a. sebesar 25% dari pajak yang terutang untuk WP sebagaimana dimaksud, dalam kondisi a. angka 3);

b. sebesar 50% dari pajak yang terutang untuk WP sebagaimana dimaksud dalam kondisi a. angka 2), angka 4),

kondisi b. angka 1), angka 2), angka 5), angka 6) dan angka 9), serta kondisi c.;

c. sebesar 75% dari pajak yang terutang untuk WP sebagaimana dimaksud dalam kondisi a. angka 1), kondisi b.

angka 3) dan angka 7);

d. sebesar 100% dari pajak yang terutang untuk WP sebagaimana dimaksud dalam kondisi b. angka 4) dan angka 8).

WP dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang

sebesar perhitungan setelah pengurangan. WP tersebut wajib mengajukan permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka

waktu paling lama 3 bulan sejak saat terutang atau sejak saat pembayaran BPHTB.

 

KETENTUAN BAGI PEJABAT

Dalam pelaksanaan kewajiban UU BPHTB, terdapat beberapa ketentuan yang mengikat pejabat secara hukum, yaitu

yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 UU BPHTB. Di bawah ini adalah beberapa ketentuan terhadap pejabat :

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau

bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSB. Penyerahan bukti pembayaran pajak

dilakukan dengan menyerahkan fotokopi SSB dengan menunjukkan aslinya.

2. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSB. Yang dimaksud Pejabat Lelang Negara adalah

Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara Kelas I dan Pejabat Lelang KelasII.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara harus melaporkan pembuatan akta atau

Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Ditjen Pajak selambat-lambatnya pada tanggal

10 bulan berikutnya.

4. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat

menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran

pajak berupa SSB.

5. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh

Pejabat Peftanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSB. Yang

dimaksud pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah pendaftaran hak atas tanah pada buku tanah yang terjad;

karena pemindahan hak atas tanah.

Ancaman sanksi bagi pejabat apabila melanggar ketentuan di atas diatur dalam Pasai 26 UU BPHTB sebagai berikut

:

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Leiang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam butir nomor 1. dan 2. di atas, dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,- untuk

setiap pelanggaran.

b. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir nomor 3. di

atas, dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 250.000,- untuk setiap laporan. Sedangkan bagi Kepala

Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin ini dikenakan sanksi menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir nomor 4. di atas, dikenakan sanksi menurut ketentuan

peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut antara lain, PP

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

d. Pejabat Peftanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana . dimaksud dalam butir nomor 5. di

atas, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh :

Semua peralihan hak yang dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan pada bulan Januari 2003, harus dilaporkan

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Februari 2003 kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan di atas, maka

akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk

setiap pelanggaran. Dan untuk setiap pelanggaran pembuatan laporan akan dikenakan sanksi administrasi dan denda

sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Kepada Pejabat yang berwenang yang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang

melanggar ketentuan di atas, akan dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pejabat Pertanahan Kabupaten I Kota,

Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturin

perundangundangan yang berlaku.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR/RESTITUSI BPHTB

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB diatur langsung dalam Pasal 21 dan 22 UU BPHTB. Sedangkan

aturan pelaksanaan yang sekarang berlaku adalah PMK No. 30/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali

Kelebihan Pembayara n BPHTB.

WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/restitusi BPHTB, apabila terjadi :

a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. Dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang.

Mengenai terjadinya kelebihan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang, dalam memori penjelasan Pasal 21

UU BPHTB disebutkan bahwa kelebihan itu bias disebabkan antara lain karena BPHTB telah dibayarkan oleh WP

sebelum akta ditandatangani, namun kemudian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut batal.

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, WP harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia yang jelas kepada Dirjen Pajak u.p Kepala KP PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi

letak tanah dan atau bangunan. Untuk kepentingan WP yang menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonannya itu

adalah tanda penerimaan yang diberikan oleh pejabat KP PBB/KPP Pratama yang ditunjuk untuk itu atau tanda

pengiriman meialui pos tercatat.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dapat diberikan karena :

–          pengajuan permohonan pengurangan dikabulkan/diterima;

–          pengajuan keberatan/banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya;

–          pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang;

–          telanjur bayar tetapi hak perolehannya batal;

–          perubahan peraturan atau undang-undang.

Kelebihan pembayaran BPHTB akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun

cabang-cabangnya. Yang dimaksud utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi

berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Atas dasar persetujuan WP yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan

dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama WP lain. Dalam praktiknya, perhitungan

kelebihan pembayaran BPHTB dengan utang pajak lainnya maupun pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak

atas nama WP lain dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Terhadap kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa, Kepala KP PBB/KPP Pratama harus mengembalikannya dalam

jangka waktu 2 bulan sejak:

a. Diterbitkannya SKBLB hasil pemeriksaan Kepala KP PBB/KPP Pratama atas nama Dirjen Pajak, atau

b. Diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan surat keputusan lain yang

menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.

Kelebihan pembayaran BPHTB tersebut dikembalikan oleh Kepala KP PBB/KPP Pratama atas nama Dirjen Pajak dengan

menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB (SKPKPB), berdasarkan SKBLB atau surat

keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB, Pengembalian tersebut dilakukan dengan

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPMK BPHTB).

SPMK BPHTB dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan sebagai berikut :

–          Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerja KP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMK BPHTB; .

–          Lembar ke-3 untuk WP yang bersangkutan; dan

–          Lembar ke-4 untuk KP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMK BPHTB.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada WP, SKPKPB beserta SPMK BPHTB wajib disampaikan secara langsung oleh

petugas yang ditunjuk oleh KP PBB/KPP Pratama atau melalui pos tercatat ke KPPN paling lambat 2 hari kerja

sebelum jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKBLB atau sejak  diterimanya permohonan WP terlampaui.

Setelah menerima SPMK BPHTB, Kepala KPPN wajib menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPMK BPHTB

tersebut diterima. Untuk keperluan administrasi, kemudian KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMK BPHTB yang telah

dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada KP PBB/KPP Pratama yang

menerbitkan SPMK BPHTB.

TATA CARA PEMBERIAN IMBATAN BUNGA BPHTB

Tata cara pemberian imbalan bunga BPHTB diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.06/2005. Berdasarkan ketentuan tersebut,

imbalan bunga BPHTB diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :

1. Kelebihan pembayaran BPHTB karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian

   atau seluruhnya (dihitung untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan

   kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding dengan dasar

   perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB sebagian atau seluruhnya sebagaimana

   hasil Keputusan Keberaratan atau Putusan Banding); atau

2. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan permohonan restitusi WP

   (masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKBLB sarnpai dengan

   diterbitkannya SPMK BPHTB dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan

   pembayaranBPHTB).

Besarnya imbalan bunga ditetapkan sebesar 20% sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan

bulan dan kurang dari satu bulan dihitung satu bulan penuh. Sebelum dibayarkan, imbalan bunga diperhitungkan

terlebih dahulu dengan utang pajak. Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak

yang berhak menerima imbalan bunga.

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala KPPBB/KPP Pratama atas nama Dirjen Pajak dengan

menerbitkan SKPIB BPHTB. SKPIB BPHTB dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut :

a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam wilayah kerja KPPBB/KPP Pratama yang

menerbitkan SKPIB BPHTB; dan

c. Lembar ke-3 untuk KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB BPHTB.

Selanjutnya atas dasar SKPIB BPHTB tersebut, Kepala KPPBB/KPP Pratama atas nama Menkeu menerbitkan SPMIB BPHTB.

SPMIB BPHTB dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-l dan lembar ke-2 untuk KPPN dalam wilayah kerja KPPBB/KPP Pratamamyang menerbitkan SPMIB BPHTB;

b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan

c. Lembar ke-4 untuk KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMIB BPHTB.

SKPIB BPHTB dan SPMIB BPHTB yang berhubungan dengan :

a. Imbalan bunga sehubungan dengan kelebihan pembayaran BPHTB karena pengajuan keberatan atau permohonan

banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, diterbitkan paling lama 2 hari kerja sebelum jangka waktu satu

bulan sejak Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;

b. Imbalan bunga sehubungan dengan keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan

permohonan restitusi WP, diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMK BPHTB.

Kemudian berdasarkan SPMIB BPHTB tersebut KPPN menerbitkan SP2D. KPPN harus menerbitkan SP2D paling lambat 2

hari kerja sejak SPMIB BPHTB diterima dan mengembalikan lembar ke-2 SPMIB BPHTB yang telah dibubuhi cap tanggal

dan nomor penerbitan SP2D disertau sP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMIB BPHTB.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PEMBAYARAN

WP wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan paiak. BPHTB yang

terutang dibayar di tempat letak tanah dan atau bangunan dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB (SSB).

SSB adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang ke kas

negara melalui tempat pembayaran dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan. Selain digunakan untuk melakukan pembayaran dan melaporkan data perolehan hak, SSB juga berfungsi

sebagai SPOP PBB. Penyampaian SSB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal

pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Kewajiban pembayaran tersebut dilakukan pada saat :

a. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau

b. Risalah Lelang yang memuat penunjukan pemenang lelang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang/Pejabat

Lelang; atau

c. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal pemberian hak baru dan

pemindahan hak karena Putusan Hakim atau hibah wasiat atau waris; atau

d. Diterbitkannya surat keputusan pemberian hak baru oleh pejabat pertanahan yang berwenang dalam hal pemberian

hak baru oleh Pemerintah, baik sebagai kelanjutan pelepasan hak maupun di luar pelepasan hak.

PENETAPAN

Surat Ketetapan BPHTB (SKB)

Meskipun pembayaran BPHTB tidak mendasarkan pada adanya ketetapan, namun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

sejak saat terutangnya, Ditjen Pajak c.q. KP PBB dapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar;

b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan

data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

setelah diterbitkannya SKBKB.

Sanksi Administrasi

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKB di atas ditambah dengan sanksi administrasi dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Dalam hal diterbitkan SKBKB,  ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan

diterbitkannya SKBKB;

b. Dalam hal diterbitkan SKBKBT,  ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan

pemeriksaan.

PENAGIHAN

Ditjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan BPHTB (STB) apabila:

–  Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; .
–  dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis/hitung;
–  WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STB tersebut ditambah sanski administrasi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak

saat terutangnya pajak.

STB bersama-sama dengan SKBK3, SKBKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak tersebut

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh WP.

BAGI HASIL PENERIMAAN BPHTB

Bagi hasil penerimaan BPHTB diatur sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat sebesar 20%
b. Pemerintah Daerah sebesar 80%, dengan ketentuan sebagai berikut :

– Daerah Provinsi : 16% diperoleh dari (20% x 80%)
– Daerah Kabupaten/Kota : 64% diperoleh dari (80% x 80%)

Bagian Pemerintah Pusat sebesar 2006 akan dibagikan dengan porsi sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Aturan pelaksanaan terkait adalah PMK Nomor 32/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®