HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Pemotong Pajak merupakan instrumen terpenting dalam kesuksesan penerimaan pajak terutama dari PPh pot-put,

sehingga diperlukan adanya penegasan mengenai hak dan kewajibannya. Selain-kewajiban mendaftarkan diri dan

mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau me-

download di homepage DJP: http://www.pajak.go.id

style=”text-decoration: underline;”>,

pemotong pajak wajib pula menghitung, memotong, menyetor, dan

melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang setiap bulan dan pada akhir.tahun. Penjelasannya adalah sbb:

1.  Kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21dan Pasal 26 : setelah melakukan penghitungan sesuai ketentuan

yang ada (PER-15/PJ./2006), Pemotong Pajak wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang

diberikan dan memberikan Bukti Pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  untuk pegawai tetap/ penerima pensiun bulanan, Bukti Potong diberikan setahun sekali paling lambat akhir

bulan Pebruari tahun takwim berikutnya (Form 1721-A1). Dalam hal pegawai berhenti bekerja, Bukti Potong

diberikan paling lambat akhir bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
b.  Untuk selain pegawai tetap/ penerima pensiun bulanan, Bukti Potong harus diberikan pada setiap kali

dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 (F.1.1.33.01).

2.  Kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasil 21 dan Pasal 26:
Penyetoran dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank BUMN/BUMD, atau bank-bank lain

yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran dengan ketentuan sbb:

a.  Setoran Masa/ Bulanan, paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
b.  Setoran Tahunan, paling lambat tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
c.  Jika dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21/26,maka kelebihan tersebut dapat

diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
d.  Dalam hal jumlah PPh Pasal 21/26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21/26

yang telah disetor (lebih disetor), kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk

bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, rnaka diperhitungkan

untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

3.  Kewajiban melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 :
Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21/26 sekalipun Nihil dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan (SPT) ke KPP sete-mpat (atau e-filling), dengan ketentuan sbb:

a.  SPT Masa/ Bulanan, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Formulir yang digunakan :
– SPT Masa (F.1.1.32.01)
– Daftar Bukti Potong (D.1..1.33.01)
– Bukti Potong (F.1.1.33.01)
b.  SPT Tahunan, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Formulir yang digunakan adalah

Form 1721.

c.  Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

Pasal 21 secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan

formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal

21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang

bersangkutan.

d. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau

direksi. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain pengurus atau

direksi, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

 

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN

Bagi Subjek Pajak orang pribadi yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, hak dan kewajibannya diatur sebagai

berikut :

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima

penghasilan harus menyerahkan surat pemyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga

pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah

tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Penerima penghasilan berkewajiban untuk

menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :
a.  Kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
b.  Tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
c.  Dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

3. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan

untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat Final.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

SUBJEK PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan  pekerjaan, jasa atau kegiatan yang

dilakukan oleh WP orang pribadi dalam negeri. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh, yang

dimaksud dengan WP orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Berdasarkan status dan mekanisme pembayaran penghasilannya, subyek PPh Pasal 21 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap, yaitu orang pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara berkala

termasuk dewan komisaris dan dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap.

2. Pegawai Tidak Tetap/ Pemagang/ calon Pegawai, yaitu orang pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan hanya

ketika mereka melakukan pekerjaan/jasa/kegiatan.

3.  Penerima Upah Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan

4. Dewan Komisaris/Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap

5. Tenaga Ahli (Akuntan, konsultan, dokter, notaris, aktuaris, arsitek, penilai, pengacara)

6. Penerima Pesangon/JHT/THT dibayar sekaligus

7. Penerima penghasilan/ honorarium untuk pegawai lepas lainnya, seperti : pemain musik, pembawa acara,

penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, penari, pemahat, pelukis, dan

seniman lainnya, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang,

peneliti, penerjemah dan lain-lain.

 

OBJEK PPh PASAL 21

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Berdasarkan mekanisme pembayaran (term of payment)-nya, penghasilan dapat diklasifikasikan menjadi

beberapa jenis sebagai berikut:

1. Penghasilan Teratur
Yaitu, penghasilan yang diberikan dalam jumlah tertentu secara berkala setiap bulan.Termasuk dalam klasifikasi

penghasilan ini adalah gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan PPh, premi asuransi/pensiun

dibayar pemberi kerja dan lain-lain. Penghasilan jenis ini biasa diterima oleh pegawai tetap, dan penerima uang

pensiun bulanan.

2. Penghasilan Tidak Teratur
Yaitu, penghasilan yang diberikan hanya ketika si penerima penghasilan melakukan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Termasuk dalam jenis penghasilan ini adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan

dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau

kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau

kegiatan yang diberikan.

3. Penghasilan Tidak Teratur Yang Diterima Pegawai Tetap
Yaitu, penghasilan untuk pegawai tetap yang biasanya diberikan hanya setahun sekali atau dua kali. Termasuk

penghasilan jenis ini adalah THR, bonus, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, premi tahunan,

dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

4.  Penghasilan Berupa UpahTermasuk jenis penghasilan ini adalah upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan

upah borongan.

5. PenghasilanTenaga AhliYaitu, penghasilan yang diberikan kepada Jasa Profesional (Akuntan, konsultan, dokter,

notaris, aktuaris, arsitek, penilai, pengacara) yang melakukan pekerjaan bebas.

6. Penghasilan Sehubungan Dengan Berhenti BekerjaTermasuk jenis penghasilan ini adalah uang pesangon, uang

tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

BUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21

Pada dasarnya setiap Pemberi Kerja yang memberikan penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan kepada

orang pribadi dalam negeri adalah Pemotong PPh Pasal 21, kecuali :

1.  Badan perwakilan negara asing (kedubes/konsulat)
Syarat : adanya asas timbal balik

2.  Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 574/KMK.04/2000

s.t.d.t.d. No. 601/KMK.03/2005).

BUKAN SUBJEK PPh PASAL 21

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan adalah:
1.  Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau

pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK No.574/KMK.04/2000 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan KMK No.601/KMK.03/2005 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BUKAN OBJEK PPh PASAL 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a. Pembayaran asuransi (klaim asuransi) dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penerimaan dalam.bentuk natura dan kenikmatan lainnya

dengan nama apapun yang diberikan oleh : – Bukan WP atau,
–       WP yang dikenakan PPh yang bersifat Final dan
–       WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan

iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;

e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;

f.   Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh Pemerintah.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PPh Pemotongan dan Pemungutan

Pemotongan dan pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pemotongan atau pemungutan pajak dipandang sangat efektif dalam keberhasilan pemungutan pajak, mengingat pajak akan dipotong atau dipungut oleh pihak lain pada saat timbulnya objek pajak, dalam prinsip Pay as Your Earn (PAYE). Kelebihan dan kekurangan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak, yang keduanya bertentangan satu sama lain. Kelebihan Sistem ini adalah ketepatan waktu pemungutan, kemudahan dan kesederhanaan, dan Biaya Pemungutan pajak yang lebih murah, namun kelemahannya adalah mempengaruhi cashflow Wajib Pajak, menambah beban administrasi wajib pajak, menambah beban biaya wajib pajakdan timbulnya risiko hukum atas kepatuhan wajib pajak. Pemotongan dan pemungutan pajak Penghasilan dapat dikalsifikasikan dalam dua kelompok yaitu Domestic witholding tax dan International witholding tax. Hal yang membedakan dari kedua kelompok tersebut terutama pada penetapan tarif pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Keunggulan dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan pajak. Dalam mekanisme witholding tax, pajak dipotong atau dipungut ketika penghasilan diterima oleh subjek pajak. Prinsip “pay as your earn” pajak dikenakan ketika penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.

Kontribusi penerimaan pajak dari mekanisme pemotongan dan pemungutan terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan, mencapai kisaran 50% dari penerimaan PPh Secara keseluruhan. Penerimaan tersebut dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh, Pasal 23 PPh Pasal 26 dan Penerimaan PPh Final.

Pelaksanaannya mekanisme witholding tax system, melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yang terutang disebut sebagai pemotong pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak disebut sebagai pemungut pajak. Pemotong dan pemungut pajak termasuk sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.1

Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi Subjek Pajak adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh. Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme witholding tax system, diberikan oleh undang-undang kepada pemotong dan pemungut pajak sehingga terdapat sanksi-sanksi perpajakan tidak terdapat ketidakpatuhan atau penyalahgunaan dalam menjalankan kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Dalam sistem perpajakan self assessment, pemotong dan pemungut pajak pajak diberikepercayaan untuk menghitung, menmotong dan memungut, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Mengingat fungsi yang strategis dari PPh Pemotongan dan pemungutan ini maka diperlukan penguasaan yang cukup oleh para aparat perpajakan agar bisa melaksanakan tugas dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak terkait dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Modul ini disusun sebagai bahan ajar dan materi dalam mata diklat PPh Pemotongan dan Pemungutan pada Diklat Teknis Substantif Dasar I (DTSD I), yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta diklat mengenai PPh Pemotongan dan Pemungutan, dari sisi landasan hukum, tatacara perhitungan, tatacara pemotongan atau pemungutan, tatacara pelaporan dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

2. Prinsip Dasar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Pemungutan pajak berbeda dengan pemotongan. Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Misalnya pemungutan oleh bendaharawan pemerintah atas pengadaan barang. Secara mekanisme pemungutannya, lebih menyerupai pemotongan pajak, karena dilakukan oleh pihak pembayar. Dengan demikian pemungutan pajak dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) dengan cara pemotongan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli barang, misalnya pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan dan BUMN/BUMD, PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul, dan (2) Pemungutan oleh pihak yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang, misalnya PPh Pasal 22 atas penebusan DO Migas, penjualan semen, kertas, otomotif barang sangat mewah dan PPh Pasal 22 impor oleh Ditjen Bea dan Cukai.

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemotongan dan Pemungutan Pajak.

Kelebihan dan kekurangan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak. Keduanya tentunya sangat bertentangan satu sama lain karena perbedaan kepentingan. Dapat terjadi kelebihan di suatu sisi, menjadi kekurangan di sisi yang lain. Kelebihan dan kekurangan Sistem Pemotongan dan Pemungutan Pajak dibandingkan dengan sistem pemungutan yang lain adalah:

a. Kelebihan :

– Ketepatan waktu penyetoran.

– Kemudahan

– Kesederhanaan

– Biaya Pemungutan pajak yang lebih murah.

b. Kelemahan:

– mempengaruhi cashflow Wajib Pajak

– menambah beban adminisitrasi wajib pajak

– menambah beban biaya wajib pajak

– Resiko hukum atas kepatuhan wajib pajak

Pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan pada suatu saat dimana pajak dinyatakan terutang. Saat yang tepat untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak adalah pada saat pendapatan tersebut diterima atau diperoleh. Secara umum Pajak Penghasilan terutang pada suatu tahun pajak, sehingga jumlah penghasilan yang terakumulasi pada suatu tahun pajak merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Dengan ditetapkannya pajak terutang pada suatu saat yaitu pada saat dianggap berpotensi timbulnya penghasilan, maka sistem witholding ini akan memaksa wajib pajak melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan hingga akhir tahun pajak.

Dari sisi pemerintah, hal ini akan membantu menjaga cashflow keuangan pemerintah, tanpa harus menunggu pada akhir tahun pajak. Mengingat kebutuhan pembiayaan pemerintah juga berlangsung selama tahun berjalan. Mekanisme witholding system ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam tahun berjalan.

Dari sisi subjek pajak, witholding system memaksa subjek pajak untuk melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan pada akhir tahun pajak. Pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak, kecuali jika pemotongan dan pemungutannya bersifat final. Cashflow wajib pajak akan terpakai sebelum jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak diketahui. Bahkan akibat pemotongan dan pemungutan pajak dapat terjadi lebih bayar apabila jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak lebih kecil dari jumlah yang dibayar dan dipotong atau dipungut pihak lain.

Wajib pajak pemotong dan pemungut, relatif tidak terlalu terganggu secara cashflow, bahkan ada kemungkinan wajib pajak pemotong dan pemungut diuntungkan secara cashflow, karena perbedaan waktu antara saat terutang pajak, saat dilakukan pemotongan atau pemungutan dan saat penyetoran pajak terutang adalah berbeda. Selisih jangka waktu ini tidak membebani karena biasanya pajak terutang dipotong atau dipungut terlebih dahulu, baru kemudian pada saat yang ditentukan disetorkan ke kas negara.

Witholding tax system akan membawa kemudahan bagi administrasi perpajakan pihak otoritas perpajakan. Dengan adanya Witholding tax system maka tugas administrasi pengawasan yang seharusnya dilakukan kepada para subjek pajak penerima penghasilan, maka cukup dilakukan pengawasan kepada wajib pajak yang ditunjuk sebagai witholder atau pemotong/pemungut pajak. Misalnya dalam hal pemotongan PPh Pasal 21 akan lebih mudah melakukan administrasi pengawasan kepada pemberi kerja dibandingkan dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan para karyawan penerima penghasilan. Contoh lain dalam hal pembagian dividen, mengawasi Wajib Pajak yang melakukan pemotongan pajak atas dividen akan lebih sederhana dan mudah dibandingkan dengan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan para penerima dividen, yang mungkin berjumlah sangat banyak.

Namun demikian kemudahan dan kesederhanaan bagi otoritas perpajakan akan menjadi beban tambahan bagi wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Beban bagi wajib pajak bukan hanya beban administrasi, melainkan juga beban biaya dan risiko hukum yang mungkin timbul akibat kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Beban administrasi timbul karena wajib pajak pemotong dan pemungut pajak berkewajiban melakukan pembukuan atas pemotongan dan pemungutan, membuat bukti potong, melakukan perhitungan pajak terutang, melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran, serta membuat Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bagi Subjek pajak yang dipotong pajak, witholding system memudahkan secara administrasi. Beban administrasi sebagian telah diambil alih oleh Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut Pajak. Subjek pajak memperhitungkan pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam SPT Tahunan.

Risiko hukum bagi wajib pajak pemotong atau pemungut pajak dapat timbul jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan atau pemungutan, baik karena kealphaan atau ketidaksengajaan maupun kesengajaan atau karena sebab lainnya. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Withloding income tax sytem yang berlaku di Indonesia tergolong sangat luas pengenaannya. Pada umumnya witholding tax terbatas pada pembayaran gaji dan upah (payroll tax) dan passive income meliputi bunga, dividen dan royalty. Namun demikian Undang-undang perpajakan memberikan wewenang yang luas tidak terbatas hanya pada penghasilan dalam hubungan kerja dan passive income saja, melainkan meliputi semua sektor usaha seperti jasa, perdagangan dan industri manufaktur. Pemotongan dan pemungutan pajak Penghasilan dapat dikalsifikasikan dalam dua kelompok yaitu Domestic witholding tax dan International witholding tax.

Termasuk dalam kelompok domestic witholding tax adalah :

1. Pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi (PPh Pasal 21)

2. Pemungutan Pajak Penghasilan ( PPh Pasal 22)

3. Pemotongan Pph Atas Dividen, Bunga Dan Royalty, Sewa Dan Imbal Jasa Kepada Wajib Pajak Dalam Negeri.

Sedangkan yang termasuk kedalam kelompok International witholding tax adalah:

– Pemotongan PPh atas Wajib Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 26).

Hal yang paling membedakan dari kedua kelompok di atas adalah tarif pajak. Jika pada kelompok domestic witholding tax, terdapat bermacam-macam tarif. Besaran Tarif PPh Pemotongan dan pemungutan pada awalnya disesuaikan dengan besarnya perkiraan penghasilan nettonya. Namun dalam perkembangannya tarif terutama pada PPh Pasal 23 dibuat sama. Sedangkan pada International witholding tax, tarif pajak ditentukan sepadan 20% dari nilai bruto, kecuali pada transaksi-transaksi tertentu yang dihitung dari perkiraan penghasilan neto.

5. Kesimpulan

Sistem Pemotongan dan Pemungutan PPh (witholding tax system) di Indonesia, diterapkan sangat luas tanpa batasan-batasan yang jelas yang dapat diterapkan hampir di semua jenis penghasilan dan usaha. Keunggulan dari sistem ini terletak pada efisiensi dari segi administrasi dan biaya pemungutan, walaupun menimbulkan beban bagi wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Witholding tax system dapat diterapkan baiuk bagi tansaksi yang berpotensi menimbulkan penghasilan yang bersifat domestik dan transaksi-transaksi yang berpotensi menimbulkan penghasilan yang bersifat internasional.

1. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Bahan Referensi:

1. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah Beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

2. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 36Tahun 2008

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 31/Pj/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Cara Penghitungan PPh Pasal 21

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai  tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.  Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut.
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.  Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 15.000,00
Premi Jaminan Kematian 9.000,00
Penghasilan bruto 3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x3.024.000,00 151.200,00
2. Iuran Pensiun 50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua 60.000,00
261.200,00
Penghasilan neto sebulan 2.762.800,00
Penghasilan neto setahun
12×2.762.800,00 33.153.600,00
PTKP
- untuk WP sendiri 24.300.000,00
- tambahan WP kawin 2.025.000,00
26.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun 6.828.600,00
Pembulatan 6.828.000,00
PPh terutang
5%x6.828.000,00 341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli
341.400,00 : 12 28.452,00

Catatan:

  • Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
  • Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp28.452,00=Rp 34.140,00

KETENTUAN KHUSUS DAN PIDANA

KETENTUAN KHUSUS

Dalam Pasal 11 UU BM diatur ketentuan khusus mengenai sejumlah larangan bagi Pejabat Pemerintah, hakim,

panitera, jurusita, notaris, dan pelabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya. Mereka tidak

dibenarkan untuk :

  1. Menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang

    dibayar;

  2. Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif pada dokumen

    lain yang berkaitan;

  3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau

    kurang dibayar;

  4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar

    sesuai dengan tarif Bea Meterainya.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP:

–          Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda

tangan yang perlu untuk mensahkan meterai;

–          Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara

Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

–          Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual

atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda

waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain

menggunakannya dengan melawan haknya;

–          Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk

melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai;

–          Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (sesuai Pasal 7 UU Bea Meterai dipidana penjara

selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan).

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

KETENTUAN KHUSUS DAN PIDANA (Bea Materai)

KETENTUAN KHUSUS

Dalam Pasal 11 UU BM diatur ketentuan khusus mengenai sejumlah larangan bagi Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pelabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya. Mereka tidak dibenarkan untuk :

  1. Menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
  2. Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif pada dokumen lain yang berkaitan;
  3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
  4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP:

–          Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai;

–          Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

–          Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan haknya;

–          Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai;

–          Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (sesuai Pasal 7 UU Bea Meterai dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan).

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®