I. B. Pegawai Tidak Tetap / Pemagang / Calon Pegawai

Rini Tomboy (yg tidak kawin) adalah seorang Pegawai Tidak Tetap (Card Seller) pada PT Master Card Mbf di Jakarta. Bersama Rini tinggal seorang neneknya yang sudah tua (giginya tinggal dua), seorang anak angkat dan seorang adik kandung yang masih kuliah. Seluruh biaya hidup ketiganya menjadi tanggungan Rini Tomboy; ketiganya juga tinggal bersama2 Rini Tomboy.

Berikut adalah daftar komisi/ honorarium yang diterimanya dalam tahun 2006 :

BULAN HONOR (Rp)
Januari 3.000.000
Februari -
Maret 20.000.000
April 500.000
Mei -
Juni -
Juli -
Agustus 5.000.000
September -
Oktober -
Nopember -
Desember -


Berapa PPh Pasal 21 yang mesti dipotong oleh PT Master Card Mbf dalam tahun 2006 Jawab:

Uraian Januari Pebruari Maret April
Honor SebulanHonor DisetahunkanPTKP (TK/2)PKPPPh terutang setahun

PPh terutang Sebulan

3,000,000

36,000,000

15,600,000

-

-

20,000,000

240,000,000

15,600,000

500,000

6,000,000

15,600,000

20,400,000

1,020,000

85,000

-

-

224,400,000

4,790,000

3,732,500

(9,600,000)

-

Dan untuk bulan-bulan berikutnya dengan cara yang sama.

I.    C. Distributor Multilevel Marketing

Ana Sulistiyawati adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing PT CNR, pada bulan Maret 2006 memperoleh penghasilan sebesar Rp.26.000.000,-. Suami Ana Hernawati bekerja pada PT Giat Untung. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT CNR?
Jawab:
PPh Pasal 21 yang dipotong PT CNR untuk bulan Maret 2006 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto Maret 2006                     Rp.26.000.000,-
PTKP sebulan (TK/0)                                   Rp. 1.100.000,-

Penghasilan Kena Pajak                              Rp.24.900.000,-

PPh Pasal 21 (5% x Rp. 24.900.000)           Rp. 1.245.000,-

  1. Honorarium, Uang Saku, Hadiah dan Penghargaan dgn    Nama Apapun, Komisi, Beasiswa dan Pembayaran Lain dgn Nama Apapun.

 

1.Tedy Iswahyudi, MBA. (K/2), Pada tanggal 05 Juni 2006 menerima honorarium dari suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh PT TAF Consulting sebesar Rp. 10.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT TAF Consulting?
Jawab:
PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 500.000,-

2. Neneng Kararoneng (TK/0) adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Jaya Raya. Dalam bulan Januari 2006 menerima komisi sebesar Rp. 1.500.000,-. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Asuransi Jaya Raya?

Jawab:

PPh Pasal 21 yang terutang :5% x Rp. 1.500.000,- = Rp. 75.000,-

 

  1. Iwan Fals (K/2) dalam suatu konser musik di Trangs TV, bulan Mei 2006 menerima honorarium sebesar Rp. 80.000.000,- Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh

PT Trangs TV?

4.Angelique Wijaya menjuarai turnamen tennis di Bali Tahun 2006, memperoleh hadiahsebesar Rp. 30.000.000,-

 

III.A. Honorarium Diterima Komisaris/ Pengawas yang Tidak MerangkapSebagai Pegawai Tetap

I Made Hari adalah salah seorang anggota komisaris pada PT Putera Sang Fajar yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Pada bulan Pebruari 2006 Ia menerima Honorarium sebesar Rp. 60.000.000,-

 

III.B. Jasa Produksi, Tantiem, Bonus yang Diterima Mantan Pegawai.

Landung Yuwono adalah karyawan pada PT Nyonya Besar yang telah pensiun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2006. Atas jasa-jasanya selama masih aktif bekerja, pada tanggal 05 Maret 2006 menerima Uang Jasa Produksi sebesar Rp.30.000.000,-.

 

III.C. Penarikan Dana Pensiun pada Program Pensiun luran Pasti.

Willy adalah pegawai PT Gunung Muria menerima gaji Rp 2.000.000 sebulan.PT Gunung Muria membayar iuran dana pensiun untuk Willy sebesar Rp 100.000sebulan ke Dana Pensiun Dana Amanah Sejahtera, yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan. Willy membayar iuran serupa ke dana pensiunyang sama sebesar Rp 50.000 sebulan.Bulan April 2006 Willy memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya, maka iamengambil iuran dana pensiun sebesar Rp 20.000.000. kemudian bulan Juni 2006ia menarik lagi untuk biaya sekolah anaknya sebesar Rp 15.000.000. dan terakhiruntuk tahun 2006, bulan Oktober ia menarik untuk keperluan lainnya dana sebesarRp 25.000.000.

 

 

  1. Penerima Upah Harian/ Satuan/ Borongan

Penghasilan upah umumnya dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja yang terdiridari penghasilan Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan dan Upah Borongan.

Untuk menghitung PPh Pasal 21, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus menentukan besarnya Upah Harian yang dapat dihitung sebagai berikut:
- Atas Upah Mingguan, Upah Harian adalah jumlah upah seminggu dibagi 6.
- Atas Upah Satuan, Upah Harian adalah jumlah satuan dikali upah per-produk.
- Atas Upah Borongan, Upah Harian adalah jumlah upah borongan dibagi jumlahhari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

 

Suparman (tidak menikah) pada bulan Maret 2006 menerima upah harian dari PT Harapan Jaya sebesar Rp 150.000,00 per hari.

 

  1. Upah Harian/ Satuan/ Borongan yang Dibayarkan Bulanan

 

contohnya sama dengan Pegawai Tidak Tetap/ Pemagang/ Calon Pegawai

 

  1. Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas

 

Atas praktek yang dilakukannya, pada tanggal 30 Juni 2006 dr. Sonia menerimahonorarium dari PT Anging Mamiri sebesar Rp 10.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yangharus dipotong oleh PT Anging Mamiri?

Jawab:

PPh Pasal 21 yang terutang : 15% x 50% x Rp 10.000.000 = Rp. 750.000,-

 

VII.Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun/ JHT/ THT Dibayar Sekaligus

 

Karena terus merugi , akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2006 PT Samting Scupidmelakukan PHK secara besar-besaran terhadap para karyawannya. Robie, salahseorang karyawan yang di PHK memperoleh uang pesangon sebesar Rp.275.000.000,-. Berapa PPh Pasal 21 yang mesti dipotong oleh PT Samting Scupidatas pembayaran uang pesangon kepada Robie ?

 

 

VIII.PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara/PNS/TNI/POLRI

 

Misalnya, Pada sebuah lokakarya tentang Pencegahan Wabah Flu Burunf, yang diadakan oleh Depkes (dana APBN), Menteri dr. Siti Fadillah Supari menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000. meskipun honor tersebut nantinya akan disumbangkan kepada para pasien Flu Burung, namun bendahara Depkes tetap harus memotong PPh Pasal 21 sebesar :
15% x Rp 10.000.000 = Rp 1.500.000,-

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

I.    A. Pegawai Tetap

PT Oemar Bakrie NPWP: 01.234.567.8-013.000 yang beralamat di Jl. Bintaro No. 007 Jakarta selatan memiliki Pegawai Tetap dalam tahun 2006 dengan data-data sebagai berikut :

No

Nama & Identitas

Gaji Pokok

Per bulan

(Rp)

Keterangan Tambahan

1. Andi JemmaLaki-LakiK/3

Direktur Utama

15.000.000 - Bekerja sejak tahun 1995 (awal tahun2006 sudah di PT Oemar Bakrie);        – Menerima tunjangan mobil tiap bulan sebesar Rp 2.500.000;- Pada bulan Agustus istrinya menjalani persalinan secara cuma-cuma ke Rumah Sakit perusahaan, biaya persalinan yang dibayarkan perusahaan ke pihak RS sebesar Rp 15.000.000;

- Bulan Juli menerima rumah senilai Rp 150.000.000,- secara cuma-cuma dari perusahaan;

- Bulan Desember menerima THR sebesar Rp 20.000.000

2. La TjanduWanitaK/2

Wakil Dirut

(ada surat keterangan camat bahwa suaminya menganggur)

9.000.000 - Bekerja sejak tahun 2000;- Menerima tunjangan perumahan tiap bulan Rp 500.000;- Tiap bulan menerima uang makan Rp 400.000;

- Tiap bulan menerima uang transport sebesar 5% dari Gaji Pokok;

- Pada akhir Mei dipindah tugaskan ke salah satu cabang perusahaan di Manado

3. DaengLaki-LakiK/1

Office Boy

3.000.000 - Mulai bergabung bulan Juni 2006;- Tiap bulan menerima tunjangan perumahan Rp 300.000;- Pada bulan Desember 2006 menerima THR Rp 3.000.000;

- Isterinya yang bernama Mulan, punya sebuah salon kecantikan dengan laba bersih tahun 2006 Rp 15 juta

4. Mr. Xanana(expatriate)K/1

Supervisor QC

20.000.000 - Mulai bekerja pada bulan Juni 2006;- Tiap bulan menerima tunjangan mobil sebesar Rp 2 juta;- Bulan Desember menerima THR/ Natal sebesar 25 juta

Perusahaan mengikuti seluruh pegawai tetap dalam program Jamsostek dengan membayar iuran setiap bulan dengan rincian sbb:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)    =  1,74 % dari Gaji Pokok
Jaminan Kematian (JKM)                    =   0,30 % dari Gaji Pokok
Jaminan Hari Tua (JHT)                        =   3,70% dari Gaji Pokok
Selain itu karyawan juga ikut membayar sendiri:
JKK & JKM                                                   =   1,00 % dari Gaji Pokok
JHT (iuran pensiun)                                 =   2,00 % dari Gaji Pokok

contoh soal

contoh andy

contoh la tjandu

Contoh Daeng

 

contoh xanana

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

TARIF PASAL 17 UU PPh

PPh Pasal 21 dikenakan kepada Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga tarif yang dikenakan adalah

tarif Pasal 17 UU PPh (Tarif Umum PPh) untuk WP orang pribadi dalam negeri yang terdiri dari 5 (lima) lapisan

tarif, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

S.d. Rp 25.000.000,00

5 %

Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00

10 %

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00

15 %

Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00

25 %

Di atas Rp 200.000.000,00

35 %

Namun demikian, tidak semua penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif ini. sebagai contoh Tenaga Ahli,

pesangon, honorarium PNS/TNI/POLRI dari APBN/D.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Subjektivitas dari PPh terlihat dengan keberadaan PTKP yang merupakan cerminan dari biaya hidup (cost of

living) WP yang bersangkutan. Berdasarkan PMK No. 137/PMK.03/2005, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006

besarnya Penghasilan Tldak Kena Pajak ditetapkan sebagai berikut:

 

 

Status WP

 

Besarnya PTKP

Setahun

Sebulan

Untuk diri WP

Rp 13.200.000

Rp 1.100.000

Tambahan untuk WP kawin

Rp 1.200.000

Rp 100.000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda garis keturunan lurus,

serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

Rp 1.200.000

Rp 100.000

Selanjutnya, ketentuan yang berhubungan dengan PTKP adalah sebagai berikut:

  • Untuk karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Kecuali apabila

    karyawati kawin tersebut dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (minimal

    Kecamatan) bahwa suaminya tidak berpenghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 setahun atau

    Rp 100.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

  • Sedangkan untuk karyawati tidak kawin, PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah pula dengan PTKP

    keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Status PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan

menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal

bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

PPh Pasal 21 Ditanggung oteh pemerintah (DTP)

Sebagai konsekuensi dari penyesuaian besamya PTKP berdasarkan PMK No. 137/PMK.03/2005, maka penghitungan PPh

Pasat 21 Ditanggung pemerintah dirasa tidak relevan lagi.

Program Jamsostek

sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 1993, program Jamsostek terdiri dari:

No.

Program Jamsostek

Besar Premi

1.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kelompok I

Kelompok II

Kelompok III

Kelompok IV

Kelompok V

 

0,24 % x Gaji Sebulan

0,54 % x Gaji Sebulan

0,89 % x Gaji Sebulan

1,27 % x Gaji Sebulan

1,74 % x Gaji Sebulan

2.

Jaminan Kematian (JKM) 0,30 % x Gaji Sebulan

3.

Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)

Pegawai berkeluarga

 

Pegawai bujangan

 

6 % x Gaji Sebulan

(maks gaji Rp. 1.000.000,00)

3 % x Gaji Sebulan

(maks gaji Rp. 1.000.000,00)

4.

Jaminan Hari Tua (JHT)

Dibayar pemberi kerja

Dibayar sendiri oleh karyawan

 

3,7 % x Gaji Sebulan

2 % x Gaji Sebulan

 

Perlakuan Program Pensiun / Asuransi

Program

Pemberi Kerja

Karyawan

Asuransi/ JKM/ JKK/ JPK

(dibayar PK)

Boleh Jadi Biaya

(Deductible)

Obyek Ps. 21 (Taxable)
Pensiun/ JHT/ THT

(dibayar PK)

Boleh Jadi Biaya

(Deductible)

Bukan Obyek Ps. 21

(Non-Taxable)

Asuransi/ JKM/ JKK/ JPK

(dibayar K)

-

Bukan Unsur Pengurang dalam penghitungan PPh Ps. 21
Pensiun/ JHT/ THT

(dibayar K)

-

Unsur pengurang dalam penghitungan PPh Ps. 21

 

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

FORMULA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Formula I

Contoh gambar : Formula Perhitungan PPh Pasal 21

Formula III

Contoh gambar : Honorium, Uang Saku, Hadiah dan Penghargaan dengan nama apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun.

Formula IV

Contoh gambar : Upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian.

Formula V

Contoh gambar : Upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian.

Formula VI

Contoh gamabr : tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Formula VII

Contoh gambar : uang pesangon, uang tebusan pensiun/Jht/Tht yang dibayar sekaligus.

VIII. PPh Pasal 21 atas penghasilan pejabat Negara/PNs/TNI/POLRI

Aturan mengenai PPh Pasal 21 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI, dan pensiunannya tidak mengacu pada aturan umurn sebagaimana dimaksud dalam pembahasan sebelumnya, tetapi tunduk pada ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1994 jo. KMK Nomor 636/KMK.O4/1994.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis penghasilan yang diterima/diperoleh oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, dengan perlakuan perpajakan yang berbeda yaitu:

1. Atas penghasilan yang bersifat tetap yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, maka PPh Pasal 21-nya ditanggung pemerintah;

2. Atas penghasilan yang bersifat tidak tetap yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, maka PPh Pasal 21-nya harus dipotong oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% dari jumlah bruto bersifat Final.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®