Dividen

Dividen merupakan penghasilan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Tak sedikit negara yang mengenakan pajak atas penghasilan berupa dividen ini. Indonesia pun mengenakan pajak atas dividen baik yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri. Klausul dividends, sebagaimana namanya, memang merupakan aturan mengenai pengenaan pajak atas penghasilan berupa dividen. Dalam klausul ini dinyatakan bahwa negara tempat dividen berasal juga berhak mengenakan pajak atas dividen tersebut. Selanjutnya, artikel ini juga menyatakan tentang tarif pajak maksimal yang dapat dikenakan di negara asal dividen tersebut yang dibedakan menjadi dua yaitu tarif untuk dividen portofolio (saham dengan kepentingan semata-mata investasi) dan untuk dividen dari penyertaan langsung (saham dengan kepentingan kontrol). Pada setiap tax treaty, besar tarif tersebut berbeda-beda namun umumnya lebih kecil dari tarif pajak domestik bagi dividen yang berlaku di kedua negara.

Branch Profit Tax

Selain dikenakan kewajiban PPh Badan (corporate income tax) berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, BUT juga dikenakan branch profit tax (BPT) sesuai dengan pasal 26 ayat 4.

BPT adalah pajak yang dikenakan dari laba bersih setelah pajak.(net income after tax). Tarifnya sebesar 20%, kecuali ditetapkan lain berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak

Pengenaan branch profit tax suatu BUT dikecualikan bila laba tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat (Kepmen No. 113/KMK.03/2002) :

  1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; dan
  2. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan

Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang terkait dengan penghasilan dari pemanfaatanmodal/aktiva (passive income) dan pemanfaatan jasa (active income) yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam negeri, termasuk Bentuk usaha Tetap (BUT).

Untuk penghasilan yang masuk kategori passive income, subyek pemotongannya bisa Orang Pribadi maupun Badan. Sementara untuk jenis penghasilan active income subyek pemotongannya adalah Badan (kecuali Orang Pribadi penerima upah borongan yang mempekerjakan orang lain sebagaimana diatur dalam PER-15/PJ./2006). PPh Pasal 23 ini lebih identik dengan WP badan, sedang untuk WP orang pribadi terbatas hanya atas penghasilan dari passive income, seperti dividen, bunga royalti, dan sewa. Atas active income yang diterima crang pribadi secara otomatis harus dikenakan PPh Pasal 21.

PEMOTONG PPh PASAL 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU PPh, maka pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemerintah;
Subjek Pajak badan pemerintah yang dimakud di sini adalah setiap unit tertentu dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk BUMN/D.

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
Dalam UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, termasuk PT perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orspol, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan iainnya termasuk reksadana.

3. Penyelenggara Kegiatan;

4. Bentuk usaha Tetap atau Perwakilan perusahaan Luar Negeri Lainnya;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PPh, status Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah WP luar negeri tetapi pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan kewajiban perpajakan WP dalam negeri. Untuk itu, apabila WP BUT membayarkan penghasilan kepada pihak lain yang merupakan Objek PPh Pasal 23 maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Meskipun lebih terkait dengan WP badan, ada pula WP orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 (ada surat keputusan penunjukan) sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994, yaitu:

Akuntan, Arstek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali camat PPAT), Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dengan syarat WP orang pribadi tersebut menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari sewa.

SUBJEK PPh PASAL 23

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU PPh, maka pihak-pihak yang wajib dipotong PPh Pasal 23 adalah: (a) WP dalam negeri, atau (b) BUT. WP dalam negeri tersebut dapat berupa WP badan dalam negeri atau orang pribadi dalam negeri. Sedangkan BUT sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berstatus sebagai WP luar negeri, namun pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan WP dalam negeri.

OBJEK PPh PASAL 23

Untuk memudahkan pemahaman, berdasarkan cara penghitungan dan tarif pajaknya, maka Objek PPh Pasal 23 dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) Objek PPh Pasal 23 dengan Tarif l5% dari Jumlah Bruto, (2) Objek PPh Pasal 23 dengan Tarif 15% dari Jumlah Bruto bersifat Final, (3) Objek PPh Pasal 23 dengan Tarif 15% dari Perkiraan Penghasilan Neto.

a. Tarif 15% DariJumlah Bruto

PPh Pasal 23 sebesar 15o% dari Jumlah Bruto atas penghasilan sebagai berikut:
a. DIVIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
b. BUNGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
c. ROYALTI;
d. HADIAH DAN PENGHARGAAN:elain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. Tarif 15% DariJumlah Bruto Bersifat Final

PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Jumlah Bruto dan bersifat Final dikenakan atas bunga simpanan yanadibayarkan oleh koperasi. Namun demikian, PPh Pasal 23 tersebut tidak terutang apabila bunga simpanan yangditerima atau diperoleh setiap anggota Koperasi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalamsebulan. Penerima penghasilan berupa bunga simpanan koperasi tersebut tidakdibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

c. Tarif 15% Dari Perkiraan Penghasilan Neto PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Perkiraan Penghasilan Neto dikenakan atas:
a. SEWA dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
b. IMBALAN JASA LAIN selaln jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

BUKAN OBJEK PPh PASAL 23

Yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan sebagai berikut:

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease)
  3. Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan WP dalam negeri dari penyertaan rnodal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia,   sepanjang:
  • dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  • dalam hal penerima dividen adalah PT, BUMN, dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

4.  Bunga obligasi yang dibayar atau terutang kepacia reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
5.  Sisa hasil usaha koperasl yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6.  Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi Rp. 240.000,00 per bulan yang di bayar oleh koperasi kepada anggotanya.

Pembahasan lebih lanjut mengenai masing-masing Objek PPh Pasal 23 tersebut di atas dan permasalahan yang terkait dibahas di bawah ini.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PPh PASAL 22 PERTAMINA

Berdasarkan KMK, Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas, ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 Pertamina adalah sebagai berikut:

Jenis Produk

SPBU Pertamina

SPBU Swastanisasi

Premium

0,25 % x Penjualan

0,30 % x Penjualan

Solar

0,25 % x Penjualan

0,30 % x Penjualan

Premix / Super TT

0,25 % x Penjualan

0,30 % x Penjualan

Minyak Tanah

0,30 % x Penjualan

Gas LPG

0,30 % x Penjualan

Pelumas

0,30 % x Penjualan

Apabila penjualan tersebut dilakukan kepada penyalur atau agen, maka PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat Final dan apabila penjualan dilakukan kepada selain penyalur atau agen, maka PPh Pasal 22-nya bersifat Tidak Final sehingga dapat dikreditkan di SPT Tahunan WP yang bersangkutan.

pph Pasal 22 ini dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order), di mana pelunasannya dilaksanakan dengan penyetoran sendiri oleh WP pembelike bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus. Kemudian, Pertamina serta badan usaha lainnya yang Uergerati dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas selaku pemungut Pajak diharuskan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasa! 22 paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

PPh PASAL INDUSTRI TERTENTU

Termasuk pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

Besar dan sifat PPh Pasal 22 Industri Tertentu tersebut berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

Jenis Industri

Tarif PPh Pasal 22

Sifat

Dasar Hukum

Industri Baja 0,3 % x DPP PPN Tidak Final KEP-01/PJ./1996
Industri Otomotif 0,45 % x DPP PPN Tidak Final KEP-32/PJ./1995

KEP-65/PJ./1995

Industri Semen 0,25 % x DPP PPN Tidak Final KEP-401/PJ./2001
Industri Rokok 0,15 % x Harga Bandrol Final KEP-529/PJ./2001
Industri Kertas 0,1 %   x DPP PPN Tidak Final KEP-69/PJ./1995

PPh Pasal 22 ini terutang dan dipungut pada saat penjualan dan pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara dipungut dan disetor oleh Pemungut Pajak (pabrikan baja, otomotif, semen, rokok, atau kertas) atas nama WP ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Pemungut Pajak menyetor secara kolektif dengan menggunakan formulir SSp dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu:

  1. lembar pertama untuk pembeli;
  2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan keoada KPP;
  3. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

PPh PASAL 22 PEDAGANG PENGUMPUL

Terhitung mulai tanggal 4 Juli 2001, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan terutang PPh Pasal 22.

Besar PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul = 0,5 % x Harga Pembelian

Dalam pemungutannya, badan usaha industri dan eksportir selaku Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3 (tiga) yaitu:

a.  lembar pertama: untuk penjual;
b.  lembar kedua: untuk disampaikan kepada KPP (dilampirkan pada SPT Masa);
c.  lembar ketiga: sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Penyetoran PPh ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Sedang pelaporan wajib dilakukan Pemungut Pajak setiap bulan kepada KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan SPT Masa PPh Pasal22 yang dilampiri Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan lembar ketiga SSP.

Ikhtisar Mekanisme Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 22

NO

NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT

OBYEK POT – PUT

1

Bank Devisa / DJBC Impor Barang

2

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat maupun Daerah Pembayaran atas Pembelian Barang

3

BUMN / BUMD Pembelian barang dananya bersumber dari APBN / APBD

4

BUMN (ada 10) yaitu :

BI, BPPN, PT Telkom, PT Indosat

Pembelian barang dananya bersumber dari :
PT PLN, Bulog, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, Pertamina,

Bank-Bank BUMN

-     APBN / APBD

-     NON APBN / APBD

5 Industri tertentu (ada 5) yaitu Industri : Semen, Rokok, Kertas, Baja, Otomotif yang ditunjuk oleh kepala KPP Penjualan Hasil Produksinya
6 Pertamina serta Badan Usaha lainnya yang bergerak dalam bidang BBM Jenis Premix, Super TT, & Gas Penjualan Hasil Produksinya
7 Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan yang ditunjuk oleh kepala KPP Pembelian bahan untuk keperluan Industri atau Ekspor mereka dari pedagang pengumpul

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PPh PASAL 22

Ketentuan Pasal 22 UU PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk Bendaharawan Pemerintah dan Badan-bacjan Tertentu sebagai Pemungut Pajak. Sebagai tidak lanjut atas ketentuan tersebut, sampai dengan saat ini Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan PPh Pasal 22 yaitu KMK No. 254/KMK.03/2001 jo. KMK No.392/KMK.03/2001 jo. KMK No.236/KMK.03/2003 serta KEP-417/PJ./2001, dan beberapa yang lain.

Apabila dilihat dari Objek Pajak yang dikenakan, maka PPh Pasal 22 dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok, yang terdiri dari: (1) PPh Pasal 22 Impor, (2) PPh Pasal 22 Bendaharawan, (3) PPh Pasal 22 Pertamina, (4) PPh Pasal 22 Industri Tertentu, dan (5) PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul.

PPh PASAL 22 IMPOR

Kadang kala untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, barang dagangan, dan barang kebutuhan lainnya, WP tidak cukup mengandalkan ketersediaan produk dalam negeri sehingga perlu mendatangkan barang dari luar negeri (impor). Sesuai dengan UU PPN, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia (dalam negeri). Atas kegiatan impor ini, WP yang bersangkutan dikenakan PPh Pasal 22 bersifat Tidak Final yang pemungutannya dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai atau Bank Devisa, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

* Importir dengan Angka Pengenal Impor (API) : 2,5% x Nilai Impor
* Importir tanpa Angka Pengenai Impor (API) : 7,5% x Nilai Impor
* Barang yang tidak dikuasai (dilelang) : 7,5% x Harga Jual Lelang

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Apabila impor barang tersebut dibayar dengan mata uang asing, maka Nilai Impor dihitung menggunakan Kurs Menteri Keuangan.

Namun demikian, tidak semua kegiatan impor tersebut terutang PPh Pasal 22. Sesuai KMK, impor yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut :

1. Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan (dengan Surat Keterangan Bebas atau SKB).

2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri (dilaksanakan Dirjen Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku):

a. Badan perwakilan negara asing dan para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

b.  Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.

c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan.

d. Barang untuk museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

f.   Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.

g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

h. Barang pindahan.

i.   Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan pabean.

j.   Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum.

k. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, suku cadang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

l.   Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

n.  Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku – buku pelajaran agama.

o.  Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayanan atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayanan Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

p.  Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

q.  Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang dimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.

r.   Peralatan yang digunakan untuk penyediaan oleh Tentara Nasional Indonesia.

3. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor (dengan SKB).

4. Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan Dirjen Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku).

5. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai (otomatis tanpa SKB).

PPh Pasal 22 atas impor barang terutang dan harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Namun, apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan impor Barang (PIB). Pemungutan dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai dengan menggunakan formuiir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

PPh PASAL 22 BENDAHARAWAN

Dari sudut pandang WP, apabila WP tersebut melakukan penjualan atau penyerahan barang maka kemungkinan jenis pajak yang terkait adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, apabila penjualan atau penyerahan barang tersebut dilakukan kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD, maka terutang pula PPh Pasal 22 bersifat Tidak Final yang biasa disebut PPh Pasal 22 Bendaharawan.

Dari sudut pandang Pemungut Pajak, PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah PPh yang dipungut atas transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah:

1. Direktorat Jenderal Anggaran atau Bendaharawan Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

2. BUMN/BUMD, yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD;

3. Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank-bank BUMN, yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

Besarnya PPh Pasal 22 Bendarahawan adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 22 Bendaharawan = 1,5% x Harqa Pembelian atau DPP PPN

Namun dernikian, untuk pembayaran barang berikut ini dikecualikan (otomatis tanpa SKB) dari pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan, yaitu:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah;

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum (PDAM) dan benda-benda pos;

3. Pembayaran atau pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

4. pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri;

pph pasal 22 alas pembelian barang ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran dan dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut Pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, di mana penyetoran dilakukan oleh Pemungut Pajak dengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®