PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

Dasar Hukum
Pengenaan PPh atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dikenakan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2002 dan KMK No. 121/KMK.03/2002 serta KEP-241/PJ./2002.

Sifat Pajak
Penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat Final. Namun, atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh WP berikut ini PPh-nya Tidak Final, yaitu:
1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
3. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
4. WP orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

Dalam hal obligasi tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek, pemotongan PPh oleh para pemotong pajak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh.

Pemotong Pajak
Pemotongan PPh dilakukan oleh:
–     Penerbit obligasi (emiten) atau bank selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
–     Perusahaan efek (broker) atau bank, selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.

Subjek Pajak
Semua Wajib Pajak dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak luar negeri, baik badan maupun orang pribadi.

Objek Pajak
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek. Yang dimaksud dengan obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek adalah obligasi korporasi dan obligasi pemerintah atau surat utang negara berjangka lebih dari satu tahun yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek Indonesia.

Tarif Pajak
Besarnya PPh atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek adalah sebagai berikut:

a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar:

1) 20% (dua puluh persen), bagi WP dalam negeri dan BUT;
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif P3B, bagi WP penduduk atau yang berkedudukan di luar negeri,

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

b.  Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:
1)  20% (dua puluh persen), bagi WP dalam negeri dan BUT;
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif P3B, bagi WP penduduk ATAU YANG berkedudukan di luar negeri,

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar:
1)  20% (dua puluh persen), bagi WP dalam negeri dan BUT;
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif P3B, bagi WP penduduk atau yang berkedudukan di luar negeri,

dari selisih lebih niiai nominal di atas harga penerbitan obligasi.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO TABUNGAN DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)

Dasar Hukum
Sesuai dengan PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK No. 51/KMK.04/2001 serta KEP- 217/PJ./2001, maka penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, dan SBI serta Jasa Giro dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final.

Pemotong Pajak
1.  Bank dan Bank Indonesia;

2. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong PPh atas diskonto SBI tersebut.

Subjek Pajak
Semua Wajib Pajak dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak luar negeri, baik badan maupun orang pribadi.

Objek Pajak
Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong PPh yang bersifat Final. Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “deposit on call’ baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

Tarif Pajak
Pengenaan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

-     dikenakan pajak Final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

-     dikenakan pajak Final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap WP luar negeri.

Pengecualian
Pemotongan pajak tidak dilakukan terhadap:

-     bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

-     bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

-     bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);

-     bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Dasar Hukum
Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek adalah PP Nomor 41 Tahun 1994 s.t.d.t.d. PP Nomor 14 Tahun 1997 dan KMK No. 282/KMK.04/1997, serta SE-06/PJ.42/1997 dan SE-15/PJ.42/1997.

Pemotong Pajak
Penyelenggara bursa efek wajib memungut PPh terutang untuk setiap transaksi penjualan saham di bursa efek.

Subjek Pajak
Pihak yang dikenakan PPh adalah orang pribadi atau badan yang diterima atau diperoleh penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, tanpa membedakan statusnya sebagai WP dalam negeri atau WP luar negeri.

Objek Pajak
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut PPh yang bersifat Final.

Tarif Pajak
Besarnya PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Untuk pemilik saham pendiri

dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996 atau sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana, apabila saham tersebut diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997.

Termasuk dalam pengertian pendiri adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena: a) warisan, b) hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh, c) cara lain yang tidak dikenakan PPh pada saat pengalihan tersebut.

Termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah :
a) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (initial public offering),
b) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Mekanisme
Penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh pemilik saham pendiri selambat-lambatnya sebulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Penyelenggara bursa efek wajib memungut PPh yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham dan wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut sekali sebulan kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, serta menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran PPh tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (PPHTB)

Dasar Hukum
PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 1994 jo. PP Nomor 27 Tahun 1996 jo. PP Nomor 79 Tahun 1999, dan aturan pelaksanaannya yaitu KMK No. 392/KMK.04/1999, No.566/KMK.04/1999, dan SE-04/PJ.33/1996.

Sifat Pajak
Bagi WP orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran pph sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bersifat Final.

Berdasarkan KMK No. 566/KMK.04/1999, terhitung sejak 1 Januari 2000, bagi WP Badan (termasuk koperasi) yang usaha pokoknya melakukan transaksi atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (barang dagangan), termasuk pengembangan kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran tidak lagi dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final, tetapi dikenakan PPh dengan ketentuan umum (Pasal 16 ayat (1) UU PPh). Dengan demikian, WP tersebut wajib membayar angsuran PPh dalam tahun berjalan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU pph.

Pemotong Pajak
1. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar, dalam hal orang pribadi atau badan tersebut mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan ke pemerintah;
2. Membayar sendiri dengan SSP ke bank persepsi atau Kantor pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal orang pribadi atau badan tersebut mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan ke selain pemerintah.

Subjek Pajak
Yang dikenakan pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanpa membedakan statusnya sebagai WP dalam negeri atau WP luar negeri.

Objek Pajak
Objek PPh-nya adalah transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang terdiri dari transaksi:

  • penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
  • penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
  • penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Tarif Pajak
Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam UU PBB, kecuali:
–    dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
–    dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun yang bersangkutan atau tahun pajak sebelumnya.

Apabila belum terdaftar pada KPP Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala KPP Bumi dan Bangunan yang wilayah wewenangnya metiputi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan

Pengecualian
Atas pengalihan hak di bawah ini tidak terutang PPHTB, yaitu:

  1. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  2. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
  1. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah kepada: a) keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, b) badan keagamaan, c) badan pendidikan, d) badan sosial, atau e) pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  2. Pengalihan hak atas tanah/bangunan sehubungan dengan warisan.

Mekanisme
Pelunasan PPh dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui:

  • PEMOTONGAN oleh bendaharawan atau pejabat pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar, atas penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Penyetoran oleh Bendaharawan dengan SSP atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar;
  • PENYETORAN SENDIRI oleh orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari pengalihan, dalam hal pengalihan ke selain Pemerintah.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®