TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Tindak Pidana

Menurut UU KUP, tindak pidana perpajakan dapat digolongkan menjadi empat jenis sebagai berikut :

1.   Kealpaan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 38 dan Pasal 41 ayat (1). Kealpaan yang dimaksud di sini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Kesengajaan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 39 ayat (1), Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41 (2), dan Pasal 43. Ini adalah jenis pelanggaran yang paling banyak diancam dalam UU KUP. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

3. Percobaan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 39 ayat (3). Tindak pidana percobaan menurut pasal ini dibatasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan : penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP atau penyampaian SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak.

4. Pengulangan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 39 ayat (2). Tindak pidana percobaan terkait erat dengan kesengajaan. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana lebih berat, yaitu dilipatkan dua kali dari ancaman pidana sebelumnya.

Yang Diancam Sanksi Pidana

Yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan tidak terbatas terhadap WP saja, namun dapat pula dikenakan terhadap pihak-pihak lainnya, termasuk pejabat pajak. Di dalam pasal-pasal pidana UU KUP kita dapat menemukan pihak-pihak yang diancam dengan sanksi pidana, yaitu :

1. Setiap orang

Yang dimaksud adalah setiap orang yang secara langsung terlibat dalam perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan. Pasal-pasal pidana dalam UU KUP paling banyak memuat ancaman bagi pihak ini. Hampir semua jenis tindak pidana perpajakan selalu berkaitan dengan setiap orang yang terlibat langsung, yaitu : setiap orang yang karena kealpaannya, setiap orang yang dengan sengaja, setiap orang yang melakukan percobaan, seseorang yang melakukan lagi tindak pidana, dan seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat.

Termasuk juga setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan setiap orang yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Pejabat

pasal pidana yang terkait dengan pejabat adalah Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2). Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang dalam bidang perpajakan. Pejabat tersebut dapat diancam sanksi pidana dalam hal : karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 34.

3. Pihak ketiga

yang dimaksud pihak ketiga adalah setiap orang yang wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar (Pasal 41A). Termasuk juga yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 43 ayat (2)).

4. Wakil, kuasa, atau Pegawai WP

Terhadap wakil, kuasa, atau pegawai WP dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan apabila yang bersangkutan : menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 43 ayat (1)) .

Jenis Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang berbentuk hukuman fisik (penjara atau kurungan) dan yang berupa denda (baik yang didasarkan atas jumlah utang pajak maupun tidak). Sedangkan sifat pengenaan kedua bentuk sanksi tersebut dapat bersifat kumulatif (dikenakan kedua-duanya) atau dapat bersifat alternatif (dikenakan salah satunya). Lihat tabel sanksi pidana di Bab 2 terdahulu.

Daluwarsa Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi WP, Penuntut Umum, dan Hakim. Jangka waktu 10 tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang selama 10 tahun.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

PENYIDIKAN

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidikan pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, serta mengetahui besarnya kerugian pada pendapatan negara. Penyidik pajak adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum dilakukannya penyidikan adalah Pasal 44, 44A dan 448 UU KUP. Selain itu dalam pelaksanaannya penyidikan harus tunduk pada ketentuan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku (UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP). Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaannya penyidikan diatur dalam KEP-272/PJ/2002.

Persiapan Penyidikan

Penyidikan dilakukan berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berisi usul untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah mempertimbangkan usul ini kemudian Dirjen Pajak menerbitkan Instruksi untuk melakukan penyidikan. Atas dasar instruksi ini segera diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Unit Penyidikan Pajak kepada penyidik.

Pelaksanaan Penyidikan

Rangkaian pelaksanaan penyidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Saat dimulainya penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara RI dan kepada Tersangka.

2. Penindakan

Penindakan terdiri dari :
a)  Pencegahan ke Luar Negeri;
b)  Penggeledahan dan atau Penyitaan;
c)  Pemanggilan Tersangka dan Saksi atau Ahli;
d)  Penangkapan dan Penahanan.

3. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi atau Ahli

Pemeriksaan dilakukan secara manusiawi dan dapat meminta bantuan tenaga ahli (misalnya psikolog, psikiater, atau juru bahasa/isyarat). Khusus untuk saksi atau ahli dilakukan acara pengambilan sumpah atau janji.

4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. BAP merupakan bukti otentik yang akan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan guna tindakan berikutnya.

5. Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume

Berbeda dengan BAP, BA Pendapat/Resume lebih merupakan ikhtisar dari tahap-tahap pelaksanaan penyidikan yang telah dilakukan penyidik. Di akhir BA ini berisi simpulan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana perpajakan yang telah dilakukan oleh tersangka.

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan dalam hal (Pasal 44A dan 44B UU KUP):
a) tidak terdapat cukup bukti; atau
b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perpajakan; atau
c) peristiwanya telah daluwarsa; atau
d) tersangka meninggal dunia; atau
e) untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung.

Penyusunan Berkas Perkara

Kegiatan ini meliputi penyusunan isi berkas dan pemberkasan perkara. Penyusunan isi berkas dilakukan sesuai dengan urutan yang ditentukan dengan memperhatikan kelengkapannya. Sedangkan pemberkasan adalah kegiatan memberkaskan isi berkas perkara dengan syarat-syarat yang ditentukan mengenai susunannya, penghimpunan, pengikatan, penyegelan, dan penomoran. Maksudnya adalah agar berkas perkara memenuhi persyaratan teknis administrasi yang ditetapkan.

Penyerahan Berkas Perkara, Barang Bukti, dan Tanggung Jawab Tersangka kepada Penuntut Umum Melalui Penyidik Polri

Ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kasus tindak pidana perpajakan, proses penyidikan pajak tidak sampai menangani perkara ke Pengadilan Umum. Proses berikutnya seperti penuntutan dan penjatuhan vonis, sepenuhnya menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan. Jadi dengan adanya penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan tanggung jawab tersangka kepada institusi lain, maka kendali dan tanggung Jawab atas proses selanjutnya bukan menjadi kewenangan Ditjen Pajak lagi.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Ketentuan pemberian imbalan bunga dimaksudkan untuk terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi WP dengan kecepatan pelayanan oleh Ditjen Pajak. Sesuai dengan PMK No. 40/KMK.03/2005 yang mengacu kepada UU KUP, imbalan bunga diberikan kepada WP dalam hal terdapat :

a. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) UU KUP;

b. Keterlambatan penerbitan SKPLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) UU KUP;

c. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) UU KUP; atau

d. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU KUP.

Besarnya imbalan bunga ditetapkan sebesar 2% sebulan. Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan, dan kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan penuh. Sebagaimana halnya pengembalian kelebihan pembayaran paiak, pemberian imbalan bunga ini juga akan diperhitungkan terlebih dulu dengan utang pajak yang ada.

Imbalan bunga tersebut diberikan kepada WP oleh Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB). SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pemberian imbalan bunga yang diberikan kepada WP. SKPIB dibuat dalam rangkap tiga dengan peruntukan sebagai berikut :

  • Lembar ke-1 untuk WP yang bersangkutan;
  • Lembar ke-2 untuk KPPN;
  • Lembar ke-3 untuk KPP yang menerbitkan SKPIB.

Berdasarkan SKPIB di atas, kemudian Kepala KPP atas nama Menkeu menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB). SPMIB adalah surat perintah kepada KPPN untuk membayarkan imbalan bunga kepada WP atas beban rekening kas negara melalui Bank Operasional. SPMIB diterbitkan untuk per jenis pajak dan per masa/tahun pajak. SPMIB dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan sebagai berikut :

  • Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN;
  • Lembar ke-3 untuk WP yang bersangkutan;
  • Lembar ke-4 untuk arsip KPP yang menerbitkan SPMIB.

Secara operasional SPMIB dan SKPIB disampaikan oleh KPP ke KPPN secara langsung melalui petugas yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya berdasarkan SPMIB, KPPN akan menerbitkan SP2D. SP2D harus diterbitkan oleh KPPN paling lambat dua hari kerja sejak SPMIB diterima. Adapun ketika sudah dicairkan, imbalan bunga tersebut akan dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening WP yang berhak menerima imbalan bunga.

Imbalan Bunga Sebagaimana Dimaksud Pasal 11 ayat (3) UU KUP

Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sebesar 2% sebulan dengan masa imbalan bunga mulai akhir jangka waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan restitusi atau diterbitkannya SKPLB atau diterbitkannya SKPPKP sampai dengan diterbitkannya SPMKP, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak.

SKPIB dan SPMIB yang berhubungan dengan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) UU KUP diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMKP.

Imbalan Bunga Sebagaimana Dimaksud Pasal 17B ayat (3) UU KUP

Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB, dihitung sebesar 2% sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan setelah melebihi jangka waktu 12 bulan sejak permohonan WP diterima atau jangka waktu lain yang ditetapkan untuk kegiatan tertentu, sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB.

dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SKPLB.

SKPIB dan SPMIB yang berhubungan dengan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 17B ayat (3) UU KUP diterbitkan paling lambat satu bulan setelah penerbitan SKPLB.

Imbalan Bunga Sebagaimana Dimaksud Pasal 27A ayat (1) UU KUP

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding WP yang diterima sebagian atau seluruhnya, dihitung sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

SKPIB dan SPMIB yang berhubungan dengan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat (1) UU KUP diterbitkan paling lambat satu bulan sejak Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima WP.

Imbalan Bunga Sebagaimana Dimaksud Pasal 27A ayat (2) UU KUP

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (a) dan atau Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dihitung sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

SKPIB dan SPMIB yang berhubungan dengan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat (2) UU KUP diterbitkan paling lambat satu bulan sejak Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 11 UU KUP antara lain mengatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C UU KUP. Dengan catatan apabila ternyata WP masih mempunyai utang pajak, maka kelebihan itu akan langsung diperhitungkan (dikompensasikan) untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 27A UU KUP antara lain diatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang timbul sebagai akibat pengajuan keberatan atau permohonan banding WP diterima baik sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dalam ayat 2 pasal ini secara tersirat juga disebutkan tentang kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat sanksi administrasi yang sudah terlanjur dibayar WP namun ternyata dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat (1) a) yang diterbitkan sehubungan dengan diterimanya pengajuan keberatan atau permohonan banding WP.

Berdasarkan KMK No. 538/KMK.04/2000 kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan sejak :

a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KUP diterima;

b. SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP diterbitkan;

c. SKPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP diterbitkan;

d. Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima sebagaimana dimakud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU KUP;

e. SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) a diterbitkan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak (SPMKP).

PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK

Untuk dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak maka WP terlebih dulu harus mengajukan permohonan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini biasa disebut dengan permohonan restitusi pajak. Permohonan restitusi perlu dilakukan karena tanpa permohonan tersebut maka kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dikembalikan. Dikaitkan dengan permohonan restitusi, maka secara umum pola restitusi dalam UU KUP dibagi menjadi tiga, yaitu :

  1. Pasal 17              :  permohonan restitusi diajukan setelah diterbitkan SKPLB. Permohonan dilakukan melalui suatu surat tersendiri.
  2. Pasal 17 B           :  permohonan restitusi diajukan sebelum diterbitkan SKPLB. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi kotak isian restitusi dalam SPT atau dengan melampirkan surat permohonan tersendiri dalam SPT.
  3. Pasal 17 C           :  Permohonan restitusi diajukan sebelum dan tidak terkait SKPLB. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi kotak isian restitusi dalam SPT atau dengan melampirkan surat permohonan tersendiri dalam SPT.

Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 17 UU KUP

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa dikaitkan dengan Pasal 17 UU KUP, permohonan restitusi dilakukan setelah SKPLB diterbitkan. Artinya SKPLB ini semata-mata terjadi karena adanya penetapan pajak hasil dari suatu pemeriksaan. Penerbitan SKPLB ini tidak terkait dengan permohonan restitusi WP. SKPLB ini bisa berasal dari hasil pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Kurang Bayar atau Nihil, atau bahkan terhadap SPT yang menyatakan Lebih Bayar namun karena WP tidak memohon restitusi, maka penyelesaiannya diproses berdasarkan Pasal 17 UU KUP.

Setelah SKPLB diterbitkan, WP dapat mengajukan restitusi (dalam surat permohonan tersendiri) sebesar jumlah lebih bayar dalam ketetapan tersebut, kecuali apabila WP mengajukan keberatan atas penetapan tersebut. Dalam jangka waktu satu bulan sejak diterima permohonan restitusi WP, fiskus harus menerbitkan SPMKP.

Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 17B UU KUP

Untuk restitusi berdasarkan Pasal 17B UU KUP, permohonan WP diajukan pada saat penyampaian SPT. Ini artinya WP menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar disertai dengan permohonan restitusi. Permohonan dapat dilakukan WP dengan cara mengisi kotak yang tersedia di SPT atau melalui surat tersendiri yang dilampirkan di SPT. Oleh karena WP menyampaikan permohonan restitusi, maka setelah melakukan pemeriksaan fiskus harus memberikan ketetapan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan WP diterima secara lengkap.

Khusus untuk restitusi PPN yang diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu ekspor dan penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN, fiskus harus menerbitkan skp paling lambat dua bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap. Kecuali apabila alas pemohonan tersebut penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak (all taxes), maka jangka waktu penerbitan skp tetap 12 bulan.

Apabila jangka waktu di atas (12 atau 2 bulan) telah lewat dan skp belum diterbitkan, meskipun telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, rnaka permohonan restitusi WP dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan SKPLB paling lambat satu bulan sejak jangka waktu tersebut berakhir. Dalam hal ini SKPLB harus diterbitkan sesuai dengan jumlah lebih bayar yang diminta WP.

Dalam jangka waktu satu bulan kemudian, yakni setelah SKPLB terbit, fiskus harus sudah menerbitkan SPMKP.

Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 17C UU KUP

Berbeda dengan dua pola restitusi sebelumnya, dalam Pasal 17C proses restitusi tidak dikaitkan dengan penerbitan SKPLB. Oleh karena SKPLB merupakan produk pemeriksaan dan restitusi ini tidak terkait dengan SKPLB, maka atas restitusi ini juga tidak perlu dilakukan pemeriksaan namun cukup dilakukan penelitian.

Penelitian yang dimaksud di sini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya yang dilaporkan oleh WP Patuh, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Pelaksanaan penelitian relatif lebih sederhana dibandingkan dengan pemeriksaan. Oleh karena itu produk formal yang dihasilkan bukan SKPLB, melainkan berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

SKPPKP adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk WP Patuh yang melaporkan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang dalam SPT Tahunan PPh atau Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN. Menurut UU KUP SKPPKP diterbitkan paling lambat :

a. 3 bulan sejak permohonan diterima, untuk PPh;
b. 1 bulan sejak permohonan diterima, untuk PPN.

Setelah terbit SKPPKP, maka dalam jangka waktu satu bulan fiskus harus menerbitkan SPMKP. Namun sebelum SPMKP diterbitkan, terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). SKPKPP diterbitkan berdasarkan SKPPKP setelah diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®