PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN

PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK ATAU DIBEBASKAN.

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang  pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak atau dibebaskan diatur dalam KMK No. 575/KMK.04/2000 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN.

Berikut adalah isi dari peraturan tersebut  :

a. PKP yang menggunakan Barang Modal baik untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP  atau JKP yang atas penyerahannya terutang PPN maupun untuk kegiatan lain yang tidak  berhubungan langsung dengan usaha dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang besarnya  sebanding dengan persentase penggunaan Barang Modal untuk kegiatan usaha yang  terutang PPN.

b. PKP yang telah mengkreditkan seluruh Pajak Masukan atas Barang Modal tersebut pada  saat perolehannya, maka bagian Pajak Masukan untuk yang bukan kegiatan usaha untuk  menghasilkan penyerahan yang terutang PPN, harus dihitung kembali dengan rumus  sebagai berikut  :

p’ x PM/T

P’   :  Prosentase penggunaan bukan untuk kegiatan usaha,
PM            :  Pajak Masukan,
T    :  Masa Manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut  :

–   Untuk bangunan adalah 10  tahun
–   Untuk lainnya adalah  5 tahun.

c. PKP yang melakukan :
1)    Kegiatan usaha terpadu yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang  yang atas penyerahannya terutang PPN dan yang tidak terutang PPN;

2)    Kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang terutang PPN dan  yang tidak terutang PPN;

3)    Kegiatan menghasilkan/memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang terutang PPN dan yang  tidak  terutang PPN;

4)    Kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang PPN dan sebagian lainnya  terutang tetapi Dibebaskan;

Maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP yang  :
1)    Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau PPN-nya dibebaskan, tidak dapat dikreditkan;
2)    Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, dapat dikreditkan;
3)    Digunakan baik untuk unit/kegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN dan unit.kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau PPN-nya dibebaskan,  dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran usaha yang terutang PPN terhadap  peredaran seluruhnya.

Penghitungan kembali Pajak Masukannya menggunakan formula sebagai berikut :
a. Untuk Barang Modal  =

X/Y x PM/T

b. Untuk  Bukan  Barang  Modal  =

X/Y x PM

X          : Jumlah peredaran usaha yang penyerahannya tidak terutang PPN/dibebaskan,
Y          : Jumlah keseluruhan peredaran usaha,
PM      : Pajak Masukan,
T          : Masa Manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut  :
– Untuk bangunan adalah 10 tahun,
– Untuk lainnya adalah 5 tahun.

d.   Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di  atas diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dikreditkan pada suatu Masa Pajak selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah akhir tahun buku. Dengan demikian tidak perlu disetor dengan SSP tersendiri.

e.   Kewajiban menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tidak dilakukan jika masa manfaat Barang Modal tersebut telah terlampaui.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

FASILITAS PPN/PPnBM DIBEBASKAN

1.    PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003

Berdasarkan PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor dan  atau Penyerahan BKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN jo. KMK No. 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu, dijelaskan mengenai  :

a. Atas Impor BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah  :

1)    Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, dan alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, dan kendaraan khusus lainnya, dan komponen atau bahan  yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT PINDAD,  untuk keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di Dalam Negeri;
2)    Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
3)    Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
4)    Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal  pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan  penangkapan ikan nasional;
5)    Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan  digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
6)    Kereta Api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
7)    Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan TNI.

b.    Atas Penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah :

1)    Rumah sederhana,  rumah  sangat  sederhana,  rumah  susun  sederhana, pondok boro, asrama  mahasiswa  dan pelaiar,  sefta  peruma.han  lainnya,  yang  batasannya ditetapkan  oleh Menteri  Keuangin  setelah  mendengar pertimbangan  Menteri Pemukiman  dan Prasarana  WilaYah;
2)    Senjata, amunisi,  alat angkutan  di air, alat  angkutan  di  bawah  air, dan  alat angkutan  di udara,  kendaraan  lapis  baja,.  dan  kendaraan  khusus  lainnya’  dan komponen  atau nanan  yang  diperiukan  dalam,p-embuatan senjata dan  amunisi oleh pT  pruono, untuk’kefeduan TNI  dan  PoLRI  yang  belum  dibuat di Dalam Negeri;
3)    Vaksin  polio  dlm  rangka pelaksanaan program  Pekan  Imunisasi  Nasional (PIN);
4) Buku-buku  pelajaran  umum,  kitab  suci,  dan  buku-buku pelajaran  agama;
5) Kapal  laut,  kapal  angkutan sungai, kapal  angkutan danau  dan kapal angkutan penyeberanga,kapalpandu,kapaltunda,kapalpenangkapikan,kapaltongkang dan  suku  cadang  serta alat  Keselamatan  pelayaran  atau alat keselamatan manusia  yang di impor  dan  digunikan  oleh  Peiusahaan  Pelayaran  Niaga  Nasional atau  perusahaan  penangkapan  ikan  nasional;
6) Pesawat  udara  dan suku  caoang  serta  alat  keselamatan penerbangan  atau  alat keselamatan  manusia, peralatin  untuk  perbaikan atau pemeliharaan  yang di impor  digunakan  oleh perusahaan Angkutan udara  Niaga  Nasional.
7) Kereta  Api dan  suku  cadang  serta peralatan-untuk  perbaikan  pemeliharaan  serta prasarana  yang diimpor  dan  digunakan oleh PT Kereta Api  Indonesia;
8) Peralatan  yang  dgunakan  untuk penyediaan-data batas dan  photo  udara  wilayah Negara nepubiif  Indonesia yang dilakukan  TNI.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

FASILITAS DI BIDANG PPN DAN PPnBM

JENIS FASILITAS YANG DIBERIKAN

Berdasarkan Pasal 16B UU No. 18 tahun 2000, disebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya,  baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaaan pajak untuk :

a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu;
c. Impor BKP tertentu;
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
e. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

Berdasarkan Pasal 16B ini, dapat disimpulkan bahwa fasilitas perpajakan di bidang PPN dan  PPn BM harus diberikan melalui Peraturan Pemerintah.

Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM meliputi  :

  • Pajak Terutang Tidak Dipungut;
  • Pajak Terutang Dibebaskan.

Konsekuensi bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas adalah sebagai berikut  :

  • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN, dapat  dikreditkan;
  • Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

FASILITAS PPN/PPnBM TIDAK DIPUNGUT

1.    Dalam Ranqka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai oleh Hibah atau Dana  Pinjaman  Luar  Negeri

Fasilitas ini diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d. PP Nomor 25 Tahun 2001 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN Dan PPnBM Dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan  Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri. Peraturan  pelaksanaannya adalah KMK No. 239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. No. 486/KMK.04/2000.

Fasilitas yang diberikan adalah PPN/PPnBM tidak dipungut atas  :
a. Impor BKP;
b. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
d. Penyerahan BKP/JKP. Yang dilakukan oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri.

  • Apabila proyek pemerintah tersebut hanya sebagian saja yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri, maka fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut hanya atas  bagian yang dananya berasal dari hibah atau piniaman luar negeri.
  • Atas penyerahan BKP/JKP oleh Kontraktor Utama kepada pemerintah diterbitkan Faktur  Pajak Standar dengan dibubuhi cap “PPN/PPnBM Tldak Dipungut Eks PP No.43 tahun  2000″.
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dari dalam daerah pabean oleh Kontraktor  Utama  sehubungan  proyek di  atas dapat dikreditkan.
  • Kontraktor Utama adalah kontraktor, pemasok, konsultan yang berdasarkan kontrak  melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau plnjaman luar  negeri,  termasuk tenaga ahli yang dibiayai dengan hibah luar negeri.

2.    Kawasan Berikat Pulau Batam

Periode Sebelum 1 Januari 2004

Pemberian fasilitas di Kawasan Berikat Pulau Batam yang berlaku sebelum 1 Januari 2004 adalah berdasarkan KMK No. 47/KMK.O1/987 jo. No. 548/KMK.01/1994.

Pada tanggal 9 Maret 1998 sebenarnya telah dikeluarkan PP Nomor 39 Tahun 1998 yang menggantikan ketentuan di atas. Namun demikian PP Nomor 39 Tahun 1998 ini beberapa kali  ditunda pelaksanaannya, dan akhirnya tidak pernah diberlakukan karena mulai 1 Januari  2004 diberlakukan ketentuan PP Nomor 63 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003. Namun  sebagai literatur disini diberikan penjelasan atas ketentuan  PP Nomor 39 Tahun 1998.

Secara ringkas ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 1998 adalah sebagai berikut  :

a. Kawasan Berikat Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang dinyatakan sebagai kawasan berikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PPN/PPnBM Tidak Dipungut atas :
1)    Penyerahan BKP/JKP kepada PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam, sepanjang untuk  menghasilkan BKP yang diekspor;
2)    Impor BKP oleh PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam sepanjang untuk menghasilkan  BKP yang diekspor;
3)    Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sepanjang untuk menghasilkan BKP yang diekspor;
4)    Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sepanjang untuk menghasilkan BKP yang  diekspor.

Sejak 1 Januari  2OO4

Pada tanggal 31 Desember 2003 telah diundangkan PP Nomor 63 Tahun 2003 (s.t.d.d. PP Nomor 30 Tahun 2005) Tentang Perlakuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat (Bonded  Zone) Daerah Industri Pulau Batam mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Sebagai  peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan KMK No. 583/KMK.03/2OO3 tanggal 31 Desember 2003.

Dalam ketentuan yang baru ini perlakuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat Pulau Batam diatur sebagai berikut :
a. PPN dan PPn BM Tidak Dipungut atas :
1)    Penyerahan BKP kepada Pengusaha sepanjang PKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor; dan
2)    Impor BKP yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk  menghasilkan BKP yang akan diekspor.

b. Atas penyerahan BKP dan/atau Impor BKP selain dimaksud dalam butir 1) dan atas penyerahan JKP  di/ke Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam terutang  PPN dan/atau PPnBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut  :
1)    Untuk tahap pertama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004, PPN dan/atau PPnBM  dikenakan atas:
a)    Impor dan/atau penyerahan BKP berupa  :
–       kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor
baik beroda 2 atau lebih;
–       rokok dan hasil tembakau lainnya; dan
–       minuman yang beralkohol.
b)    Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri  pulau Batam.

2)    Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, PPN dan/atau PPnBM dikenakan atas impor dan/atau penyerahan BKP berupa barang-barang elektronik,  berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun  listrik.

3)    Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis BKP dan/atau JKP yang akan dikenakan PPN dan/atau PPnBM selain BKP sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas  dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 bulan.
c)Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dikenakan PPN.
d) Dalam KMK No. 583/KMK.03/2003 antara lain ditetapkan bahwa  :
1)    Bagi  PKP  yang menyerahkan  BKP memperoleh  fasilitas,  wajib  membuat  Faktur pajak yang dibubuhi  cap “PPN dan  atau PPnBM Tidak Dipungut sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003″.
2)    Atas impor BKP yang mendapat fasilitas, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  membubuhkan cap : ” PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003″  pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian  dokumen impor.
3)    Dalam hal BKP dimaksud ternyata tidak digunakan untuk menghasilkan BKP untuk  diekspor, maka PPN dan/atau PPnBM yang diberi fasilitas harus dibayar kembali ke kas  negara ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan.

3.    Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Fasilitas ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-229/PJ./2001 dan diberikan kepada  Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) serta Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) di  wilayah KAPET atas:

a. Impor Barang Modal/peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat  dan peralatan perkantoran semata-mata dipakai oleh PKB;

b. Impor Barang Modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan  produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;

c. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;

d. Pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) untuk diolah lebih lanjut;

e. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;

f. Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB  lainnya;

g. Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya  kepada PKP PDKB;

h. Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PERLAKUAN PPN ATAS SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah suatu kegiatan jasa pembiayaan dalam bentuk penyediaan Barang Modal. Pihak penyedia jasa lazimnya disebut sebagai lessor dan penerima jasa disebut lessee. Perlakuan di bidang PPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 jo. SE-10/PJ.42/1994. Sewa Guna Usaha (SGU) ini terdiri dari SGU dengan  hak opsi (finance lease) dan SGU tanpa hak opsi (operating lease).

SEWA  GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI

Adalah suatu perjanjian SGU di mana lesee pada akhir periode SGU mempunyai hak/opsi untuk membeli Barang Modal yang dileasingkan. Periode Sewa Guna Usaha dengan hak opsi sekurang-kurangnya adalah :

  • 2 tahun untuk Barang Modal golongan I;
  • 3 tahun untuk Barang Modal golongan II;
  • 7 tahun untuk Barang Modal golongan bangunan.

Perlakuan  PPN

  • Atas BKP yang dialihkan kepada lessee terutang PPN. Pajak Masukan atas BKP yang ditransaksikan pada saat pengalihan BKP dapat dikreditkan oleh lessee;
  • Atas pembayaran cicilan yang berupa pokok dan bunga oleh lessee kepada lessor tidak  terutang PPN.

Dalam pelaksanaannya perjanjian SGU dengan hak opsi dapat terputus sebelum akhir periode  SGU yang diperjanjikan karena beberapa sebab, yaitu :

a.    Force majeure
Yaitu kondisi yang terjadi di luar kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian  SGU, misalnya Barang Modal rusak karena bencana alam atau kebakaran. Atas peristiwa  ini ada yang mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi dan ada yang tidak  mendapatkan santunan.

b.    Default
Yaitu kondisi di mana lessee tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran SGU-nya karena kesulitan likuiditas atau masalah kebangkrutan.

c.    Sebab ekonomis
Terjadi karena lessee tidak berniat untuk menggunakan hak opsinya, misalnya karena  memandang tidak memiliki nilai secara ekonomis lagi.

Atas terputusnya perjanjian SGU dengan hak opsi sebelum periode leasing yang diperjanjikan  karena force majeur yang mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi, default, dan sebab  ekonomis maka Pajak Masukan yang pernah dikreditkan oleh lessee harus dikembalikan  sebagian proporsional dengan periode Sewa Guna Usaha yang belum terselesaikan.

Perlakuan untuk Penghitungan PPh

Beban depresiasi atas aktiva yang diperoleh melalui SGU dengan hak opsi merupakan non-deductible expense. Pembayaran angsuran SGU (pokok + bunga) merupakan deductible  expense. (Lihat kembali di modul PPh Badan)

Perlakuan PPh Pasal 23

Atas pembayaran bunga yang termasuk dalam pembayaran cicilan oleh lessee kepada lessor  yang terkait dengan perjanjian SGU dengan hak opsi tidak perlu dipotong PPh Pasal 23 oleh  lessee. (Lihat kembali di modul PPh Badan)

SEWA GUNA  USAHA TANPA  HAK OPSI

Adalah suatu perjanjian SGU di mana lessee pada akhir masa SGU tidak memiliki hak untuk membeli Barang Modal dileasingkan. Perlakuan PPN-nya sama seperti transaksi sewa-menyewa. Dalam hal ini lessor memungut PPN atas Penggantian yang dimintakan kepada  lessee atas aktiva yang disewakan.

Beban sewa merupakan deductible expense bagi lessee, sementara itu beban penyusutan  merupakan deductible expense bagi lessor. Atas pembayaran sewa dari lessee kepada lessor  dipotong PPh pasal 23 oleh lessee.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®