PENGAKUAN PENGHASILAN

Di dalam akuntansi pengakuan seringkali diinterpretasikan sebagai pencatatan menyangkut efek dari suatu transaksi, kejadian atau keadaan terhadap elemen-elemen Laporan Keuangan dalam pembukuan sehingga dapat disajikan di Laporan Keuangan. pada aspek pengakuan ini prinsi p realisasi penghasilan yang dianut dalam undang undang pajak Penghasilan sering berbeda dengan standar akuntansi keuangan (SAK) meskipun disiplin akuntansi menggunakan kreteria pengakuan pendapatan yang sama (diperoleh earned, diterima atau direalisasikan realized dan dapat direalisasikan realizable). Oleh karena itu membedakan antara saat diperolehnya atau dapat direalisasikannya suatu penghasilan dengan saat pengakuannya mutlak diperlukan.

Wajib Pajak seringkali diberi kesempatan untuk mengakui suatu penghasilan yang direalisasikannya sesudah terjadi pada masa-masa pajak sebelumnya. Hal ini diakibatkan stelsel akrual bukan satu-satunya dasar penentuan penghasilan atau laba-rugi periodik yang dianut UU PPh. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu adakalanya UU PPh mengharuskan perusahaan untuk mengakui penghasilan dalam masa-masa paiak setelah masa pajak direalisasikannya penghasilan. Beberapa alasan mengapa kondisi demikian terjadi diantaranya adalah :

1.   Continuity of Interest

Membedakan antara realisasi dan pengakuan menyangkut penghasilan di dalam menentukan konsekuensi fiskal dari transaksi-transaksi penjualan atau pengalihan harta yang digunakan secara aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting sifatnya. Suatu investasi dalam harta tetap ditukarkan dengan harta tetap sejenis maka keuntungan atau kerugiannya yang terjadi tidak harus diakui dalam periode atau masa pajak terjadinya transaki pertukaran, tapi dapat diakui dalam periode atau masa pajak setelah terjadinya transaksi tersebut. Demikian pula dengan transaksi penggabungan usaha atau merger dari dua atau lebih perusahaan.

Alasan yang mendasari untuk ditunda dan ditangguhkannya pengakuan keuntungan atau kerugian semacam itu adalah realitas/fakta tidak adanya tambahan kemampuan ekonomis dari Wajib Pajak. Perubahan yang tampak terjadi dalam status ekonomi WP sebenarnya hanya dalam bentuk dan tidak dalam subtansi ekonominya. Dalam perpajakan konsep pemikiran ini disebut continuity of interest.

2.    Asas Kemampuan Membayar (Ability to Pay)

Asas continuity of interest mencerminkan suatu konsep yang mendasari setiap sistem perpajakan, yang sering kali disebut ability to pay, saat yang paling tepat untuk memungut dan menagih paiak adalah saat WP mempunyai cukup uang untuk membayar kewajiban pajaknya.

3. Asas Subtansi Ekonomik

Konsep dasar lain yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengakuan penghasilan baik untuk pelaporan keuangan komersial maupun fiskalnya adalah asas subtansi ekonomi. Pada prinsipnya subtansi ekonomi suatu transaksi harus diutamakan dari pada bentuk dan status hukumnya.

Beberapa bentuk pengakuan penghasilan diantaranya :

a. Pengakuan Pendapatan sebelum Penyerahan Barang Atau Jasa
Contoh : Penyelesaian kontrak jangka panjang

b.Pengakuan Pendapatan Setelah Penyerahan Barang Atau Jasa
Contoh :
–     Installment sales;
–     Cost recovery;
–     Metode kas.

PENGUKURAN

Hal yang terkait erat dengan masalah pengakuan adalah masalah pengukuran. Ada lima atribut pengukuran yang digunakan dalam praktek akuntansi :

1. Biaya historis (historical cost) adalah harga tunai ekuivalen untu barang atau jasa pada tanggal perolehan;

2. Biaya pengganti saat ini (current replacement cost) merupakan harga tunai ekivalen yang akan dibayarkan sekarang untuk membeli atau mengganti jenis barang atau jasa yang sama;

3. Nilai pasar saat ini (current market value) adalah harga tunai ekivalen yang dapat diperoleh dengan menjual suatu aktiva dalam likuidasi yang dilaksanakan secara terarah;

4. Nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value) adalah jumlah kas yang Diperkirakan akan diterima atau dibayarkan dari hasil pertukaran aktiva atau kewajiban dalam kegiatan normal perusahaan;

5. Nilai sekarang (present value) yang didiskontokan adalah jumlah arus kas masuk bersih dimasa mendatang yang didiskontokan pada nilai sekarang.

Pajak tidak sepenuhnya menggunakan atribut pengukuran yang sama dengan akuntansi. Dalam perpajakan atribut pengukuran yang sering digunakan adalah :

1. Nilai perolehan yaitu berupa harga jual/beli. Nilai perolehan dipakai apabila transaksi melibatkan pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa sehingga harga yang ditransaksikan merupakan harga yang wajar;

2. Harga pasar wajar, nilai ini dipakai apabila transaksi yang terjadi melibatkan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan Istimewa terjadi dalam hal :

  • Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain , atau hubungan antara Pengusaha dengan Penyertaan sebesar 25 % atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih. Demikian Pula hubungan  antara dua Pengusaha atau lebih yang disebutkan terakhir.
  • Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua Pengusaha atau lebih berada dibawah pengusaha – Pengusaha yang sama, yaitu penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
  • Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat :

–     Sedarah lurus satu derajat, yaitu: ayah/ibu dengan anak;.
–     Sedarah kesamping satu derajat, yaitu: kakak dengan adik;
–     Semenda lurus satu derajat, yaitu: mertua dengan menantu atau ayah/ibu dengan anak tiri;
–     Semenda kesamping satu derajat, yaitu: hubungan saudara ipar;
–     Jika antara suami istri ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan keduanya merupakan hubungan istimewa.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

KONSEP PAJAK

Konsep penghasilan untuk tujuan Pajak Penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertical dan horizontal serta dapat dipakai sebagai suatu instrument kebijakan ekonomi dan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak penghasilan,penghasilan didefinisikan sebagai :

  • Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak;
  • Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia;
  • Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib Pajak;
  • Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari unsur-unsur definisi penghasilan diatas dapat dikatakan penghasilan merupakan kenaikan daya beli yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Definisi penghasilan menurut konsep pajak tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi menurut akuntansi, karena keduanya menitikberatkan makna penghasilan atau laba bersih sebagai suatu aliran (inflows). Namun demikian keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar karena dalam pengertian penghasilan menurut undang undang Pajak Penghasilan tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya perkecualian terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari transaksi modal dan koreksi laba-rugi tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun uu PPh menggunakan konsep dan asas pemajakan atas penghasilan yang berbeda dari konsep akuntansi. Akan tetapi UU PPh dibuat tidak semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini antara lain merupakan salah satu faktor yang membuat UU PPh harus menetapkan secara Pasti tentang :
1. Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak ;
2. Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak tapi pajaknya ditanggung pemerintah;
3. Penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Pertimbangan efeKtifitas dan efisiensi dalam pemungutannya juga menuntut UU PPh untuk menetapkan adanya berbagai kategori penghasilan dalam, misalnya :

1. Penghasilan yang dikenakan tarif tertentu dan bersifat final dan penghasilan yang di kenakan pajak berdasarkan tarif progresif;

2. Penghasilan yang pajak-pajaknya harus dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib Pajak dan penghasilan yang pajaknya dipungut oleh pemberi penghasilan di pihak lain.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang disebutkan dalam uu PPh adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh UU PPh :

–        Semua  pembayaran atau imbalan sehubungandengan pekerjaan, seperti ; upah, gaji, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak.

–        Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura Yang diberikan oleh non subyek Pajak Penghasilan.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan :

–        Meliputi hadiah dari undian,pekerjaan,dan kegiatan seperti ; hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olah raga, dan sebagainya.

–        yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda Purbakala.

3. Laba usaha

4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (capital gains).

Keuntungan dari Penjualan atau pengalihan harta (aktiva) merupakan selisih lebih antara harga jual atau harga pasar wajar harta pada saat dijual/dialihkan dengan nilai perolehan (atas harta yang tidak dapat disusutkan) atau nilai sisa buku fiskal (nilai sisa buku berdasarkan penyusutan secara fiskal) atas harta yang disusutkan.

Misalnya :

  • PT Abadi menjual sebuah aktiva berupa truk dengan harga jual Rp 80Juta.   Apabila nilai sisa buku fiskal truk tersebut sebesar Rp 20 juta, maka keuntungannya adalah Rp 60 juta (merupakan obyek PPh).

Apabila penjualan harta tersebut dilakukan antara badan usaha dengan pemegang sahamnya (pihak yang memiliki hubungan istimewa), maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung keuntungan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya :

  • PT Abadi dalam kasus di atas mejual truknya kepada Tn Amin (pemegam saham) seharga Rp 40 juta. Keuntungan PT Abadi yang merupakan obyek Pajak penghasilan tetap sebesar Rp 60 juta (harga pasar wajar dikurangi Nilai Sisa buku fiskal ). Bagi Tn Amin pun jumlah sebesar Rp 40 juta merupakan obyek PPh (selisih nilai pasar wajar di atas jumlah yang dibayarkan).

Keuntungan atas pengalihan harta bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan dalam hal :

–        pengalihan harta sebagai bantuan atau sumbangan atau hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam  garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

–        Pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha Wajib Pajak yang diperkenankan melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan nilai buku atau metode pooling of interest (perusahaan yang akan menjual sahamnya di bursa efek).

–        Artinya, baik bagi pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima Pengalihan tidak terdapat keuntungan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan.

–        Pihak yang mengalihkan pun tidak dapat membebankan nilai sisa buku fiska aktiva tersebut sebagai biaya (non deductible sesuai dengan Pasal 9 UU PPh).

5. Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya.

–        Pengembalian (restitusi pajak) yang semula telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung penghasilan Kena Pajak,  merupakan obyek Pajak Penghasilan.

–        Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang  sudah dibayar dan dibebankan Sebagai biaya yang karena suatu sebab dikembalikan. Jumlah yang dikembalikan tersebut merupakan penghasilan.

6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang  :

–        Premium terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya.

–        premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi.

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu terdiri dari:

–        Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung,dengan nama dan dalam bentuk apapun;

–        Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

–        Pemberian saham bonus tanpa penyetoran, termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio saham, kecuali : apabila jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tersebut tidak melebihi jumlah setoran modalnya (PP Nomor 138 Tahun 2000);

–        Pembagian laba dalam bentuk saham (dividen saham);

–        Pencatatan tambahan modal tanpa penyetoran, kecuali yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap (PP Nomor 138 rahun 2000);

–        Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

–        Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor, jika dalam  tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali tersebut akibat dari pengecilan modal (statuter) yang dilakukan secara sah;

–        Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

–        Bagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi;

–        Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

–        Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota koperasi;

–        pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

8. Royalti, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

–        Hak atas harta berwujud, misalnya hak pengarang, patent, merek dagang, formula, atau rahasia Perusahaan.

–        Hak atas harta berwujud, hak atas alat-alat industri, . komersial, dan ilmu pengetahuan, yaitu setiap peralatanyang mempunyai nilai intelektual, misalnya peratatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig).

–        Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri atau bidang lainnya.

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.

11. Keuntungan karena pembebasan utang :

–        Pembebasan utang merupakan penghasilan bagi pihak yang semula berutang dan biaya bagi pihak yang semula berpiutang.

–        Pembebasan utang debitur kecil, seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit untuk Perumahan Sangat Sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai jumlah tetentu dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan.

–        Utang debitur kecil adalah utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 350 juta (PP Nomor 130 Tahun 2000).

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing :

–        Dapat disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan  Pemerintah di bidang moneter.

–        Keuntungan selisih kurs yang disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas.

–        Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), keuntungan selisih kurs-nya diakui pada saat terjadinya realisasi mata uang asing tersebut.

–        Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun (per tanggal neraca), maka keuntungan selisih kurs-nya diakui pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

–        Keuntungan selisih kurs karena kebijakan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca, dan diakui secara bertahap berdasarkan realisasi mata uang tersebut.

13. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).

14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak :

–        Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik penghasilan yang telah dikenakan pajak yang belum dikenakan pajak, maupun penghasilan yang bukan obyek pajak.

–        Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan merupakan obyek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan (obyek pajak).

Adapun yang menurut Undang-undang bukan termasuk dalam kategori penghasilan adalah :

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ying dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak seha harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan Keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil  termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.

2) Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3) Warisan.

4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau Penyertaan modal.

5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa.

7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat :

–    dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

–    dalam hal penerima dividen adalah Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

9) Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu ;

–       deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia

–       obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia

–       saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Lihat Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994.

10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.

11) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh. perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.

12) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut :

–       merupakan perusahaan kecil atau menengah (UKM) atau yang menjalankan usaha dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (250/KMK.04/1995 ); dan

–       sahamnya  tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENGHASILAN : KONSEP, PENGAKUAN, DAN REALISASI

PENDAHULUAN

Istilah penghasilan sudah umum dikenal dalam masyarakat. Pada umumnya penghasilan selalu dikaitkan dengan setiap arus kas yang masuk sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan orang. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dikatakan mempunyai kemampuan atau potensi  ekonomis untuk melakukan pengeluaran atau memupuk kekayaan. Oleh karena itu, penghasilan merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomis seseorang. Itulah sebabnya mengapa menurut teori gaya pikul, pajak  dibebankan sesuai dengan kesanggupan seseorang dalam melakukan pembayaran ( ability to pay ). Untuk pajak atas penghasilan misalnya,  hampir semua sepakat bahwa orang yang mempunyai penghasilan lebih besar, sudah seharusnya bila menanggung pajak yang lebih besar pula.

Pada prinsipnya PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subyek pajak dalam tahun pajak. PPh hanya dikenakan pada akhir tahun saja pada saat seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak selesai dihitung oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, menentukan jumlah penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Waiib pajak dalam satu tahun pajak mutlak ditentukan untuk  dapat menentukan jumlah PPh yang harus dibayar atau terutang oleh Wajib Pajak.

Untuk dapat melaksankan ketentuan dalam uu PPh, bisa mengidentifikasi pos-pos yang termasuk dalam definisi penghasilan saja belum cukup. Berbagai persoalan menyangkut kapan penghasilan harus diakui dan dilaporkan, bagaimana penghasilan harus diukur dan masih banyak pertanyaan lain yang harus segera  dicarikan solusinya. Pada bab ini akan coba dibicarakan mengenai masalah-masalah tersebut.

KONSEP AKUNTANSI

Berdasarkan Kerangka Dasar Laporan Keuangan Penghasilan didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan/penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan mencakup Pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains).

Berdasarkan PSAK 23 paragraf 06, Pendapatan (revenue) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari akivitas  normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Sedangkan keuntungan (gains) didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.

Dalam akuntansi digunakan pendekatan transaksi (transaction approach) dan konsep harga pertukaran (exchange price) sebagai dasar pengukuran penghasilan. Alasan utama digunakannya pendekatan dan harga tersebut adalah karena transaksi yang sebenarnya terjadi dan harga pertukaran bersifat objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Suatu penghasilan belum diperoleh atau belum direalisasikan sampai dengan penghasilan dapat diasosiasikan dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bisa mengakibatkan timbulnya penghasilan tersebut. Artinya jasa sudah harus diberikan atau barang sudah harus diserahkan, dijual, ditukarkan atau dikonversikan menjadi barang atau jasa lain terlebih dahulu, sebelum sejumlah penghasilan dianggap diperoleh (earned) direalisasikan (realized) atau dapat direalisasikan (realizable). Konsep yang berkaitan dengan saat pengakuan penghasilan semacam ini di dalam akuntansi disebut sebagai konsep realisasi pendapatan.

Pendekatan transaksi memunculkan definisi yang jelas mengenai bagaimana elemen Laba-rugi harus diakui dan dicatat di dalam Laporan Keuangan. Sesuai dengan prinsip akrual yang sudah diterima umum, pengakuan tidak harus terjadi pada saat uang kas diterima. Kerangka konseptual akuntansi keuangan mengidentifikasikan dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan bagaimana pendapatan dan keuntungan harus diakui yaitu realisasi dan proses menghasilkan laba (earning process). Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila :

1. pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan;
2. pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena kebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

Untuk menentukan laba tidak hanya kriteria pengakuan pendapatan yang harus ditetapkan, tetapi prisip-prinsip untuk mengakui beban dan kerugian juga harus ditentukan dengan jelas. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penandingan langsung. Yaitu mempertemukan beban dengan pendapatan tertentu. Contoh harga pokok penjualan jelas merupakan beban langsung yang dapat ditandingkan dengan penjualan barang.

2. Pengakuan segera. Atas beban-beban yang tidak berkaitan dengan pendapatan tertentu tapi berkaitan untuk memperoleh barang dan jasa yang secara tidak langsung membantu menghasilkan pendapatan diakui sebagai beban periode yang bersangkutan. Contoh ; biaya gaji,biaya administrasi dan lain-lain.

3. Alokasi sistematik dan rasional. Dilakukan untuk pengakuan beban umum yang berkaitan dengan aKtiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periodeakuntansi.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

REKONSILIASI ANTARA SPT PPh BADAN DENGAN SPT MASA PPN DAN PPnBM

Berkaitan dengan equalisasi antara omset PPN dan jumlah peredaran usaha menurut SPT PPh berdasarkan ketentuan perpajakan wajar jika terdapat selisih antara omset PPN dan jumlah peredaran usaha SPT PPh, hal ini disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Penjualan kredit, dalam penjualan kredit PKP penjualan dapat menunda pembuatan Faktur Pajak Standar sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang (invoice) sepanjang belum diterima uang sehingga menyebabkan selisih omzet antara SPT PPh dan PPN terutama untuk penjualan kredit yang dilakukan pada akhir tahun buku.

b. Penerimaaan uang muka (pesanan), sudah terutang PPN tapi belum merupakan penjualan (penghasilan), terutama uang muka pada akhir tahun buku, misalnya pada tanggal 20-12-1998 diterima uang muka sebesar Rp 100 juta tapi sampai 31-12-1998 belum ada realisasi penjualan.

c. Pengiriman barang konsinyasi untuk dijual sudah terutang PPN, tetapi belum merupakan penjualan (penghasilan), pengakuan penghasilan setelah realisasi penjualan dilaporkan komisioner.

d. Pemakaian sendiri untuk konsumsi, diberikan kepada pegawai pemberian cuma-Cuma atau disumbangkan terutang PPN berdasarkan.harga jual dikurangi laba (dalam prakteknya dihitung berdasarkan harga pokok) bukan merupakan penghasilan tetapi mengurangi persediaan atau harga pokok penjualan boleh dibuat Faktur Pajak Standar, pemakaian sendiri untuk produksi boleh dibuatkan Faktur Pajak Standar.

e. PKP yang mempunyai cabang termasuk lokasi usaha perwakilan, unit pemasaran yang belum mendapat persetujuan sentralisasi PPN. Penyerahan atau pengiriman barang dari kantor pusat ke cabang dari cabang ke cabang atau antar cabang sudah terutang PPN, tetapi belum merupakan penjualan.

f. Ekspor dikenakan PPN dengan 0% atau tidak terutang PPN, tapi merupakan penjualan atau menambah omset pada SPT PPh.

g. Penjualan BKP ke Kawasan Berikat, PPN-nya tidak dipungut, tapi masuk omset penjualan pada SPT PPh, Faktur Pajak Standar tetap dibuat ditera/dicap : ‘PPN Tidak dipungut…’

h. Potongan penjualan yang diberikan setelah faktur pajak dibuat tidak dapat mempengaruni DPP PPN tetapi mengurangi jumlah peredaran pada SPT PPh.

i. Retur penjualan yang seharusnya dibuat nota retur, tetapi dibuat FP Standar seakan-akan terjadi jual-beli, tidak mengurangi omset pada SPT PPN, tetapi mengurangi jumlah peredaran pada SPT PPh.

j. Selisih Kurs, invoice yang dibuat dalam valuta asing dicatat dalam penjualan (SPT PPh) berdasarkan kurs realisasi, tapi DPP PPN berdasarkan kurs Menteri Keuangan.

REKONSILIASI ANTARA SPT PPh BADAN DENGAN SPT PPh PASAL 23, PPh PASAL 26, PPh PASAL 21 DAN PPh FINAL

Biaya yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan atau yang terdapat dalam laporan laba-rugi yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan, ada yang merupakan obyek pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain (withholding tax) terutang pada saat pembayaran bagi perusahaan yang pembukuannya menggunakan stelsel kas atau pada saat terutang (dibukukan sebagai utang/biaya) bagi perusahaan yang pembukuannya menggunakan stelsel akrual.

Pemotongan PPh Final atas jasa konstruksi dan jasa konsultan dilakukan pada saat pembayaran.

Terlambat atau kurang melakukan pemotongan pajak dikenakan sanksi 2% perbulan maksimal 48%, sedangkan jika tidak melakukan atau tidak menyetorkan pemotongan pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®