JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Sebelumnya, dalam KMK No. 545/KMK.04/2000 masih diatur mengenai jangka waktu pemeriksaan untuk Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Sederhana. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan tersebut kemudian dihapus dalam PMK No.123/PMK.03/2006). Rupanya Ditjen Pajak bermaksud menurunkan derajat pengaturan mengenai jangka waktu pemeriksaan ke tingkat pengaturan vang lebih teknis, yakni cukup di Peraturan Dirjen Pajak (PER) atau Surat Edaran (SE).

A. Mengenai Pemeriksaan Kantor misalnya, di PER-173/PJ/2006 yang merupakan revisi dari KEP-142/PJ./2005, antara lain diatur:

a. Pemeriksaan Kantor dilaksanakan pada jam atau hari kerja dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 bulan.

b. Dalam hal PSK dilakukan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh PKP kegiatan tertentu, jangka waktu pemeriksaannya adalah satu bulan dan dapat diperpanjang selama 3 minggu.

c. Apabila dipandang perlu, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dapat dilanjutkan diluar jam atau hari kerja.

Sedangkan untuk Pemeriksaan Lapangan, ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan tidak diatur di PER-123/PJ/2006. Ketentuan ini juitru ditemukan di SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak. Di SE ini, selengkapnya mengenai jangka waktu pemeriksaan diatur sebagai berikut :

B. Pemeriksaan Lengkap (PL)

1)  PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung sejak saat surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 bulan;

2)  PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.

C. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

1)  PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemerikaan Pajak diterima oleh WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan;

2)  PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P2 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.

D. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu.

E. Pemeriksaan dengan Korespondensi harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung sejak saat Surat Permintaan Keterangan dalam rangka pemeriksaan dan korespondensi dikirimkan kepada WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu.

JENIS-JENIS PEMERIKSAAN

Mengenai jenis-jenis pemeriksaan, kini tidak lagi diatur dalam satu peraturan, melainkan tersebar di beberapa peraturan disesuaikan dengan kebutuhan Ditjen Pajak. Dari beberapa peraturan tersebut dapat ketahui jenis-jenis pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu seperti diuraikan di bawah ini.

Pemeriksaan Rutin (SE-03/PJ.7/2005)

Kriteria Pemeriksaan Rutin :

A. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan:

1)    SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar (Pemeriksaan Lebih Bayar).
2)    SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/ WP Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar (Pemeriksaan RTLB). Pemeriksaan ini dapat juga dilakukan apabila SPT Tahunan PPh tahun atau tahun-tahun sebelum dan sesudah tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan rugi dengan mengirimkan pemberitahuan perluasan pemeriksaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3)    SPT Tahunan PPh WP orang Pribadi/WP Badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Dirjen Pajak.

B. WP melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemerikaan dapat dilakukan terhadap WP yang mengajukan permohonan sendiri atau dapat berdasar informasi dari media masa atau pihak lain bahwa WP akan melakukan hal tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun – tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus.

C. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

D. WP Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PEMERIKSAAN PAJAK

LATAR BELAKANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Sistem self assesment dalam pemungutan pajak yang berlaku sekarang ini telah memberikan kepercayaan lebih besar kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai perwujudan dari sistem ini WP diberikan kesempatan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan WP akan dianggap benar selama belum ditetapkan lain oleh Dirjen Pajak.

Bertitik tolak dari sistem self assesment di atas, maka dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan guna menguji sampai sejauh mana tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewaiiban perpajakan tersebut. Dalam praktiknya, alasan yang diusung oleh Dirjen Pajak untuk melakukan tindakan pemeriksaan ini juga berkembang untuk tujuan lainnya. Pemeriksaan sendiri, menurut UU KUP didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dgn mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DASAR HUKUM DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum dilakukannya pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 UU KUP dan KMK No.545/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK No.123/PMK.03/2006. Sedangkan petunjuk teknis pemeriksaan pajak diatur dalam PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan KEP-142/PJ./2005 s.t.d.d. PER-173/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. Bahkan dirasa masih belum cukup, untuk keperluan koordinasi bersama seluruh jajarannya, hampir untuk setiap tahunnya Dirjen pajak selalu rnenjabarkan kegiatan pemeriksaan ini dalam bentuk surat edaran atau SE tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Tujuan Pemeriksaan

Adapun tujuan umum pemeriksaan pajak secara tegas diberikan di Pasal 29 UU KUP jo. KMK No. 545/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK No.123/PMK.03/2006, yaitu untuk:

A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP; dan

B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan WP, dapat dilakukan dalam hal :

  1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  2. SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi;
  3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
  5. Ada indikasi kewajiban perpajakan lainnya tidak dipenuhi.

Selain itu, pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya :

  1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
  7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  9. Pemerikaan dalam rangka penagihan pajak;
  10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
  11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pemerikaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melakukan pemeriksaan adalah Pemeriksa Pajak yaitu PNS di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksa Pajak bernaung di bawah kantor unit kerja yang biasa disebut Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3). UP3 dapat dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan namanya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan), Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

A. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, tempat tinggal WP atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak yang meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lapangan ini dapat berupa .Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana. Pengertian keduanya adalah sebagai berikut:

1)    Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

2)    Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

B. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) atau pemeriksaan dengan Korespondensi. PSK adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada WP untuk datang ke Kantor Ditjen Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Sedangkan Pemeriksaan dengan Korespondensi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan surat-menyurat secara tertulis antara Pemeriksa Pajak dan WP melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan tidak ada kontak langsung dengan WP.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PERBEDAAN METODE UTANG PAJAK DAN METODE PAJAK TANGGUHAN (DEFERRED TAX ASSETS)

PT Kurnia mengakui kerugian Rp 200 juta pada laporan keuangan tahun 2001 karena penghapusan piutang. Menurut fiskal jumlah ini hanya dapat dikurangkan pada saat kerugian tersebut direalisasi, yaitu saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Tahun 2003 piutang tersebut baru dapat dihapuskan sesuai letentuan perpajakan. PPh terutang tahun 2001 Rp 300 juta dan tahun 2003 Rp 350 juta. Tarif PPh 30%.

5.aktiva pajak tangguhan tahun 2001
Dengan metode utang pajak, tahun 2001 tidak ada pengakuan beban pajak tangguhan Karena pengeluaran biaya belum direalisasi. Sehingga beban PPh tahun 2001 tidak dipengaruhi oleh pengakuan kerugian penghapusan piutang. Tetapi pada saat realisasi tahun 2003), terdapat pengakuan beban pajak akibat kerugian penghapusan piutang, yang belum diakui Pada tahun 2001.

Sebaliknya jika menggunakan metode pajak tangguhan, beban pajak tangguhan diakui pada tahun 2001. Sehingga beban PPh tahun 2001 menurut metode pajak tangguhan lebih kecil dari pada menurut metode utang pajak. Tetapi pada saat direalisasi (tahun 2003) tidak ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sehingga pada tahun 2003 beban PPh menurut metode pajak tangguhan lebih besar dari pada menurut metode utang pajak.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya, dan dipisahkan antara aktiva/kewajiban pajak kini dan tangguhan. Aktiva pajak kini harus dikompensasi dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan dalam neraca.

6.komponen2 utama6. komponen2 utamann

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PERBEDAAN METODE UTANG PAJAK DAN METODE PAJAK TANGGUHAN (DEFERRED TAX LIABILITIES)

Diketahui pada tahun 2001:

  • Laba sebelum pajak menurut akuntansi Rp 400 juta, tarif PPh 30%;
  • Tidak ada perbedaan tetap;
  • Perbedaan temporer hanya disebabkan oleh penyusutan aktiva tetap, dengan rincian sebagai berikut :

1.penyusutan fiskal

Hitung :

  • Penghasilan kena pajak (menurut SPT) tahun 2001;
  • Beban PPh (menurut SPT) tahun 2001 dengan metode utang pajak dan metode pajak tangguhan;
  • Penghasilan bersih (menurut akuntansi) tahun 2001 dengan metode utang pajak dan metode pajak tangguhan.

2.penghasilan kena pajak

Metode utang pajak dan metode pajak tangguhan akan menghasilkan beban PPh yang sama karena perhitungan beban PPh tidak dipengaruhi oleh perbedaan metode akuntansi. Perhitungan beban PPh hanya mengikuti ketentuan perpajakan.

3. penghasilan bersih

Beban pajak kini sama dengan jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak, seperti yang dilaporkan dalm SPT. Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat  kenaikan kewajiban pajak tangguhan.

Jika laba sebelum pajak tiap tahun Rp 400 juta dan perbedaan temporer karena penyusutan aktiva tetap terjadi selama 4 tahun, maka :

4.tahun penyusutan

Jika menggunakan metode pajak tangguhan, penghasilan bersih tiap tahun menjadi sama jumlahnya, karena pengaruh perbedaan temporer dibagi dalam empat tahun, sesuai dengan lamanya perbedaan temporer tersebut berpengaruh.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PSAK 46 : AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

PENDAHULUAN

PSAK 46 sebenarnya sudah mulai diberlakukan sejak tahun 1999.  Namun untuk perusahaan yang bukan perusahaan publik diperbolehkan menerapkan PSAK 46 ini untuk Laporan  Keuangan mulai tahun 2001.

PSAK 46 mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan suatu unit usaha. Selama ini perusahaan  tidak menyajikan perbedaan akibat pengaruh fiskal dalam Laporan Keuangan komersial. Jika terjadi perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perlakuan fiskal, hanya dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal tidak mempengaruhi laporan keuangan komersial karena tidak dicatat dalam pembukuan akuntansi. Akibatnya Laporan keuangan komersial tidak dapat menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal.

Karena Standar Akuntansi Internasional mensyaratkan penyajian perbedaan tersebut,  maka Laporan Keuangan yang disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak dapat dibandingkan Laporan Keuangan perusahaan asing. Sebab standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak mewajibkan penyajian dan pengungkapan perbedaan tersebut. Selain itu investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan lndonesia Juga tidak dapat mengevaluasi pengaruh perbedaan itu dalam Laporan Keuangan.

PENERAPAN PSAK 46 DALAM SPT WAJIB PAJAK

penyusunan Laporan Keuangan yang mengacu kepada  PSAK 46 hanya ditujukan untuk kepentingan pelaporan akuntansi. Penghasilan dan biaya yang timbul dari pengaruh perbedaan temporer akibat perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal hanya akan mempengaruhi laporan keuangan komersial. Perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi laporan pajak penghasilan dalam surat Pemberitahuan (SPT), yang selama ini selalu menggunakan metode utang pajak.

Jika terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal, SAK digunakan untuk Kepentingan pelaporan akuntansi. Sedangkan pelaporan fiskal mengacu pada ketentuan Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian penghasilan dan biaya yang timbul akibat penerapan PSAK 46 (yang menggunakan metode pajak tangguhan) tidak akan dilaporkan dalam SPT (yang menggunakan metode utang pajak).

PERBEDAAN TEMPORER

perbedaan perlakuan antara akuntansi dan fiskal menimbulkan dua jenis perbedaan, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Perbedaan Tetap terjadi akibat perbedaan pengakuan akuntansi dan fiskal. Perbedaan tetap ini tidak akan menghasilkan jumlah pendapatan atau beban yang sama antara akuntansi dan fiskal.

Yang dimaksud dengan Perbedaan Temporer adalah perbedaan jumlah tercatat aktiva atau kewajiban menurut dasar akuntansi dan dasar fiskal. Dasar akuntansi adalah nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban menurut pembukuan akuntansi. Dasar fiskal adalah nilai buku fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

perbedaan temporer akan menghasilkan pendapatan atau beban fiskal di masa yang akan datang ketika nilai aktiva dipulihkan atau jumlah kewajiban dilunasi. Secara total jumlah pendapatan atau beban menurut akuntansi dan fiskal akan sama selama periode terjadinya perbedaan itu.

Perbedaan temporer dapat berupa aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang bisa dikurangkan dan sisa kompensasi   terutang pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Perbedaan temporer yang menghasilkan aktiva pajak tangguhan dapat bersumber dari perbedaan pengakuan beban penghapusan piutang dan beban tuntutan hukum antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan temporer yang menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dapat bersumber dari perbedaan metode penyusutan dan perbedaan pengakuan penjualan cicilan antara akuntansi dan fiskal.

Kenaikan aktiva pajak tangguhan akan menimbulkan keuntungan pajak tangguhan dan Penurunannya akan menimbulkan beban pajak tangguhan.  Sebaliknya kenaikan kewajiban pajak tangguhan akan menimbulkan beban pajak tangguhan dan penurunannya akan menimbulkan keuntungan pajak tangguhan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®