JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Sebelumnya, dalam KMK No. 545/KMK.04/2000 masih diatur mengenai jangka waktu pemeriksaan untuk Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Sederhana. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan tersebut kemudian dihapus dalam PMK No.123/PMK.03/2006). Rupanya Ditjen Pajak bermaksud menurunkan derajat pengaturan mengenai jangka waktu pemeriksaan ke tingkat pengaturan vang lebih teknis, yakni cukup di Peraturan Dirjen Pajak (PER) atau Surat Edaran (SE).

A. Mengenai Pemeriksaan Kantor misalnya, di PER-173/PJ/2006 yang merupakan revisi dari KEP-142/PJ./2005, antara lain diatur:

a. Pemeriksaan Kantor dilaksanakan pada jam atau hari kerja dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 bulan.

b. Dalam hal PSK dilakukan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh PKP kegiatan tertentu, jangka waktu pemeriksaannya adalah satu bulan dan dapat diperpanjang selama 3 minggu.

c. Apabila dipandang perlu, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dapat dilanjutkan diluar jam atau hari kerja.

Sedangkan untuk Pemeriksaan Lapangan, ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan tidak diatur di PER-123/PJ/2006. Ketentuan ini juitru ditemukan di SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak. Di SE ini, selengkapnya mengenai jangka waktu pemeriksaan diatur sebagai berikut :

B. Pemeriksaan Lengkap (PL)

1)  PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung sejak saat surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 bulan;

2)  PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.

C. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

1)  PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemerikaan Pajak diterima oleh WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan;

2)  PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P2 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.

D. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu.

E. Pemeriksaan dengan Korespondensi harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung sejak saat Surat Permintaan Keterangan dalam rangka pemeriksaan dan korespondensi dikirimkan kepada WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu.

JENIS-JENIS PEMERIKSAAN

Mengenai jenis-jenis pemeriksaan, kini tidak lagi diatur dalam satu peraturan, melainkan tersebar di beberapa peraturan disesuaikan dengan kebutuhan Ditjen Pajak. Dari beberapa peraturan tersebut dapat ketahui jenis-jenis pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu seperti diuraikan di bawah ini.

Pemeriksaan Rutin (SE-03/PJ.7/2005)

Kriteria Pemeriksaan Rutin :

A. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan:

1)    SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar (Pemeriksaan Lebih Bayar).
2)    SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/ WP Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar (Pemeriksaan RTLB). Pemeriksaan ini dapat juga dilakukan apabila SPT Tahunan PPh tahun atau tahun-tahun sebelum dan sesudah tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan rugi dengan mengirimkan pemberitahuan perluasan pemeriksaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3)    SPT Tahunan PPh WP orang Pribadi/WP Badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Dirjen Pajak.

B. WP melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemerikaan dapat dilakukan terhadap WP yang mengajukan permohonan sendiri atau dapat berdasar informasi dari media masa atau pihak lain bahwa WP akan melakukan hal tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun – tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus.

C. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

D. WP Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>