MASALAH KERAHASIAAN DALAM PEMERIKSAAN

Untuk keperluan pemeriksaan pajak, kerahasiaan WP ditiadakan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU KUP.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak.

Hal ini diatur untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh WP, maka ketentuan dalam UU KUP menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

PENYEGELAN

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila WP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b UU KUP, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, barang, dan atau benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yang diperiksa dengan tujuan agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan apabila :

a. WP atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, termasuk tempat pengolahan data elektronik atau menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

b. WP atau kuasanya menolak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki ruangan tempat penyimpanan catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang diselenggarakan oleh perusahaan penyimpan arsip atau dokumen atau menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan di tempat WP atau tempat lainnya;

c. WP atau kuasanya tidak berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan dan pegawai WP yang diminta untuk mewakili WP menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan atau

d. Pemeriksa Pajak memerlukan upaya pengamanan dokumen sebelum pemeriksaan ditunda.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yarig diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Khusus untuk penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

PRODUK HUKUM PEMERIKSAAN

Produk hukum pemeriksaan pajak adalah surat ketetapan pajak yang dapat berupa :

1. SKPKB : bila pajak yang terutang lebih besar dari pada kredit pajak;
2. SKPN    : bila pajak yang terutang sama besar dengan kredit pajak;
3. SKPLB  : bila kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang;
4. SKPKBT : bila WP sebelumnya telah pernah diterbitkan SKP untuk jenis dan tahun pajak yang sama dan perhitungan pajak terutang lebih besar dari pada kredit pajak.

STP masih bisa diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan sepanjang terdapat bukti bahwa WP pajak tidak/kurang/belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>