PEMERIKSAAN ATAS SPT MASA PPN LEBIH BAYAR

Pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB menjadi satu paket dengan regulasi Pemerintah di bidang PPN, yaitu masalah pembenahan sistem pemberian restitusi PPN dan/atau PPnBM. Pertimbangan antara keinginan untuk mengamankan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum masalah jangka waktu pemberian restitusi pajak, telah berpengaruh banyak pada kebijakan dalam pemeriksaan jenis ini.

Setelah terbit PER-122/PJ./2006, Ditjen Pajak segera menindaklanjutinya dengan mengeluarkan PER-124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar dan SE-06/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar pada tanggal yang sama. Sejak saat itu, pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB selalu dilakukan dengan melakukan analisis risiko terhadap PKP yang meminta restitusi PPN dan/atau PPnBM.

Analisis Risiko adalah proses penilaian risiko ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk menentukan PKP dalam kategori risiko rendah, menengah atau tinggi baik yang bersifat analisis kuantitatif maupun kualitatif. Hasil analisis risiko ini digunakan sebagai dasar penentuan ruang lingkup pemeriksaan berikutnya, atau ruang lingkup dan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM pada pemeriksaan berikutnya. Ruang lingkup pemeriksaan atas SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui PSL, PSK atau PL.

Berdasarkan SE-06/PJ.7/2006, penentuan ruang lingkup pemeriksaan diatur sebagai berikut:

A. PKP yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Pemeriksaan dilakukan melalui PSL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah yakni :
(1)  Produsen;
(2)  Perusahaan terbuka; atau
(3) Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah.

(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain yang dimaksud pada huruf a) atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya.

2)  Pemeriksaan dapat dilakukan melalui PSK atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan fegiatan tertentu yang berbentuk perusahaan terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.

3)  Pemeriksaan dilakukan melalui PL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi;
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak.

B. PKP selain yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat/Daerah atau PKP yang terdaftar pada KPP WP Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah, pemeriksaannya dapat dilakukan melalui PSK.
2)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau yang disampaikan oleh PKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko menengah, atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya, pemeriksaannya dilakukan melalui PSL.
3)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi atau yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak pemeriksaannya dilakukan melalui PL.

Kegiatan Tertentu sebagaimana diatur dalam PER-122/PJ./2006 adalah kegiatan ekspor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN.

Untuk diketahui, bahwa selama PKP membukukan adanya nilai tambah, maka kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi antara lain dalam hal :

  • Penjualan ekspor;
  • Penyerahan kepada pengusaha di kawasan berikat;
  • Penyerahan BKP yang PPN-nya tidak dipungut;
  • Penyerahan kepada Pemungut PPN;
  • Penumpukan persediaan;
  • Perusahaan pada masa awal operasi.

Nantinya, dalam setiap pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar, poin-poin krusial yang dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKP, antara lain :

  1. Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah;
  2. Satu alamat PKP digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu PKP;
  3. Kegiatan PKP tidak ada atau tidak sesuai dengan pengukuhan;
  4. WP melakukan kegiatan sebagai PKP tetapi tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP;
  5. PKP merendahkan/tidak melaporkan Pajak Keluaran, misalnya dengan cara :1)    Tidak melaporkan seluruh penyerahan BKPIKP;
    2)    Melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor;
    3)    Melakukan ekspor fiktif;
    4)    Tidak memungut PPN Keluaran yang sebenarnya terutang PPN;
    5)    Menunda pelaporan Pajak Keluaran;
    6)    Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga penyerahan yang sebenarnya;
    7)    Menggunakan rekening piutang pemegang saham sebagai penerimaan dari Penjualan;
    8)    Membuat retur Penjualan fiktif;
    9)    Tidak melaporkan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma;
    10) Tidak memperlihatkan/meminjamkan seluruh Rekening Koran yang menampung seluruh hasil Penjualan BKP/JKP;
    11) Menerbitkan Faktur Pajak bermasalah yang dilakukan oleh importir atas dasar inden.

6. PKP meninggikan Pajak Masukan dengan cara :

1)  Meninggikan harga pembelian impor maupun lokal;.
2)  Melaporkan pembelian barang dari non-PKP menjadi pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur pajak masukan yang tidak dilakukan dalam transaksi Perolehan BKP/JKP;
3)  Melaporkan pembelian dari PKP maupun non-PKP yang atas pembelian tersebut Faktur Pajak Masukannya bermasalah;
4)  Tidak melaporkan Nota Retur dalam SPT Masa PPN;
5)  Mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
6)  Mengkreditkan secara berulang-ulang Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (9) UU PPN;
7)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan/atau pembayarannya;
8)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang transaksi perolehan BKP/JKP-nya tidak ada;
9)  Mengkreditkan faktur pajak masukan lebih dari satu kali;
10)   Mengkreditkan faktur pajak bermasalah;
11)   Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang-barang modal yang diperhitungkan juga-sebagai salah satu komponen harga perolehan (cost) harga yang disusutkan dan/atau diperhitungkan juga sebagai salah satu komponen biaya (expense) yang dibebankan pada periode terjadinya.

7. Jawaban konfirmasi yang sebelumnya menyatakan “tidak ada” berubah menjadi “ada”;
8. Hasil konfirmasi PEB dan/atau PIB di Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data yang tidak sesuai dengan nilai ekspor dan/atau impor ying dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar;
9. Hasil konfirmasi Faktur Pajak di program PK-PM pada Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data PM tidak sama dengan PK lawan transaksi
10 . PKP melakukan transaksi dengan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak bermasalah sebagaimana tercantum pada SE-27/PJ.52/2002 dan Perubahannya ;
11. PKP Non Efektif (NE) atau PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, kemudian melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang jumlah penyerahannya meningkat cepat dan signifikan;
12. PKP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dan/atau PPh Pasal 21;
13.. PKP tidak menyerahkan sebagian atau seluruh bukti-bukti atau dokumen yang diminta oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam jangka waktu yang ditentukan;
14. PKP yang melakukan penyerah an BKP ke bukan Kawasan Berikat namun dilaporlon dengan menggunakan Formulir BC,4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daeran Pabean ke Kawasan Berikat);
15. PKP melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan BKP yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business WP tersebut.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>