Pemeriksaan Kriteria Seleksi (SE-02/ PJ.7/2005)

A. Kriteria Seleksi Risiko :

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko. Analisis risiko diarahkan pada WP dengan risiko tinggi (high risk) yang dihitung dari tax revenue at risk berdasarkan analisis tertentu (rasio tertentu, tax gap, kepatuhan, dan audit history) baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga terdapat potensi penerimaan sebagai akibat ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya misalnya dengan menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan tidak benar. Analisis risiko akan memanfaatkan perekaman SPT pada Pusat Data (Dab Processing Centre) dan secara sistem akan melakukan cek silang (cross check) dengan data atau informasi perpajakan menurut basis data atau sumber lainnya, data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU, pola pemenuhan kewajiban perpajakan pada setiap industri (sektor usaha), serta mempertimbangkan pengetahuan setempat (local knowledge) yang dimiliki oleh masing-masing UP3.

Sistem ini akan menerbitkan daftar WP dengan tingkat risiko tertentu, dan tindak lanjut yang akan dilakukan, yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan, aktivitas himbauan, atau penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan.

B. Kriteria Seleksi Lainnya :

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi yang proses seleksinya dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Kantor Pusat Ditjen Pajak. Sistem ini memberikan nilai terhadap elemen-elemen SPT tertentu yang direkam sehingga membentuk suatu skor yang secara keseluruhan dapat mengindikasikan tingkat kepatuhan WP. Sistem ini juga memberikan nilai atas perbandingan ratio masing-masing sektor usaha dengan keseluruhan data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU baik secara regional maupun nasional.

Pemeriksaan Terhadap WP Badan Masuk Bursa

Melalui Pasal 29A UU KUP, Pemerintah bermakud memberikan fasilitas kepada WP yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek yakni WP badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam hal terhadap WP badan tersebut dilakukan pemeriksaan karena :

a. SPT Tahunan WP menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP (mengajukan permohonan restitusi pajak); atau
b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko maka pemeriksaannya dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.

Dengan pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga WP semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan Lapangan. Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui pemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal pajak melalui WP dapaf meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Pemeriksaan Khusus (SE-02/ PJ.04/2007)

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hal analisis risiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima oleh Ditjen Pajak. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan WP yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada WP dengan resiko tinggi (high risk) yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali (tax revenue at risk).

Pemeriksaan khusus dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

  1. Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dari Direktorat Intelijen dan Informasi yang secara selektif perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.
  2. Berdasarkan data dan informasi terdapat dugaan bahwa WP tidak patuh dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.
  3. Permintaan oleh Wajib Pajak tertentu yaitu :
    a. Wajib Pajak BUMN;
    b. Wajib Pajak Yang melakukan RUPS;
    c. Wajib Pajak Yang akan melakukan Pengalihan Kepemilikan Perusahaan; dan
    d.Wajib Pajak Yang akan melakukan IPO atau Emisi Saham/Obligasi.
  4. Terdapat data biru dan/atau data yang semula belum terungkap.
  5. Sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak antara lain WP Kriteria Tertentu yang telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pemeriksaan Tahun Pajak Berjalan (SE-01/PJ.7/2006)

Pemeriksaan tahun pajak berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun pajak berjalan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, dan dapat dilakukan dalam hal :

  1. WP melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  2. WP Menyampaikan SPT Masa PPN menyatakan Lebih Bayar;
  3. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP; .
  4. Terdapat data mikro terkait dengan kewajiban pajak tahun pajak berjalan;
  5. WP memperoleh penghasilan tidak teratur, misalnya keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing, keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari usaha pokok;
  6. Terjadi peningkatan pembayaran pajak yang kurang dibayar menurut SPT Tahunan Pasal 21 tahun pajak sebelumnya yang cukup signifikan;
  7. Terdapat potensi PPh dan PPN/PPnBM pada sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak;
  8. Terdapat data yang berasal dari pengaduan masyarakat sehubungan dengan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak berjalan;
  9. WP diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
  10. Dilakukan tindakan penagihan melalui deliquency audit;
  11. Berdasarkan hal-hal lain sesuai instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Pemeriksaan Lokasi (SE-01/PJ.7/2006)

Pemeriksaan terhadap WP Lokasi dilakukan apabila pabrik atau kegiatan usaha dominan WP terdapat atau dilakukan di lokasi, dan apabila terdapat data atau informasi perpajakan saat pemeriksaan WP Domisili akan dikonfirmasikan ke WP Lokasi. Pemerikaan Lokasi dapat pula dilakukan berdasarkan permintaan pemeriksaan terhadap WP Lokasi oleh UP3 yang sedang memeriksa WP Domisili.

Pemeriksaan Bukti Permulaan (SE-04/ PJ’7 I 2OO5)

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun yang dimaksud bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti-bukti lain baik berupa keterangan, tulisan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terhadap satu, beberapa atau semua jenis pajak.Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan :

  1. Laporan Pengamatan; atau
  2. Laporan Pemeriksaan Pajak; atau
  3. Hasil Analisis Data, Informasi, Laporan, atau Pengaduan.

Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain (SE-07/PJ.7/2006)

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka :

  1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan
  2. Penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP;
  3. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
  4. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
  5. Penagihan pajak;
  6. Keberatan;
  7. Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  8. Pertukaran informasi dengan negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan
  9. Tujuan lain selain yang tersebut dalam huruf a s.d huruf h di atas (termasuk : pencocokan data dan/atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, dan penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN).

Menurut SE-04/PJ.04/2007, selain dengan kriteria di atas, Pemeriksaan untuk Tujuan Lain juga dilakukan untuk pemeriksaan dalam rangka :

  1. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang;
  2. Penetapan saat dimulainya produksi komersial atau penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian bagi WP yang telah memperoleh fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-67/PJ/2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  3. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan; dan/atau
  4. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Pemeriksaan Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar (SE-06/PJ.7/2006)

Sehubungan dengan diterbitkannya PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu penyelesaian dan tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN, atau PPN dan PPnBM, penyelesaian pemeriksaan dalam rangka restitusi PPN dan/atau PPnBM menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas Ditjen Pajak karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Agar bisa lebih rinci, pembahasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan jenis ini akan diberikan dalam subbab terpisah.

Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Keberatan PBB

Menurut ketentuan yang diatur dalam KEP-59/PJ.6/2000, apabila diperlukan.sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat keputusan penyelesaian keberatan, petugas teknis/fungsional atau petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dapat melakukan PSL terhadap pengajuan keberatan PBB oleh WP. Petugas yang menjadi pemeriksa pajak dapat berasal dari KP PBB/KPP Pratama atau dari Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan.

Menurut SE-16/PJ.6/2001, PSL dalam rangka proses penyelesaian keberatan PBB dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :

a. WP mengajukan keberatan atas SPPT/SKP yang besar pokok pajaknya mulai dari Rp 25.000.000- (untuk wilayah DKI Jakarta), Rp 10.000.000,- (untuk wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Denpasar dan Makasar), atau Rp 5.000.000,- (untuk wilayah lainnya);

b. WP mengajukan keberatan terhadap satu objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah kerja KP PBB/KPP Pratama.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>