PEMERIKSAAN PAJAK

LATAR BELAKANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Sistem self assesment dalam pemungutan pajak yang berlaku sekarang ini telah memberikan kepercayaan lebih besar kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai perwujudan dari sistem ini WP diberikan kesempatan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan WP akan dianggap benar selama belum ditetapkan lain oleh Dirjen Pajak.

Bertitik tolak dari sistem self assesment di atas, maka dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan guna menguji sampai sejauh mana tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewaiiban perpajakan tersebut. Dalam praktiknya, alasan yang diusung oleh Dirjen Pajak untuk melakukan tindakan pemeriksaan ini juga berkembang untuk tujuan lainnya. Pemeriksaan sendiri, menurut UU KUP didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dgn mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DASAR HUKUM DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum dilakukannya pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 UU KUP dan KMK No.545/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK No.123/PMK.03/2006. Sedangkan petunjuk teknis pemeriksaan pajak diatur dalam PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan KEP-142/PJ./2005 s.t.d.d. PER-173/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. Bahkan dirasa masih belum cukup, untuk keperluan koordinasi bersama seluruh jajarannya, hampir untuk setiap tahunnya Dirjen pajak selalu rnenjabarkan kegiatan pemeriksaan ini dalam bentuk surat edaran atau SE tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Tujuan Pemeriksaan

Adapun tujuan umum pemeriksaan pajak secara tegas diberikan di Pasal 29 UU KUP jo. KMK No. 545/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK No.123/PMK.03/2006, yaitu untuk:

A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP; dan

B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan WP, dapat dilakukan dalam hal :

  1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  2. SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi;
  3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
  5. Ada indikasi kewajiban perpajakan lainnya tidak dipenuhi.

Selain itu, pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya :

  1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
  7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  9. Pemerikaan dalam rangka penagihan pajak;
  10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
  11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pemerikaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melakukan pemeriksaan adalah Pemeriksa Pajak yaitu PNS di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksa Pajak bernaung di bawah kantor unit kerja yang biasa disebut Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3). UP3 dapat dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan namanya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan), Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

A. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, tempat tinggal WP atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak yang meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lapangan ini dapat berupa .Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana. Pengertian keduanya adalah sebagai berikut:

1)    Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

2)    Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

B. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) atau pemeriksaan dengan Korespondensi. PSK adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada WP untuk datang ke Kantor Ditjen Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Sedangkan Pemeriksaan dengan Korespondensi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan surat-menyurat secara tertulis antara Pemeriksa Pajak dan WP melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan tidak ada kontak langsung dengan WP.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>