PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Dalam pembahasan mengenai materi Penagihan Pajak Dengan surat Paksa ini, sedikit Banyak kita akan bersinggungan kembali dengan materi KUP yang telah dibahas sebelumnya. Persinggungan itu terutama pada bab  tentang penagihan pajak dengan pasal-pasal penagihannya, yakni Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU KUP. Dengan mengingat kembali pemahaman kita tentang penagihan pajak sebagaimana telah kita pelajari materi KUP, maka pembahasan tentang materi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa kali ini tentunya akan lebih mudah lagi.

Ketentuan yang menjadi rujukan utama materi ini adalah UU Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir denganUU Nomor 19 tahun 2000 (selanjutnya kita sebut UU PPSP). Tak lupa dalam bab ini akan dilengkapi pula dengan petunjuk pelaksanaan yang terkait.

SURAT PAKSA

Pengertian Dan Penerbitan Surat Paksa

surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. surat Paksa diterbitkan untuk diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Adapun yang dimaksud dengan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpaja kan.

Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan hukum Surat paksa sama dengan  grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 20 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Untuk menegaskan posisi penerbitan Surat Paksa, berikut ini disajikan kembali jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak oleh Dirjen Pajak.

No

Kegiatan

Jangka Waktu

Keterangan

1

Penerbitan SKPKB/T, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang mengakibatkan pajak yang dibayar bertambah. 1 bulan setelah diterbitkan Setelah mendapatkan dokumen tersebut, WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

2

Surat Teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo SKPKB/T, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan PK tersebut. 21 hari Jika WP tidak juga membayar utang pajaknya, Dirjen Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari yang harus dilunasi WP dalam jangka waktu tersebut.

3

Surat Paksa (surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak) 2 x 24 jam Jika WP/Penanggung Pajak tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

4

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) 14 hari Jika dalam waktu 2 x 24 jam WP tetap tidak melunasi utang pajaknya, DJP akan segera menerbitkan SPMP. Berdasarkan SPMP ini Juru Sita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik WP/PP senilai dengan utang pajaknya.

5

Pengumuman Lelang Paling singkat 14 hari KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media massa dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah penyitaan.

6

Penjualan Lelang Paling singkat 14 hari Apabila dalam jangka waktu setelah pengumuman lelang tidak juga dilunasi, maka paling singkat 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang.

Dasar hukum ketentuan diatas adalah : KMK No. 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Jadi pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, tidak serta-merta diterbitkan begitu tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak terlampaui. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Namun dalam hal dilakukan upaya penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa dapat diterbitkan baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. Demikian juga dalam hal Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, yang notabene telah mengikatnya, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis.

Lebih tegasnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>