Tag Archives: bukan subjek pajak

Pemeriksaan Kriteria Seleksi (SE-02/ PJ.7/2005)

A. Kriteria Seleksi Risiko :

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko. Analisis risiko diarahkan pada WP dengan risiko tinggi (high risk) yang dihitung dari tax revenue at risk berdasarkan analisis tertentu (rasio tertentu, tax gap, kepatuhan, dan audit history) baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga terdapat potensi penerimaan sebagai akibat ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya misalnya dengan menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan tidak benar. Analisis risiko akan memanfaatkan perekaman SPT pada Pusat Data (Dab Processing Centre) dan secara sistem akan melakukan cek silang (cross check) dengan data atau informasi perpajakan menurut basis data atau sumber lainnya, data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU, pola pemenuhan kewajiban perpajakan pada setiap industri (sektor usaha), serta mempertimbangkan pengetahuan setempat (local knowledge) yang dimiliki oleh masing-masing UP3.

Sistem ini akan menerbitkan daftar WP dengan tingkat risiko tertentu, dan tindak lanjut yang akan dilakukan, yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan, aktivitas himbauan, atau penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan.

B. Kriteria Seleksi Lainnya :

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi yang proses seleksinya dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Kantor Pusat Ditjen Pajak. Sistem ini memberikan nilai terhadap elemen-elemen SPT tertentu yang direkam sehingga membentuk suatu skor yang secara keseluruhan dapat mengindikasikan tingkat kepatuhan WP. Sistem ini juga memberikan nilai atas perbandingan ratio masing-masing sektor usaha dengan keseluruhan data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU baik secara regional maupun nasional.

Pemeriksaan Terhadap WP Badan Masuk Bursa

Melalui Pasal 29A UU KUP, Pemerintah bermakud memberikan fasilitas kepada WP yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek yakni WP badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam hal terhadap WP badan tersebut dilakukan pemeriksaan karena :

a. SPT Tahunan WP menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP (mengajukan permohonan restitusi pajak); atau
b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko maka pemeriksaannya dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.

Dengan pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga WP semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan Lapangan. Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui pemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal pajak melalui WP dapaf meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Pemeriksaan Khusus (SE-02/ PJ.04/2007)

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hal analisis risiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima oleh Ditjen Pajak. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan WP yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada WP dengan resiko tinggi (high risk) yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali (tax revenue at risk).

Pemeriksaan khusus dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

  1. Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dari Direktorat Intelijen dan Informasi yang secara selektif perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.
  2. Berdasarkan data dan informasi terdapat dugaan bahwa WP tidak patuh dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.
  3. Permintaan oleh Wajib Pajak tertentu yaitu :
    a. Wajib Pajak BUMN;
    b. Wajib Pajak Yang melakukan RUPS;
    c. Wajib Pajak Yang akan melakukan Pengalihan Kepemilikan Perusahaan; dan
    d.Wajib Pajak Yang akan melakukan IPO atau Emisi Saham/Obligasi.
  4. Terdapat data biru dan/atau data yang semula belum terungkap.
  5. Sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak antara lain WP Kriteria Tertentu yang telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pemeriksaan Tahun Pajak Berjalan (SE-01/PJ.7/2006)

Pemeriksaan tahun pajak berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun pajak berjalan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, dan dapat dilakukan dalam hal :

  1. WP melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  2. WP Menyampaikan SPT Masa PPN menyatakan Lebih Bayar;
  3. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP; .
  4. Terdapat data mikro terkait dengan kewajiban pajak tahun pajak berjalan;
  5. WP memperoleh penghasilan tidak teratur, misalnya keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing, keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari usaha pokok;
  6. Terjadi peningkatan pembayaran pajak yang kurang dibayar menurut SPT Tahunan Pasal 21 tahun pajak sebelumnya yang cukup signifikan;
  7. Terdapat potensi PPh dan PPN/PPnBM pada sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak;
  8. Terdapat data yang berasal dari pengaduan masyarakat sehubungan dengan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak berjalan;
  9. WP diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
  10. Dilakukan tindakan penagihan melalui deliquency audit;
  11. Berdasarkan hal-hal lain sesuai instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Pemeriksaan Lokasi (SE-01/PJ.7/2006)

Pemeriksaan terhadap WP Lokasi dilakukan apabila pabrik atau kegiatan usaha dominan WP terdapat atau dilakukan di lokasi, dan apabila terdapat data atau informasi perpajakan saat pemeriksaan WP Domisili akan dikonfirmasikan ke WP Lokasi. Pemerikaan Lokasi dapat pula dilakukan berdasarkan permintaan pemeriksaan terhadap WP Lokasi oleh UP3 yang sedang memeriksa WP Domisili.

Pemeriksaan Bukti Permulaan (SE-04/ PJ’7 I 2OO5)

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun yang dimaksud bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti-bukti lain baik berupa keterangan, tulisan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terhadap satu, beberapa atau semua jenis pajak.Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan :

  1. Laporan Pengamatan; atau
  2. Laporan Pemeriksaan Pajak; atau
  3. Hasil Analisis Data, Informasi, Laporan, atau Pengaduan.

Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain (SE-07/PJ.7/2006)

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka :

  1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan
  2. Penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP;
  3. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
  4. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
  5. Penagihan pajak;
  6. Keberatan;
  7. Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  8. Pertukaran informasi dengan negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan
  9. Tujuan lain selain yang tersebut dalam huruf a s.d huruf h di atas (termasuk : pencocokan data dan/atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, dan penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN).

Menurut SE-04/PJ.04/2007, selain dengan kriteria di atas, Pemeriksaan untuk Tujuan Lain juga dilakukan untuk pemeriksaan dalam rangka :

  1. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang;
  2. Penetapan saat dimulainya produksi komersial atau penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian bagi WP yang telah memperoleh fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-67/PJ/2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  3. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan; dan/atau
  4. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Pemeriksaan Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar (SE-06/PJ.7/2006)

Sehubungan dengan diterbitkannya PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu penyelesaian dan tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN, atau PPN dan PPnBM, penyelesaian pemeriksaan dalam rangka restitusi PPN dan/atau PPnBM menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas Ditjen Pajak karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Agar bisa lebih rinci, pembahasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan jenis ini akan diberikan dalam subbab terpisah.

Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Keberatan PBB

Menurut ketentuan yang diatur dalam KEP-59/PJ.6/2000, apabila diperlukan.sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat keputusan penyelesaian keberatan, petugas teknis/fungsional atau petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dapat melakukan PSL terhadap pengajuan keberatan PBB oleh WP. Petugas yang menjadi pemeriksa pajak dapat berasal dari KP PBB/KPP Pratama atau dari Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan.

Menurut SE-16/PJ.6/2001, PSL dalam rangka proses penyelesaian keberatan PBB dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :

a. WP mengajukan keberatan atas SPPT/SKP yang besar pokok pajaknya mulai dari Rp 25.000.000- (untuk wilayah DKI Jakarta), Rp 10.000.000,- (untuk wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Denpasar dan Makasar), atau Rp 5.000.000,- (untuk wilayah lainnya);

b. WP mengajukan keberatan terhadap satu objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah kerja KP PBB/KPP Pratama.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Sebelumnya, dalam KMK No. 545/KMK.04/2000 masih diatur mengenai jangka waktu pemeriksaan untuk Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Sederhana. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan tersebut kemudian dihapus dalam PMK No.123/PMK.03/2006). Rupanya Ditjen Pajak bermaksud menurunkan derajat pengaturan mengenai jangka waktu pemeriksaan ke tingkat pengaturan vang lebih teknis, yakni cukup di Peraturan Dirjen Pajak (PER) atau Surat Edaran (SE).

A. Mengenai Pemeriksaan Kantor misalnya, di PER-173/PJ/2006 yang merupakan revisi dari KEP-142/PJ./2005, antara lain diatur:

a. Pemeriksaan Kantor dilaksanakan pada jam atau hari kerja dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 bulan.

b. Dalam hal PSK dilakukan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh PKP kegiatan tertentu, jangka waktu pemeriksaannya adalah satu bulan dan dapat diperpanjang selama 3 minggu.

c. Apabila dipandang perlu, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dapat dilanjutkan diluar jam atau hari kerja.

Sedangkan untuk Pemeriksaan Lapangan, ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan tidak diatur di PER-123/PJ/2006. Ketentuan ini juitru ditemukan di SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak. Di SE ini, selengkapnya mengenai jangka waktu pemeriksaan diatur sebagai berikut :

B. Pemeriksaan Lengkap (PL)

1)  PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung sejak saat surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 bulan;

2)  PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.

C. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

1)  PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemerikaan Pajak diterima oleh WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan;

2)  PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P2 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.

D. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu.

E. Pemeriksaan dengan Korespondensi harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung sejak saat Surat Permintaan Keterangan dalam rangka pemeriksaan dan korespondensi dikirimkan kepada WP dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu.

JENIS-JENIS PEMERIKSAAN

Mengenai jenis-jenis pemeriksaan, kini tidak lagi diatur dalam satu peraturan, melainkan tersebar di beberapa peraturan disesuaikan dengan kebutuhan Ditjen Pajak. Dari beberapa peraturan tersebut dapat ketahui jenis-jenis pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu seperti diuraikan di bawah ini.

Pemeriksaan Rutin (SE-03/PJ.7/2005)

Kriteria Pemeriksaan Rutin :

A. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan:

1)    SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar (Pemeriksaan Lebih Bayar).
2)    SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/ WP Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar (Pemeriksaan RTLB). Pemeriksaan ini dapat juga dilakukan apabila SPT Tahunan PPh tahun atau tahun-tahun sebelum dan sesudah tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan rugi dengan mengirimkan pemberitahuan perluasan pemeriksaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3)    SPT Tahunan PPh WP orang Pribadi/WP Badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Dirjen Pajak.

B. WP melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemerikaan dapat dilakukan terhadap WP yang mengajukan permohonan sendiri atau dapat berdasar informasi dari media masa atau pihak lain bahwa WP akan melakukan hal tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun – tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus.

C. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

D. WP Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PEMERIKSAAN PAJAK

LATAR BELAKANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Sistem self assesment dalam pemungutan pajak yang berlaku sekarang ini telah memberikan kepercayaan lebih besar kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai perwujudan dari sistem ini WP diberikan kesempatan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan WP akan dianggap benar selama belum ditetapkan lain oleh Dirjen Pajak.

Bertitik tolak dari sistem self assesment di atas, maka dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan guna menguji sampai sejauh mana tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewaiiban perpajakan tersebut. Dalam praktiknya, alasan yang diusung oleh Dirjen Pajak untuk melakukan tindakan pemeriksaan ini juga berkembang untuk tujuan lainnya. Pemeriksaan sendiri, menurut UU KUP didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dgn mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DASAR HUKUM DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum dilakukannya pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 UU KUP dan KMK No.545/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK No.123/PMK.03/2006. Sedangkan petunjuk teknis pemeriksaan pajak diatur dalam PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan KEP-142/PJ./2005 s.t.d.d. PER-173/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. Bahkan dirasa masih belum cukup, untuk keperluan koordinasi bersama seluruh jajarannya, hampir untuk setiap tahunnya Dirjen pajak selalu rnenjabarkan kegiatan pemeriksaan ini dalam bentuk surat edaran atau SE tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Tujuan Pemeriksaan

Adapun tujuan umum pemeriksaan pajak secara tegas diberikan di Pasal 29 UU KUP jo. KMK No. 545/KMK.04/2000 s.t.d.d. PMK No.123/PMK.03/2006, yaitu untuk:

A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP; dan

B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan WP, dapat dilakukan dalam hal :

  1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  2. SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi;
  3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
  5. Ada indikasi kewajiban perpajakan lainnya tidak dipenuhi.

Selain itu, pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya :

  1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
  7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  9. Pemerikaan dalam rangka penagihan pajak;
  10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
  11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pemerikaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melakukan pemeriksaan adalah Pemeriksa Pajak yaitu PNS di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksa Pajak bernaung di bawah kantor unit kerja yang biasa disebut Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3). UP3 dapat dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan namanya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan), Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

A. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, tempat tinggal WP atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak yang meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lapangan ini dapat berupa .Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana. Pengertian keduanya adalah sebagai berikut:

1)    Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

2)    Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

B. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) atau pemeriksaan dengan Korespondensi. PSK adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada WP untuk datang ke Kantor Ditjen Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Sedangkan Pemeriksaan dengan Korespondensi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan surat-menyurat secara tertulis antara Pemeriksa Pajak dan WP melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan tidak ada kontak langsung dengan WP.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PERBEDAAN METODE UTANG PAJAK DAN METODE PAJAK TANGGUHAN (DEFERRED TAX ASSETS)

PT Kurnia mengakui kerugian Rp 200 juta pada laporan keuangan tahun 2001 karena penghapusan piutang. Menurut fiskal jumlah ini hanya dapat dikurangkan pada saat kerugian tersebut direalisasi, yaitu saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Tahun 2003 piutang tersebut baru dapat dihapuskan sesuai letentuan perpajakan. PPh terutang tahun 2001 Rp 300 juta dan tahun 2003 Rp 350 juta. Tarif PPh 30%.

5.aktiva pajak tangguhan tahun 2001
Dengan metode utang pajak, tahun 2001 tidak ada pengakuan beban pajak tangguhan Karena pengeluaran biaya belum direalisasi. Sehingga beban PPh tahun 2001 tidak dipengaruhi oleh pengakuan kerugian penghapusan piutang. Tetapi pada saat realisasi tahun 2003), terdapat pengakuan beban pajak akibat kerugian penghapusan piutang, yang belum diakui Pada tahun 2001.

Sebaliknya jika menggunakan metode pajak tangguhan, beban pajak tangguhan diakui pada tahun 2001. Sehingga beban PPh tahun 2001 menurut metode pajak tangguhan lebih kecil dari pada menurut metode utang pajak. Tetapi pada saat direalisasi (tahun 2003) tidak ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sehingga pada tahun 2003 beban PPh menurut metode pajak tangguhan lebih besar dari pada menurut metode utang pajak.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya, dan dipisahkan antara aktiva/kewajiban pajak kini dan tangguhan. Aktiva pajak kini harus dikompensasi dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan dalam neraca.

6.komponen2 utama6. komponen2 utamann

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PERBEDAAN METODE UTANG PAJAK DAN METODE PAJAK TANGGUHAN (DEFERRED TAX LIABILITIES)

Diketahui pada tahun 2001:

  • Laba sebelum pajak menurut akuntansi Rp 400 juta, tarif PPh 30%;
  • Tidak ada perbedaan tetap;
  • Perbedaan temporer hanya disebabkan oleh penyusutan aktiva tetap, dengan rincian sebagai berikut :

1.penyusutan fiskal

Hitung :

  • Penghasilan kena pajak (menurut SPT) tahun 2001;
  • Beban PPh (menurut SPT) tahun 2001 dengan metode utang pajak dan metode pajak tangguhan;
  • Penghasilan bersih (menurut akuntansi) tahun 2001 dengan metode utang pajak dan metode pajak tangguhan.

2.penghasilan kena pajak

Metode utang pajak dan metode pajak tangguhan akan menghasilkan beban PPh yang sama karena perhitungan beban PPh tidak dipengaruhi oleh perbedaan metode akuntansi. Perhitungan beban PPh hanya mengikuti ketentuan perpajakan.

3. penghasilan bersih

Beban pajak kini sama dengan jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak, seperti yang dilaporkan dalm SPT. Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat  kenaikan kewajiban pajak tangguhan.

Jika laba sebelum pajak tiap tahun Rp 400 juta dan perbedaan temporer karena penyusutan aktiva tetap terjadi selama 4 tahun, maka :

4.tahun penyusutan

Jika menggunakan metode pajak tangguhan, penghasilan bersih tiap tahun menjadi sama jumlahnya, karena pengaruh perbedaan temporer dibagi dalam empat tahun, sesuai dengan lamanya perbedaan temporer tersebut berpengaruh.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®