Tag Archives: consultants pajak

Pelaksanaan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung pajak. Mengingat Surat Pajak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa surat Paksa telah diberitahukan. selanjutnya salinan surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor pajak.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita Pajak kepada:

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
c.  salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
d. para ahli waris, apabila wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Terhadap WP yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. surat Paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain Yang memungkinkan.

a. Untuk PT; kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengetian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;

b. Untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT); kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab;

c. Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer; kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;

d. Untuk yayasan; kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang tersebut di atas.

Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Apabila WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Pemberitahuan Surat Paksa dalam hal WP Pailit atau WP menunjuk Kuasa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat. Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun, Salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal WP atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan Lain-lain

Pengajuan keberatan oleh WP tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Dapat terjadi, Penanggung Pajak atau pihak-pihak lain yang dituju menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya karena WP sedang mengajukan keberatan. Dalam hal demikian, salinan Surat Paksa tersebut ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat ditindaklanjuti dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Jangka waktu 2 x 24 jam ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penanggung Pajak supaya segera melunasi utang pajaknya sebagaimana yang tercantum dalam surat Paksa yang bersangkutan.

PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penagihan Pajak

Dalam UU PPSP, Menteri Keuangan diberikan kewenangan menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Sedangkan untuk lingkup daerah, kewenangan tersebut ada Pada kepala Daerah, dalam hal ini bisa Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penagihan pajak pusat Adalah Kepala KPP dan Kepala KP PBB. Pajak yang ditagih adalah pajak pusat yaitu : PPh, PPN & PPnBM, PBB, Bea Meterai, dan BPHTB. Adapun pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melakukan penagihan pajak daerah adalah Kepala Dispenda. Pajak Daerah meliputi, antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak diberikan wewenang untuk :

1. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
2. Menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
3. Menerbitkan Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
4. Menerbitkan Surat Paksa;
5. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
6. Menerbitkan Surat Pencabutan Sita;
7. Menerbitkan Pengumuman Lelang;
8. Menerbitkan Surat Penentuan Harga Limit;
9. Menerbitkan Pembatalan Lelang;
10. Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan;
11. Menerbitkan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah, antara lain :

a. surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor Lelang;
b. surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Petanahan;
c. surat permintaan bantuan kepada kepolisian;
d. surat permintaan Pencegahan.

Jurusita Pajak

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana. eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Jurusita Pajak bertugas:
1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. Memberitahukan Surat Paksa;
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Jurusita dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Selain itu, dalam pelaksanaan penyitaan, Jurusita berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan baik di tempat usaha, tempat kedudukan, tempat tinggal Penanggung Pajak ataupun di tempat lain untuk menemukan objek sita dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ia juga dapat berkoordinasi dengan aparat lain terkait dengan tugasnya.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Dalam pembahasan mengenai materi Penagihan Pajak Dengan surat Paksa ini, sedikit Banyak kita akan bersinggungan kembali dengan materi KUP yang telah dibahas sebelumnya. Persinggungan itu terutama pada bab  tentang penagihan pajak dengan pasal-pasal penagihannya, yakni Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU KUP. Dengan mengingat kembali pemahaman kita tentang penagihan pajak sebagaimana telah kita pelajari materi KUP, maka pembahasan tentang materi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa kali ini tentunya akan lebih mudah lagi.

Ketentuan yang menjadi rujukan utama materi ini adalah UU Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir denganUU Nomor 19 tahun 2000 (selanjutnya kita sebut UU PPSP). Tak lupa dalam bab ini akan dilengkapi pula dengan petunjuk pelaksanaan yang terkait.

SURAT PAKSA

Pengertian Dan Penerbitan Surat Paksa

surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. surat Paksa diterbitkan untuk diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Adapun yang dimaksud dengan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpaja kan.

Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan hukum Surat paksa sama dengan  grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 20 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Untuk menegaskan posisi penerbitan Surat Paksa, berikut ini disajikan kembali jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak oleh Dirjen Pajak.

No

Kegiatan

Jangka Waktu

Keterangan

1

Penerbitan SKPKB/T, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang mengakibatkan pajak yang dibayar bertambah. 1 bulan setelah diterbitkan Setelah mendapatkan dokumen tersebut, WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

2

Surat Teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo SKPKB/T, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan PK tersebut. 21 hari Jika WP tidak juga membayar utang pajaknya, Dirjen Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari yang harus dilunasi WP dalam jangka waktu tersebut.

3

Surat Paksa (surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak) 2 x 24 jam Jika WP/Penanggung Pajak tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

4

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) 14 hari Jika dalam waktu 2 x 24 jam WP tetap tidak melunasi utang pajaknya, DJP akan segera menerbitkan SPMP. Berdasarkan SPMP ini Juru Sita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik WP/PP senilai dengan utang pajaknya.

5

Pengumuman Lelang Paling singkat 14 hari KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media massa dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah penyitaan.

6

Penjualan Lelang Paling singkat 14 hari Apabila dalam jangka waktu setelah pengumuman lelang tidak juga dilunasi, maka paling singkat 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang.

Dasar hukum ketentuan diatas adalah : KMK No. 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Jadi pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, tidak serta-merta diterbitkan begitu tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak terlampaui. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Namun dalam hal dilakukan upaya penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa dapat diterbitkan baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. Demikian juga dalam hal Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, yang notabene telah mengikatnya, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis.

Lebih tegasnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

MASALAH KERAHASIAAN DALAM PEMERIKSAAN

Untuk keperluan pemeriksaan pajak, kerahasiaan WP ditiadakan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU KUP.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak.

Hal ini diatur untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh WP, maka ketentuan dalam UU KUP menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

PENYEGELAN

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila WP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b UU KUP, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, barang, dan atau benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yang diperiksa dengan tujuan agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan apabila :

a. WP atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, termasuk tempat pengolahan data elektronik atau menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

b. WP atau kuasanya menolak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki ruangan tempat penyimpanan catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang diselenggarakan oleh perusahaan penyimpan arsip atau dokumen atau menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan di tempat WP atau tempat lainnya;

c. WP atau kuasanya tidak berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan dan pegawai WP yang diminta untuk mewakili WP menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan atau

d. Pemeriksa Pajak memerlukan upaya pengamanan dokumen sebelum pemeriksaan ditunda.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yarig diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Khusus untuk penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

PRODUK HUKUM PEMERIKSAAN

Produk hukum pemeriksaan pajak adalah surat ketetapan pajak yang dapat berupa :

1. SKPKB : bila pajak yang terutang lebih besar dari pada kredit pajak;
2. SKPN    : bila pajak yang terutang sama besar dengan kredit pajak;
3. SKPLB  : bila kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang;
4. SKPKBT : bila WP sebelumnya telah pernah diterbitkan SKP untuk jenis dan tahun pajak yang sama dan perhitungan pajak terutang lebih besar dari pada kredit pajak.

STP masih bisa diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan sepanjang terdapat bukti bahwa WP pajak tidak/kurang/belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PEMERIKSAAN ULANG

Pemeriksaan Ulang dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Dirjen Pajak dalam hal :

a. Terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan; atau

b. WP patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Ulang termasuk dalam jenis Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti permulaan dan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan yang dapat meliputi seluruh jenis pajak, beberapa jenis pajak atau satu jenis pajak walaupun data baru atau data yang belum terungkap atau data lain hanya mencakup jenis-jenis pajak tertentu saja.

Pengertian data baru dapat ditemukan di memori penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU KUP. Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh WP belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang :

a. tidak diungkapkan oleh WP dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula WP tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

NORMA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan Pemeriksa Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Lapangan

a. Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan
b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada WP;
c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP;
d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan diperiksa;
e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP.tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP;
g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada WP rnengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan;
i. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan Pemeriksa Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

a. Pemeriksa Pajak dengan menggunakan surat penggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil WP untuk datang ke Kantor Ditjen Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.
b. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan diperiksa;
c. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
d. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan;
e. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada WP mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan datam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP paling lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan;
g. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Ditjen Pajak, di Kantor WP atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal WP atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui WP atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh WP yang bersangkutan atau kuasanya;
g. Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh WP, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan WP

a. Dalam hal pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
b. Wajib pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
c. Dalam hal pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat Pemberitahuan;
f. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak;
g. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
h. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
i. Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak;
j. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU KUP.

PEDOMAN PEMERIKSAAN

Selain norma pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan juga didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi : Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Umum Pemeriksaan

A. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :

1)  telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
2)  bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
3)  menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang WP;

B. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:

1)  berbagai faktor perbandingan;
2)  nilai absolut dari penyimpangan;
3)  sifat dari penyimpangan;
4)  petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
5)  pengaruh penyimpangan;
6)  hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PEMERIKSAAN ATAS SPT MASA PPN LEBIH BAYAR

Pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB menjadi satu paket dengan regulasi Pemerintah di bidang PPN, yaitu masalah pembenahan sistem pemberian restitusi PPN dan/atau PPnBM. Pertimbangan antara keinginan untuk mengamankan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum masalah jangka waktu pemberian restitusi pajak, telah berpengaruh banyak pada kebijakan dalam pemeriksaan jenis ini.

Setelah terbit PER-122/PJ./2006, Ditjen Pajak segera menindaklanjutinya dengan mengeluarkan PER-124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar dan SE-06/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar pada tanggal yang sama. Sejak saat itu, pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB selalu dilakukan dengan melakukan analisis risiko terhadap PKP yang meminta restitusi PPN dan/atau PPnBM.

Analisis Risiko adalah proses penilaian risiko ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk menentukan PKP dalam kategori risiko rendah, menengah atau tinggi baik yang bersifat analisis kuantitatif maupun kualitatif. Hasil analisis risiko ini digunakan sebagai dasar penentuan ruang lingkup pemeriksaan berikutnya, atau ruang lingkup dan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM pada pemeriksaan berikutnya. Ruang lingkup pemeriksaan atas SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui PSL, PSK atau PL.

Berdasarkan SE-06/PJ.7/2006, penentuan ruang lingkup pemeriksaan diatur sebagai berikut:

A. PKP yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Pemeriksaan dilakukan melalui PSL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah yakni :
(1)  Produsen;
(2)  Perusahaan terbuka; atau
(3) Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah.

(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain yang dimaksud pada huruf a) atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya.

2)  Pemeriksaan dapat dilakukan melalui PSK atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan fegiatan tertentu yang berbentuk perusahaan terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.

3)  Pemeriksaan dilakukan melalui PL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi;
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak.

B. PKP selain yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat/Daerah atau PKP yang terdaftar pada KPP WP Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah, pemeriksaannya dapat dilakukan melalui PSK.
2)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau yang disampaikan oleh PKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko menengah, atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya, pemeriksaannya dilakukan melalui PSL.
3)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi atau yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak pemeriksaannya dilakukan melalui PL.

Kegiatan Tertentu sebagaimana diatur dalam PER-122/PJ./2006 adalah kegiatan ekspor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN.

Untuk diketahui, bahwa selama PKP membukukan adanya nilai tambah, maka kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi antara lain dalam hal :

  • Penjualan ekspor;
  • Penyerahan kepada pengusaha di kawasan berikat;
  • Penyerahan BKP yang PPN-nya tidak dipungut;
  • Penyerahan kepada Pemungut PPN;
  • Penumpukan persediaan;
  • Perusahaan pada masa awal operasi.

Nantinya, dalam setiap pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar, poin-poin krusial yang dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKP, antara lain :

  1. Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah;
  2. Satu alamat PKP digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu PKP;
  3. Kegiatan PKP tidak ada atau tidak sesuai dengan pengukuhan;
  4. WP melakukan kegiatan sebagai PKP tetapi tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP;
  5. PKP merendahkan/tidak melaporkan Pajak Keluaran, misalnya dengan cara :1)    Tidak melaporkan seluruh penyerahan BKPIKP;
    2)    Melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor;
    3)    Melakukan ekspor fiktif;
    4)    Tidak memungut PPN Keluaran yang sebenarnya terutang PPN;
    5)    Menunda pelaporan Pajak Keluaran;
    6)    Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga penyerahan yang sebenarnya;
    7)    Menggunakan rekening piutang pemegang saham sebagai penerimaan dari Penjualan;
    8)    Membuat retur Penjualan fiktif;
    9)    Tidak melaporkan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma;
    10) Tidak memperlihatkan/meminjamkan seluruh Rekening Koran yang menampung seluruh hasil Penjualan BKP/JKP;
    11) Menerbitkan Faktur Pajak bermasalah yang dilakukan oleh importir atas dasar inden.

6. PKP meninggikan Pajak Masukan dengan cara :

1)  Meninggikan harga pembelian impor maupun lokal;.
2)  Melaporkan pembelian barang dari non-PKP menjadi pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur pajak masukan yang tidak dilakukan dalam transaksi Perolehan BKP/JKP;
3)  Melaporkan pembelian dari PKP maupun non-PKP yang atas pembelian tersebut Faktur Pajak Masukannya bermasalah;
4)  Tidak melaporkan Nota Retur dalam SPT Masa PPN;
5)  Mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
6)  Mengkreditkan secara berulang-ulang Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (9) UU PPN;
7)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan/atau pembayarannya;
8)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang transaksi perolehan BKP/JKP-nya tidak ada;
9)  Mengkreditkan faktur pajak masukan lebih dari satu kali;
10)   Mengkreditkan faktur pajak bermasalah;
11)   Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang-barang modal yang diperhitungkan juga-sebagai salah satu komponen harga perolehan (cost) harga yang disusutkan dan/atau diperhitungkan juga sebagai salah satu komponen biaya (expense) yang dibebankan pada periode terjadinya.

7. Jawaban konfirmasi yang sebelumnya menyatakan “tidak ada” berubah menjadi “ada”;
8. Hasil konfirmasi PEB dan/atau PIB di Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data yang tidak sesuai dengan nilai ekspor dan/atau impor ying dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar;
9. Hasil konfirmasi Faktur Pajak di program PK-PM pada Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data PM tidak sama dengan PK lawan transaksi
10 . PKP melakukan transaksi dengan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak bermasalah sebagaimana tercantum pada SE-27/PJ.52/2002 dan Perubahannya ;
11. PKP Non Efektif (NE) atau PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, kemudian melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang jumlah penyerahannya meningkat cepat dan signifikan;
12. PKP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dan/atau PPh Pasal 21;
13.. PKP tidak menyerahkan sebagian atau seluruh bukti-bukti atau dokumen yang diminta oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam jangka waktu yang ditentukan;
14. PKP yang melakukan penyerah an BKP ke bukan Kawasan Berikat namun dilaporlon dengan menggunakan Formulir BC,4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daeran Pabean ke Kawasan Berikat);
15. PKP melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan BKP yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business WP tersebut.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®