Tag Archives: pemindahbukuan

PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN SECARA FISKAL

DASAR PERLAKUAN SECARA FISKAL

Bunga pinjaman adalah bunga yang menjadi beban sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha. Tetapi tidak semua biaya bunga boleh dibebankan sebagai biaya. Biaya bunga yang tidak dapat menjadi biaya (NonDeductible Expense) adalah :

  1. Bunga pinjaman sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan/atau Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
  2. Bunga pinjaman yang harus dikapitalisasi atau merupakan unsur harga pokok seperti :
  • bunga atas pinjaman yang dipergunakan Untuk membeli saham yang sudah beredar;
  • bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli tanah untuk perusahaan real estate;
  • bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk pembangunan selama masa konstruksi.

Atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dipotong PPh Final (PP No. 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000). Hal ini berimplikasi bahwa atas penghasilan tersebut tidak  digabungkan dalam perhitungan PPh terhutang akhir tahun.

Selanjutnya diatur bahwa atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final maka atas biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan Wajib Pajak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PP No. 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000). Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya, langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga.

Apabila hal tersebut terjadi, WP dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar karena bunga yang terhutang atau terbayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya. Sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak karena telah dikenakan PPh yang bersifat final yaitu 20%.

PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN SECARA FISKAL

Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan SE Dirjen Pajak No. SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 yang memberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka biaya bunga yang dibayar atau terhutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
  2. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka biaya bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi. rata-rata yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya ( selisih rata-rata pinjaman dengan rata-rata deposito).

Contoh :

Pada tahun 2001 PT X mendapatkan pinjaman dari Bank Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000,00 dan tingkat bunga pinjaman adalah 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan Pebruari sebesar Rp 125.000.000,00, pada bulan Juni diambil lagi sebesar Rp 25.000.000,00 dan sisanya (Rp 50.000.000,00) diambil pada bulan Agustus 2001.

Disamping itu PT X mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut:
–    bulan Pebruari s.d Maret sebesar Rp 25.000.000,00
–    bulan April s.d Agustus sebesar Rp 46.000.000,00
–    bulan september s.d Desember sebesar Rp 50.000.000,00

Dengan demikian, berapa bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya ?

pertama cari rata-rata pinjaman dan rata-rata deposito yang dimiliki oleh PT X selama tahun 2001.

Rata-rata Pinjaman

Pinjaman

Jangka Waktu

Jumlah

Januari

0

1 Bulan

0

Februari s/d Mei

125.000.000

4 Bulan

500.000.000

Juni s/d Juli

150.000.000

2 Bulan

300.000.000

Agustus s/d Des

200.000.000

5 Bulan

1000.000.000

Jumlah

1.800.000.000

Sehingga rata-rata pinjaman dan rata-rata deposito yang dimiliki oleh PT X selama tahun 2001.

Rata-rata Deposito

Pinjaman

Jangka Waktu

Jumlah

Januari

0

1 Bulan

0

Februari s/d Maret

25.000.000

2 Bulan

50.000.000

April s/d Agustus

46.000.000

5 Bulan

230.000.000

September s/d Des

50.000.000

4 Bulan

200.000.000

Jumlah

480.000.000

 
Sehingga rata-rata deposito tahun 2001 Rp 480.000.000 : 12 =  Rp 40.000.000,00

Jadi bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal adalah = 20% x ( 150.000.000 – 40.000.000 ) = Rp 22.000.000.00.

Walaupun begitu, tidak semua biaya bunga yang telah dibebankan oleh perusahaan pasti dikoreksi secara fiskal. Ada beberapa pengecualian sehingga biaya bunga pinjaman dapat dibebankan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak :

  1. Dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final.
  2. Adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut, cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah.
  3. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sissa laba setelah terkena pajak.

Seringkali perusahaan juga memperoleh pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dengan berjalannya waktu, pastilah akan timbul rugi/laba selisih kurs atas jumlah pinjaman yang dimiliki oleh WP. Apakah kerugian yang ditimbulkan akibat pembebanan bunga pinjaman dalam bentuk valas dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dijelaskan dalam SE-46/PJ.4/1995 tersebut hanya mengatur mengenai pembebanan biaya bunga pinjaman. Sehingga dalam hal WP menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, kerugian akibat selisih kurs bukanlah unsur yang perlu dikoreksi.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Amortisasi Fiskal

Pengertian Amortisasi Fiskal

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi, atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode :
a.  dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau

b.  dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Perhitungan Amortisasi

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai Berikut :

Kelompok Harta

Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi berdasarkan metode

Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

4 tahun

8 tahun

16 tahun

20 tahun

25    %

12,5  %

6,25  %

5      %

50  %

25  %

12,5 %

10   %

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini.

Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tali berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Amortisasi Biaya Pendirian dan Biaya Perluasan Modal

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

Amortisasi Atas Software Komputer

Dalam KEP-316/PJ./2002 diatur tentang perlakuan PPh atas pengeluaran/biaya perolehan perangkat lunak (software) komputer. Dalam KEP tersebut dibedakan dua macam istilah, yaitu program aplikasi umum dan program aplikasi khusus. Program aplikasi umum adalah program yang dapat digunakan oleh pengguna umum (end users) untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. Sedangkan program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, atau kegiatan di bidang tertentu, seperti di bidang perbankan, hotel, bursa efek, rumah sakit, dan penerbangan.

Perlakuan PPh untuk program aplikasi umum :

  • diperlakukan sebagai pengeluaran atau biaya operasi rutin;
  • atas perolehannya dan upgradenya yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran;
  • dalam hal diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputernya, pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan komputer tersebut (Kelompok 1).

Perlakuan PPh untuk program aplikasi khusus :

  • atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade-nya yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, pembebnannya diIakukan melaIui amortisasi harta tak berwujud Kelompok 1;
  • untuk pengeluaran/biaya upgrade-nya, terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan manfaat baru/penuh terhitung mulai bulan dilakukan upgrade;
  • atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade atas program aplikasi khusus yang diperoleh sebelum tahun fiskal 2002, sepanjang belum dibebankan atau baru dibebankan sebagian melalui amortisasi, dapat diamortisasi mulai tahun fiskal 2002 berdasarkan sisa masa manfaat untuk Kelompok 1.

Amortisasi Hak Penambangan Migas

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak bidang penambangan migas dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besamya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi padi tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Amortisasi Perolehan Hak Penambangan Selain Migas

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh :

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

Biaya Pra Operasi

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor-lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Pengalihan Harta Tak Berwujud

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Contoh :

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut;

Harga perolehan                                                                    Rp  500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan :
100.000.000/200.000.000 barel (50%)                   Rp 250.000.000,00
Nilai buku harta                                                                     Rp  250.000.000,00
Harga jual harta                                                                     Rp  300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian pihak yang mengalihkan.

HAL-HAL RELEVAN YANG PERLU DIPERHATIKAN BERKAITAN DENGAN PENYUSUTAN

Berkaitan dengan adanya pengalihan atas Aktiva Tetap maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  • Apabila terjadi pengalihan atau penarikan aktiva, maka jumlah nilai sisa buku fiskal aktiva tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dan jumlah harga jual (nilai pasar) atau penggantian asuransi yang diterinia atau diperoleh diakui sebagai penghasilan (Pasal 11 ayat (8) UU PPh).
  • Dalam hal aktiva tetap yang dialihkan adalah aktiva yang tidak boleh disusutkan secara fiskal, apabila diperoleh keuntungan, maka keuntungan ini merupakan objek Pajak yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), maka atas kerugian tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
  • Dalam hal penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui densan pasti dimasa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak jumlah nilai sisa buku fiskal aktiva yang bersangkutan dapat dibebankan sebagai biaya masa kemudian tersebut.
  • Dalam hal pengalihan aktiva berupa bantuan, sumbangan, atau hibah yang memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh, maka nilai sisa buku fiskal harta tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya (kerugian) bagi pihak yang mengalihkan dan bukan penghasilan bagi pihak yang menerima. sebaliknya, apabila tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh, maka bagi pihak yang mengalihkan nilai sisa bukunya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan bagi penerimanya merupakan penghasilan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENENTUAN HARGA TRANSAKSI

Beberapa transaksi akan.mempengaruhi harga perolehan suatu aktiva, di antaranya :

  1. Jual Beli

Suatu transaksi jual-beli mungkin dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan mungkin juga tidak. Dalam hal jual-beli dipengaruhi hubungan istimewa, maka penentuan harga bagi penjual dan pembeli adalah :

–    bagi pembeli : harga perolehan harta adalah harga yang seharusnya dibayar;

–    bagi penjual : harga penjualan harta adalah harga yang seharusnya diterima.

Sedangkan bila tidak dipengaruhi hubungan istimewa, maka harga jual-beli :

–    bagi pembeli : harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar;

–    bagi penjual : harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya diterima.

Contoh :

Tuan A adalah pemegang saham utama PT X. Tuan A memasok bahan baku produksi PT X. PT X membeli bahan baku dari Tuan A Rp 1.500.00,00 per unit. Padahal harga bahan baku yang sama di pasar bebas hanya sebesar Rp 1.000.000,00. Karena transaksi tersebut adalah transaksi yang yang dipengaruhi hubungan istimewa maka PT X harus mencatat nilai perolehan bahan baku sebesar Rp 1.000.000,00 bukan Rp 1.500.000,00.

Adanya hubungan istimewa menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar/ lebih kecil dari harga pasar wajar. Oleh karena itu diperlukan koreksi untuk mendekatkan pada nilai rill Dasar.

  1. 2.   Tukar Menukar

Harga yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Contoh :

Tuan A ingin mesin yang dimilikinya ditukar dengan mobil yang dimiliki Tuan B. Harga pasar mesin tersebut adalah Rp 5.000.000,00 dengan Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) sebesar Rp 1.000.000,00. Mobil Tuan B sendiri memiliki harga pasar Rp 6.000.000,00 dengan NSBF sebesar Rp 3.000.000,00. Berapa keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut ?

Selisih lebih harga pasar di atas NSBF adalah keuntungan yang dikenakan pajak. Keuntungan Tuan A sebesar selisih harga mobil yang diterima (Rp 6.000.000,00) dengan NSBF mesin yang diserahkan (Rp 1.000.000,00) = Rp 5.000.000,00 dan keuntungan Tuan B adalah sebesar selisih harga mesin yang diterima (Rp 5.000.000,00) dengan NSBF mobil yang diserahkan (Rp 3.000.000,00) = Rp 2.000.000,00.

  1. 3.   Penarikan Harta

Apabila suatu harta dijual maka penerimaan dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan dan Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dala tahun pajak yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila suatu harta terbakar, maka pergantian asuransinya (bila ada) dibukukan sebagai penghasilan pada tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh :

Sebuah mesin semi konduktor miiik PT Elektron terbakar karena terjadi konslet pada tanggal 10 Januari 2001. Mesin tersebut dibeli pada tahun 1998 seharga Rp 1 miliar. Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) pada saat terjadi kebakaran sebesar Rp 625 juta. Penggantian asuransi yang didapat sebesar Rp 500 juta.

NSBF sebesar Rp 625 juta dibebankan sebagai kerugian tahun 2001 sedangkan penggantian asuransi sebesar Rp 500 juta dicatat sebagai penghasilan. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru akan diketahui dengan pati dimasa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

  1. 4.   Pengalihan Harta Untuk Setoran Modal

pada prinsipnya pengalihan harta dalam bentuk apapun (jual-beli, setoran modal, tukar menukar, dan lain-lain), penilaian hartanya berdasarkan harga pasar.

Contoh :

Tuan A ingin menambah modalnya di PT X dengan menyerahkan sebuah gudang Nilai sisa buku fiskal gudang sebelum penyerahan adalah Rp 500 juta sedangkan harga pasarnya Rp1 miliar. Maka PT X mencatat setoran modal berupa gudang dari tuan R sebesar Rp 1 miliar sedangkan Tuan A mengakui keuntungan pengalihan harta sebesar harga pasar gudang (Rp 1 miliar) dikurangi NSBF-nya (Rp 500 juta ) = Rp 500 juta.

  1. 5.   Pengalihan Harta Dalam Rangka Likuidasi, Merger, Konsolidasi, Pemekaran Atau Pengambilalihan

pada dasarnya, nilai pengalihan harta dalam rangka merger, likuidasi, konsolidasi ataupun akuisisi, adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Metode yang harus digunakan adalah metode purchase dan perusahaan yang mengalihkan aktiva harus mengakui capital gain/loss. Tetapi berdasarkan KMK No.422/KMK.04/1998 jo. No. 469/KMK.04/1998, bagi WP yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) yang memenuni syarat serta pemekaran usaha (expansion) dalam rangka menjual sahamnya di bursa efek. Jika suatu merger, konsolidasi dan pemekaran memenuhi syarat yang ditentukan maka NSBF dari aktiva tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penilaian aktiva. Perusahaan-perusahaan yang dimerger, serta perusahaan  yang menerima harta, Sama-sama mencatat penerimaa harta sebesar nilai buku dan tidak mengakui adannya laba atau rugi atau pengalihan harta (Pooling of Interest).

Contoh :

PT A dan PT B berniat melakukan konsolidasi dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT C. PT A dan PT B akan dilikuidasi. Pengalihan aktiva dari PT A dan PT B ke PT C seharusnya dicatat sebesar harga pasar (dengan metode Purchase) dan baik PT A maupun PT B harus mengakui laba rugi pengalihan aktivanya ke PT C. Tetapi berdasarkan ketentuan dalam KMK di atas, konsolidasi tersebut dapat menggunakan nilai buku (dengan metode pooling of interest)

  1. 6.   Hibah, Sumbangan dan Warisan

Pengalihan harta dengan alasan hibah, sumbangan atau warisan yang memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf a dan b UU PPh (yang menyerahkan adalah orang pribadi dan yang menerima adalah anggota keluarga sedarah lurus satu derajat atau badan sosial) dicatat sebesar nilai buku yang dihibahkan oleh penerima. Sedangkan penerima hibah atau sumbangan tidak boleh mencatat kerugian atas penyerahan harta tersebut.

Contoh :

Tuan A berniat menghibahkan 2 buah gedung masing-masing kepada PT X dan kepada sebuah badan sosial yang ditetapkan Menteri Keuangan. Atas penyerahan gedung ke badan sosial, Tuan A mencatat hibah tersebut sebesar nilai sisa buku fiskal (NSBF) dan tidak mengakui laba/rugi.

Tetapi atas hibah gedung kepada PT X, Tuan A harus mencatat hibah tersebut sebesar harga pasar dan harus laba/rugi.

  1. 7.   Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi adalah penilaian kembali harta yang tercatat sebesar Nilai Buku Fiskal menjadi sebesar harga pasar. Nilai harta setelah dilakukan revaluasi adalah nilai yang disetujui oleh Dirjen Pajak. Untuk dapat disetujui oleh Dirjen Pajak, atas selisih antara nilai buku sebelum revaluasi dan nilai buku setelah revaluasi WP dikenakan PPh Final sebesar 10%. Setelah revaluasi disetujui, WP dapat menyusutkan harta dengan dasar penyusutan yang baru (sebesar nilai harta yang disetujui Dirjen Pajak).

Contoh :

NSBF suatu mesin sebelum revaluasi adalah Rp 100 juta. Harga wajar pasar tersebut adalah Rp 500 juta. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, NSBF mesin tersebut dapat diubah menjadi sebesar harga pasarnya (Rp 500 juta). Setelah itu WP dapat menyusutkan mesin dengan dasar penyusutan yang baru.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

PENILAIAN HARTA DAN PENENTUAN HARGA TRANSAKSI

PENILAIAN HARTA

Penilaian harta perusahaan dalam perpajakan sangat penting karena ketika perusahaan menjual/mengalihkan harta perusahaan tersebut ada kemungkinan akan terdapat laba dari pengalihan atau penjualan harta tersebut. Selisih dari harga perolehan dengan harga pasar akan menjadi laba/rugi. Dalam penentuannya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yaitu :

1.  Yang dimaksud dengan harga perolehan aktiva tetap adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut seperti bea masuk, biaya angkut, dan biaya pemasaran.

2.  Untuk tanah termasuk pengurusan hak-hak atas tanah dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya dikapitalisasikan dalam harga tanah

3.  Biaya pra-operasi yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi.

Penilaian harta ditentukan oleh harga perolehan suatu aktiva. Dibawah ini dijelaskan penilaian harta-harta menurut ketentuan pajak :

  1. 1.   Persediaan Barang

Pada umumnya terdapat 3 golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Penilaian harga pokok persediaan barang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU PPh pada dasarnya hanya diperkenankan berdasarkan harga perolehan (historical Cost) mula-mula. Sedangkan penentuan nilai pemakaian persediaan barang atau yang biasa dikenal dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) hanya diperbolehkan atas harga perolehan barang :

  • yang dilakukan secara rata-rata (average method); atau
  • dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO method).

Dengan kriteria tersebut diatas maka WP tidak diperkenankan menggunakan metode penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar (LOCOM)

ataupun penentuan HPP dengan menggunakan metode yang mendahulukan persediaan yang diperoleh terakhir (LIFO method).

Sekali WP memilih salah satu cara metode penentuan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama (taat asas).

Ilustrasi dari penentuan alokasi biaya pemakaian persediaan baik dengan metode average maupun FIFO adalah seperti di bawah ini.
1. Persediaan Awal 100 satuan @ Rp 9,00

2. Pembelian 100 satuan @ Rp 12,00

3. Pembelian 100 satuan @ Rp 11,25

4. Penjualan/dipakai 100 satuan

5. Penjualan/dipakai 100 satuan

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara rata rata (average method) misalnya sebagai berikut :

No.

Didapat

Dipakai

Sisa/Persediaan

a.

100 @ Rp 9,00

= Rp 900,00

b.

100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

200 @ Rp 10,50

= Rp 2.100,00

c.

100 @ Rp 11,25

= Rp 1.125,00

300 @ Rp 10,75

= Rp 3.225,00

d.

100 @ Rp 10,75

= Rp 1.075,00

200 @ Rp 10,75

= Rp 2.150,00

e.

100 @ Rp 10,75

= Rp 1.075,00

100 @ Rp 10,75

= Rp 1.075,00

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut :

No.

Didapat

Dipakai

Sisa/Persediaan

a. 100 @ Rp 9,00

= Rp 900,00

b. 100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

100 @ Rp 9,00

= Rp 900,00

100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

c. 100 @ Rp 1,25

= Rp 1.125,00

100 @ Rp 9,00

= Rp 900,00

100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

100 @ Rp 11,25

= Rp 1.125,00

d. 100 @ Rp 9,00

= Rp 900,00

100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

100 @ Rp 11,25

= Rp 1.125,00

e. 100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

100 @ Rp 11,25

= Rp 1.125,00

 

  1. 2.   Aktiva tetap (Bangunan, Mesin dan Kendaraan)

Yang termasuk harga perolehan aktiva tetap adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka rnemperoleh harga tersebut seperti bea masuk, biaya angkut, dan biaya pemasangan.

Contoh :

Mesin diimpor dengan harga (Nilai Impor) Rp 100 juta. Biaya pengangkutan dari pelabuhan ke pabrik, biaya pemasangan, penetesan dan lain-lain sampai mesin tersebut siap digunakan sebesar Rp 20 juta. Maka sebesar Rp 20 juta tersebut dikapitalisasikan ke harga mesin sehingga nilai perolehan mesin menjadi Rp 120 juta.

  1. 3.   Tanah

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah termasuk pengurusan hak-hak atas tanah dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya dikapitalisasikan dalam harga tanah.

Contoh :

Tanah dibeli seharga Rp 1 miliar. Untuk pengurusan status dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya dikeluarkan biaya sebesar Rp 200 juta. Maka sebesar Rp 200 juta dikapitalisasikan ke harga perolehan tanah sehingga tanah tercatat sebesar Rp 1.200 juta.

  1. 4.   Biaya Pra Operasional

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi kemudian diamortisasi.

Contoh :

Biaya studi kelayakan, biaya produksi percobaan, biaya untuk mendapat ijin usaha dari instasi berwenang dan biaya pendirian perusahaan dicatat sebagai Biaya Pra Operasional dan dikapitalisasikan. Pembebanan biaya tersebut dilakukan dengan cara diamortisasi. Biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

Kerugian Dari Luar Negeri

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri melakukan perluasan usaha sampai ke luar negeri dalam bentuk usaha yang bersifat business income atau business profits. Dari usaha tersebut selain memperoleh laba/keuntungan, tak jarang justru mengalami kerugian. Jika keuntungan dari luar negeri harus digabung dengan seluruh penghasilan di Indonesia untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, maka lain halnya dengan kerugian dari luar negeri. Dalam ketentuan perpajakan kita diatur dengan tegas bahwa kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (KMK No. 164/KMK.03/2002).

Selanjutnya disebutkan dalam perlakuan pajak bahwa kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri (SE-03/PJ.31/2004). Dengan demikian, perhitungan kompensasi kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT harus dibuat dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah di SPT Tahunan.

BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

Di dalam perpajakan tidak dikenal prinsip konservatisme sebagaimana halnya dalam teori akuntansi. Dalam perpajakan hanya diperkenankan prinsip realisasi dalam pembebanan biaya fiskal sesuai dengan metode pembukuan WP. Dengan demikian pembentukan atau pemupukan dana cadangan (yang merupakan manifestasi dari prinsip konservatisme akuntansi) pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu, yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menkeu. Keputusan Menkeu yang dimaksud adalah KMK No.80/KMK.04/1995 s.t.d.t.d. PMK No.83/PMK.03/2006 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

Keputusan di atas merupakan tindak lanjut dari Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh yang menyatakan bahwa bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan untuk menutup risiko yang terjadi.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Bank
Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2001 dan seterusnya, bagi bank umum besarnya dana cadangan untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya sebagai berikut :

Penggolongan Kredit

Lancar, Tidak Termasuk

SBI dan Surat

Utang Pemerintah

Dalam

Perhatian

Khusus

Kurang Lancar

Setelah Dikurangi

Nilai Agunan

1%

5%

15%

sementara besarnya dana cadangan untuk kredit yang digolongkan diragukan dan macet ditentukan sebagai berikut :

a. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

b. 100% darl kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Sedangkan besarnya dana cadangan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur sebagai berikut :

a. 0,5% dari kredit yang digolongkan lancar, dan

b.  3% dari kredit yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, dan

c.  50% dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, dan

d. 100% dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada dana cadangan bagi BPR setinggi-tingginya adalah :

a.  100% dari nilai agunan yang bersifat likuid,

b. 75%dari nitai agunan lainnya, atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai.

Jumlah kedit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan di atas adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank. Dengan ketentuan bahwa pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial. Untuk BPR, besarnya dana cadangan hanya ditetapkan harus sama dengan jumlah yang telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.

Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian tersebut, maka jumlah kelebihan cadangan itu diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan apabila jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperhitungkan kembali sebagai kerugian/biaya.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Leasing Dengan Hak Opsi
Perusahaan sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi juga dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih. Besarnya dana cadangan ditentukan maksimum sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian tersebut, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperhitungkan kembali sebagai kerugian.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Asuransi Kerugian
Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya cadangan premi adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Disamping pembentukan cadangan premi, perusairaan asuransi kerugian juga dapat membentuk dana cadangan klaim tanggungan sendiri. Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri tersebut harus sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan. Cadangan klaim yang dibentuk pada akhir tahun pajak merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tersebut.

Dalam hal cadangan klaim di atas tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut merupakan penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan klaim ternyata tidak mencukupi maka kekurangannya boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa
Besarnya cadangan premi Perusahaan Asuransi Jiwa ditentukan sesuai dengan perhitungan aktuaria dan mendapat pengesahan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Kenaikan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi tersebut merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan. Sedangkan penurunan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi merupakan penghasilan dalam tahun yang bersangkutan. Klaim yang dibayarkan/terutang merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Pertambangan
Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk dana

cadangan biaya reklamasi mulai tahun produksi komersial. Besarnya dana cadangan biaya reklamasi dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya diatur oleh pemerintah.

Biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi. Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan, maka selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun pajak tersebut.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®